Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Minta Aturan Teknis UU HPP Segera Terbit, Pengusaha Butuh Kejelasan

A+
A-
8
A+
A-
8
Minta Aturan Teknis UU HPP Segera Terbit, Pengusaha Butuh Kejelasan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pengusaha meminta pemerintah untuk segera menerbitkan aturan pelaksana atas ketentuan PPh pada UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Memasuki Januari 2022, aturan turunan atas ketentuan PPh masih belum diterbitkan. Hingga saat ini, hanya ada 1 aturan turunan UU HPP yang resmi ditetapkan, yakni PMK 196/2021 yang merupakan aturan pelaksana program pengungkapan sukarela (PPS).

"Kita berharap secepatnya ada kejelasan, karena UU kan sudah mengatur berlaku sejak tahun pajak 2022," ujar Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama, Rabu (5/1/2022).

Baca Juga: Aturan Turunan UU HPP, Dirjen Pajak Sebut 4 PP Baru Segera Dirilis

Sebagaimana diatur pada Pasal 17 UU HPP, ketentuan PPh pada UU HPP mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Bagi wajib pajak yang tahun pajaknya sama dengan tahun kalender, ketentuan PPh pada UU HPP mulai berlaku per 1 Januari 2022.

"Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender," bunyi Pasal 1 angka 8 UU KUP.

Pada UU HPP, ketentuan baru PPh yang mulai berlaku per tahun pajak 2022 antara lain tentang natura, tarif PPh orang pribadi, tarif PPh badan, dan pemberlakuan batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi UMKM.

Baca Juga: Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Mengenai natura, pemerintah perlu menyiapkan aturan-aturan mengenai natura yang dikecualikan dari objek pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh yang telah diubah dengan UU HPP.

Pada pasal tersebut, natura yang tetap dikecualikan dari objek pajak adalah penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, natura yang diberikan di daerah tertentu, natura yang diberikan karena keharusan kerja, natura yang berasal dari APBN atau APBD, dan natura dengan jenis dan batasan tertentu.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengatur lebih lanjut tentang biaya penggantian dalam bentuk natura yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) huruf n UU PPh yang telah diubah dengan UU HPP. (sap)

Baca Juga: Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Topik : UU HPP, PPh, PPh badan, pajak penghasilan, wajib pajak, UMKM, omzet, natura, program pengungkapan sukarela, PPS

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Makin Simpel! NIK sebagai NPWP Jadi Tonggak Awal 'Single Sign On'

Sabtu, 21 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Warning Bea Cukai Soal Belanja Online dan Harta PPS Tak Diperiksa Lagi

Jum'at, 20 Mei 2022 | 17:05 WIB
DATA PPS HARI INI

Terus Naik, Harta Rp91 Triliun Sudah Diungkap Wajib Pajak Lewat PPS

Jum'at, 20 Mei 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mulai Tahun Depan, DJP Tindak Lanjuti Pelaksanaan PPS

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Senin, 23 Mei 2022 | 18:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Senin, 23 Mei 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Senin, 23 Mei 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Senin, 23 Mei 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Senin, 23 Mei 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir