Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 15:36 WIB
PAJAK DAERAH (18)
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Mulai 1 Juli 2020, DJP Lakukan Penelitian Kelengkapan SPT Tahunan 2019

A+
A-
65
A+
A-
65
Mulai 1 Juli 2020, DJP Lakukan Penelitian Kelengkapan SPT Tahunan 2019

Ilustrasi. Gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Setelah deadline penyampaian kelengkapan dokumen berakhir, Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan penelitian SPT tahunan PPh tahun pajak 2019. Langkah otoritas tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (10/6/2020).

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.06/PJ/2019, bagi wajib pajak yang memanfaatkan relaksasi pelaporan SPT tahunan PPh tahun pajak 2019, kelengkapan dokumen harus disampaikan paling lambat 30 Juni 2020. Penyampaian dilakukan melalui formulir SPT tahunan PPh pembetulan.

“Atas SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 yang diterima …, Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 sejak 1 Juli 2020,” demikian bunyi penggalan Pasal 8 ayat (2) beleid tersebut.

Baca Juga: Tahun Depan, Isi dan Lapor SPT Sudah Bisa Melalui Smartphone

Penelitian SPT dilakukan sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan.

Selain terkait penelitian kelengkapan dokumen SPT tahunan PPh tahun pajak 2019, masih ada pula bahasan mengenai rencana investigasi yang dilakukan Amerika Serikat (AS) terkait pajak digital di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
  • Dokumen Lengkap

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.06/PJ/2019, jika penelitian SPT menyimpulkan bahwa kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak telah sesuai dengan ketentuan wajib pajak tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) KUP.

Kendati kelengkapan sudah sesuai ketentuan, wajib pajak masih berpotensi dikenai sanksi administrasi berupa bunga dalam Pasal 9 ayat (2b) UU KUP. Sanksi dikenakan jika terdapat kekurangan pembayaran PPh terutang dalam formulir SPT tahunan PPh pembetulan. Simak pula artikel ‘Risiko Penelitian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019’. (DDTCNews)

  • Tidak Memenuhi Kelengkapan Dokumen

Jika wajib pajak menyampaikan formulir SPT tahunan PPh pembetulan sampai dengan 30 Juni 2020 tapi tidak memenuhi kelengkapan dokumen setelah dilakukan penelitian, SPT tahunan PPh tahun Pajak 2019 dianggap tidak disampaikan oleh wajib pajak.

Baca Juga: Duh, Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata Turun Hingga 27%

“Dan wajib pajak [yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen] dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP,” demikian bunyi penggalan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.06/PJ/2019. (DDTCNews)

  • Sikap Indonesia

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah sebagai respons atas rencana investigasi pajak digital oleh AS. Pemerintah dikabarkan tengah menyusun sikap resmi. Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri disebut-sebut sedang melakukan finalisasi sikap pemerintah Indonesia.

Pasalnya, langkah hati-hati pemerintah dalam memberi respons dikarenakan pertimbangan hubungan strategis antara Indonesia dengan Negeri Paman Sam baik di bidang ekonomi maupun politik. (Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Soal Implementasi e-Faktur 3.0, PKP Baru Perlu Lakukan Langkah Ini
  • Tidak Diskriminatif

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji berpendapat posisi AS memang sangat kuat dalam memberi pengaruh terhadap kebijakan negara lain. Sebelumnya, AS juga sempat membuat Prancis menunda penerapan digital service tax (DST).

Belajar dari pengalaman kasus tersebut, sambungnya, pemerintah Indonesia seharusnya bisa menyiasati melalui penyusunan skema pemajakan melalui pajak transaksi elektronik (PTE) yang tidak diskriminatif. Simak artikel ‘Kena Investigasi AS, Aturan Pajak Digital Indonesia Perlu Dibatalkan?’ (Bisnis Indonesia)

  • Sarana Ekstensifikasi

Pemberian subsidi bunga pada UMKM yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 65/2020 menjadi sarana bagi DJP untuk menjalankan ekstensifikasi pajak. Simak artikel ‘NPWP untuk Raih Subsidi Bunga UMKM Bisa Ditetapkan Secara Jabatan’.

Baca Juga: Perhatian! Aplikasi e-Faktur 2.2 Rencananya Ditutup Minggu Depan

“Langkah ini diambil untuk mendapatkan data debitur tersebut dalam rangka melakukan edukasi dan pembinaan kewajiban perpajakan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. (DDTCNews)

  • Implementasi 3C

DJP menyebutkan pola pelayanan dengan skema pelayanan Click, Call, dan Counter (3C) akan diimplementasikan secara bertahap mulai tahun ini. Proses perubahan pelayanan dengan skema 3C akan diperkenalkan tanpa menunggu pembaruan sistem inti administrasi perpajakan selesai.

“Kalau 3C itu dimulai tahun ini secara bertahap," kata Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: PMK Baru Perpanjangan Masa Insentif Pajak Bakal Terbit Minggu Ini

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pelaporan SPT, SPT, Ditjen Pajak, DJP, penelitian, denda
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 24 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 23 September 2020 | 16:36 WIB
KANWIL DJP JATIM II
Rabu, 23 September 2020 | 11:05 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:28 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:17 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Senin, 28 September 2020 | 17:15 WIB
KABUPATEN MALANG
Senin, 28 September 2020 | 17:00 WIB
RUU CIPTA KERJA
Senin, 28 September 2020 | 16:48 WIB
TAIWAN
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:22 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK