Berita
Senin, 17 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Merasa Dirugikan, Sri Lanka Tak Kunjung Setujui Pajak Minimum Global

A+
A-
1
A+
A-
1
Merasa Dirugikan, Sri Lanka Tak Kunjung Setujui Pajak Minimum Global

Ilustrasi.

COLOMBO, DDTCNews - Sri Lanka mengaku masih perlu lebih banyak waktu sebelum memutuskan untuk menyetujui proposal Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Pemerintah Sri Lanka memandang solusi 2 pilar yang telah disepakati oleh 136 yurisdiksi Inclusive Framework tersebut memiliki konsekuensi yang amat besar terhadap kebijakan-kebijakan pajak Sri Lanka.

Kedua proposal memang akan mengurangi urgensi untuk menurunkan tarif pajak atau memberikan insentif. Meski demikian, keberadaan pajak minimum global juga berpotensi membatasi ruang pemerintah dalam menarik investasi.

Baca Juga: Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

"Investasi asing adalah bagian penting dari perekonomian kami. Bila kita mengenakan pajak 15% atas investasi asing, bagaimana mungkin kita akan menarik investasi di masa yang akan datang?" ujar Komisioner Inland Revenue Department H.M.W.C. Bandara, dikutip Senin (1/11/2021).

Bandara mengatakan masalah yang sejenis akibat pajak korporasi minimum global tak hanya dihadapi oleh Sri Lanka, melainkan juga negara-negara lain. Menurutnya, kebanyakan negara lebih memilih diam dan tidak bersuara seperti Sri Lanka.

Sri Lanka sendiri telah memberikan insentif tax holiday dengan durasi selama 40 tahun untuk korporasi multinasional yang berinvestasi pada Colombo Port City.

Baca Juga: Lawan Diabetes, Cukai Minuman Berpemanis Jadi Jurus Pemerintah

Dengan demikian, pajak korporasi minimum global dengan tarif 15% bukanlah ketentuan yang serta merta dapat disetujui oleh Sri Lanka dalam waktu singkat.

"Kebijakan perpajakan internasional adalah sesuatu yang kompleks. Meski demikian, mereka ingin segera memfinalisasi konsensus meski kami sesungguhnya masih memerlukan waktu untuk mempelajari kedua proposal," ujar Bandara seperti dilansir sundaytimes.lk.

Untuk diketahui, Sri Lanka adalah salah satu anggota Inclusive Framework yang belum menyetujui solusi 2 pilar yang diusung oleh OECD. Selain Sri Lanka, 3 negara yang belum menyetujui proposal Pilar 1 dan Pilar 2 adalah Pakistan, Kenya, dan Nigeria. (sap)

Baca Juga: Tekan Harga Sewa, Otoritas Mulai Kenakan Pajak untuk Rumah Kosong

Topik : pajak internasional, konsensus pajak global, pajak digital, digital economy, Sri Lanka

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 11 Januari 2022 | 12:15 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Wamenkeu Sebut Kesepakatan Pilar 2 Ciptakan Era Baru Insentif Pajak

Senin, 10 Januari 2022 | 18:09 WIB
CHINA

Wah, Wajib Pajak China Kembali Kebanjiran Insentif Sampai 2023

Senin, 10 Januari 2022 | 18:00 WIB
BAHAMA

Pacu Ekonomi, Tarif Pajak Pertambahan Nilai Dipangkas 2 Persen

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Sejumlah Insentif Pajak Temporer Bakal Disetop, Ini Alasan Pemerintah

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik