MAHKAMAH KONSTITUSI

MK Tolak Judicial Review Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Ini Alasannya

Muhamad Wildan | Rabu, 31 Januari 2024 | 14:00 WIB
MK Tolak Judicial Review Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Ini Alasannya

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian materiil atas UU 39/2008 tentang Kementerian Negara sebagai dasar pemisahan Ditjen Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan penempatan DJP di bawah Kementerian Keuangan merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy.

"Hal dimaksud sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada maupun sesuai dengan perkembangan ruang lingkup urusan pemerintahan, atau dapat pula melalui upaya legislative review," ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan Putusan MK Nomor 155/PUU-XXI/2023, Rabu (31/1/2024).

Baca Juga:
Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Enny mengatakan MK selaku pengawal UUD 1945 tidak memiliki alasan untuk membatalkan atau memaknai suatu norma sepanjang norma yang diuji tidak bertentangan dengan UUD 1945, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, serta tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan.

Oleh karena itu, MK tidak dapat membatalkan ataupun memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 15 UU Kementerian Negara sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam pengujian materiil.

Dengan demikian, permohonan pemohon atas UU Kementerian Negara guna memisahkan DJP dari Kemenkeu tidaklah beralasan menurut hukum. "Adanya kepentingan untuk membentuk lembaga khusus setingkat kementerian yang memiliki otoritas memungut pajak/pendapatan negara terpisah dari Kemenkeu adalah tidak beralasan menurut hukum," ujar Enny.

Baca Juga:
60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

MK berpandangan norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 15 UU Kementerian Negara tidaklah bertentangan dengan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 23A UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.

"Dengan demikian, permohonan pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya," ujar Enny.

Untuk diketahui, permohonan pengujian materiil atas UU Kementerian Negara dalam rangka memisahkan DJP dari Kemenkeu diajukan oleh pemohon bernama Sangap Tua Ritonga.

Baca Juga:
Ajukan Lupa EFIN Tapi Emailnya Tak Kunjung Masuk, Coba Cek Ini

Melalui kuasa hukumnya Pither Ponda Barany, Sangap berpandangan kedudukan DJP selaku subordinat dari Kemenkeu adalah bentuk pencampuradukan nomenklatur keuangan dan nomenklatur pajak. Menurut pemohon, UUD 1945 sesungguhnya mengamanatkan adanya pemisahan antara nomenklatur keuangan dan nomenklatur pajak.

"Secara konstitusi sejak amendemen ketiga UUD 1945 antara nomenklatur keuangan dan nomenklatur pajak secara nyata dan jelas telah dipisahkan, menjadi Pasal 23 untuk nomenklatur keuangan dan Pasal 23A UUD 1945 untuk nomenklatur pajak," ujar Pither dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Desember tahun lalu. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Fastfur 01 Februari 2024 | 08:03 WIB

Membedakan nomenklatur penerimaan negara untuk terjadinya nomenklatur pengelolaan keuangan negara, harusnya menyebut kata dasar, bukan kata pisah, sehingga cukup lembaganya dipisah, tetapi sifat bernegaranya tidak dipisah. Salah menyebut nomenklatur dipisah.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024

BERITA PILIHAN
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:45 WIB KONSULTASI PAJAK

Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ikut Lelang Barang-Barang Sitaan Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024