Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Molor Lagi, Penerapan Pajak Capital Gain Bakal Ditunda hingga 2024

A+
A-
0
A+
A-
0
Molor Lagi, Penerapan Pajak Capital Gain Bakal Ditunda hingga 2024

Ilustrasi.

PHNOM PENH, DDTCNews - Kementerian Ekonomi dan Keuangan Kamboja mengusulkan kepada Perdana Menteri Hun Sen agar menunda penerapan pajak capital gain sebesar 20% selama 2 tahun atau hingga 1 Januari 2024.

Juru bicara Kementerian Ekonomi dan Keuangan Meas Soksensan mengatakan usulan penundaan pajak capital gain mempertimbangkan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19. Semula, pajak capital gain direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2021.

"Meskipun situasi Covid telah mereda sampai batas tertentu, beberapa sektor belum dapat melanjutkan aktivitas bisnis secara normal dan mereka membutuhkan dukungan lebih lanjut," katanya, Kamis (27/1/2022).

Baca Juga: Inflasi Tinggi, Otoritas Ini Anggarkan Rp152 T untuk Insentif Pajak

Soksensan mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 sejak 2 tahun lalu. Menurutnya, momentum pemulihan tersebut perlu dijaga dengan tidak menambah beban pajak baru kepada pelaku ekonomi.

Dia menyebut kementeriannya saat ini juga kembali menyiapkan berbagai stimulus untuk mendorong pemulihan sektor usaha yang masih terdampak pandemi. Stimulus tersebut mencakup keringanan dari sisi fiskal dan optimalisasi pelayanan oleh otoritas pajak.

Selaras dengan langkah tersebut, Soksensan menyebut kementeriannya telah mengajukan usulan kepada perdana menteri untuk menunda pajak capital gain. Usulan tersebut telah tertuang dalam surat nomor 257-MEF-GDT tertanggal 19 Januari 2022.

Baca Juga: Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Di sisi lain, Presiden Asosiasi Penilai dan Agen Perkebunan Kamboja (Cambodian Valuers and Estate Agents Association/CVEA) Chrek Soknim mengharapkan perdana menteri menyetujui usulan penundaan pajak capital gain. Menurutnya, penundaan pengenaan pajak tersebut akan sangat membantu pengusaha memulihkan bisnisnya dan mendorong kegiatan ekonomi.

"Kami senang dengan usulan penundaan 2 tahun penerapan pajak capital gain. Covid-19 membuat aktivitas real estate terkesan stagnan atau kurang aktif," ujarnya dilansir phnompenhpost.com.

Pemerintah telah menerbitkan Prakas No 346 yang mengatur pengenaan pajak capital gain, termasuk kepada individu, pada April 2020 dan seharusnya mulai berlaku 3 bulan kemudian. Namun, pemerintah memutuskan menundanya hingga 1 Januari 2022 karena tekanan pandemi Covid-19, dan belum terlaksana sampai saat ini.

Baca Juga: UU Disahkan, Pajak Khusus untuk Para Penambang di Negara Ini Dihapus

Beleid itu mengatur pengenaan pajak pada warga negara Kamboja dan warga negara asing atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan atau pengalihan 6 jenis modal meliputi properti atau tanah tidak bergerak, bangunan dan konstruksi lainnya, sewa, aset investasi seperti saham dan obligasi, serta hak kekayaan intelektual.

Pajak capital gain dikenakan pada keuntungan modal yang dicapai pada saat penjualan atau transfer modal yang menguntungkan, terutama atas tanah dan properti. Meski demikian, pengecualian berlaku untuk penjualan dan penyerahan barang tidak bergerak di antara kerabat dan aset yang dijual atau dialihkan untuk kepentingan umum. (sap)

Baca Juga: Diduga Mengelak Pajak, Rumah Produksi Film Digeledah Otoritas Ini
Topik : pajak internasional, capital gains tax, pajak saham, Kamboja

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 09:30 WIB
MALAYSIA

DPR Malaysia Akhirnya Sepakat Barang Online Kena Pajak 10 Persen

Kamis, 04 Agustus 2022 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

PBB Desak Semua Negara Kenakan Pajak Tinggi untuk Perusahaan Migas

berita pilihan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA SUKABUMI

Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PURWODADI

WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

Minggu, 14 Agustus 2022 | 12:30 WIB
HUNGARIA

Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Usai Blokir Rekening WP Badan, Kantor Pajak Lakukan Penyitaan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober