Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Menurut Anda, Bagaimana Desain Insentif Pajak yang Efektif & Efisien?

A+
A-
23
A+
A-
23
Menurut Anda, Bagaimana Desain Insentif Pajak yang Efektif & Efisien?

Ilustrasi. Pekerja menjemur kerupuk di sentra industri kerupuk desa Kenanga, Indramayu, Jawa Barat, Minggu (19/7/2020). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) menyatakan penyerapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk koperasi dan UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 per 16 Juli 2020 baru mencapai Rp10,24 triliun dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp123 triliun. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/aww.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah menawarkan berbagai insentif pajak sebagai upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional setelah terdampak Covid-19. Namun, hingga saat ini, pemanfaatan insentif masih belum optimal.

Selain akan terus menggencarkan sosialisasi, pemerintah juga membuka ruang perbaikan skema insentif pajak jika diperlukan. Harapannya, insentif yang diberikan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak, terutama dunia usaha. Pada gilirannya, pergerakan perekonomian kembali pulih.

Merespons kondisi itu, DDTC Fiscal Research bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengadakan kerjasama penelitian “Desain Insentif Pajak yang Efektif dan Efisien dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19".

Baca Juga: Pembebasan Pajak untuk Bisnis Pariwisata Diperpanjang 2 Bulan

Adapun kuesioner online tersebut dapat diakses melalui tautan berikut: https://bit.ly/30bhT3Q.

Kerja sama ini juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari keberhasilan kolaborasi antara DDTC Fiscal Research dan Kadin Indonesia dalam membantu pelaku usaha atau masyarakat secara umum untuk memahami kebijakan-kebijakan insentif yang terbit di masa pandemi seperti sekarang.

Penelitian kali ini bertujuan untuk mendesain kebijakan insentif pajak yang ideal dan berkelanjutan dalam fase krisis pandemi Covid-19 dan setelahnya. Untuk itu, pengisian kuesioner difokuskan untuk responden dengan kriteria pemilik usaha, wiraswasta, atau karyawan perusahaan swasta

Baca Juga: Fasilitas PPh Pasal 21 untuk Pegawai RS Selama Pandemi Covid-19

Keikutsertaan Anda dalam pengisian kuesioner ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran konkret pelaksanaan insentif pajak agar dapat merumuskan rekomendasi desain kebijakan insentif pajak ke depan yang efektif dan efisien. Adapun penelitian ini menergetkan minimal 1.000 responden.

Sekali lagi, bila saat ini Anda adalah pemilik usaha, wiraswasta, atau karyawan perusahaan swasta, Anda bisa mengisi kuesioner online pada tautan berikut: https://bit.ly/30bhT3Q. Batas akhir pengisian kuesioner adalah 6 Agustus 2020.

DDTC Fiscal Research, Kadin Indonesia, Apindo, dan Hipmi menjamin segala kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan dalam kuesioner ini. Untuk itu, pengisian kuesioner diharapkan sesuai dengan kondisi riil para responden.

Baca Juga: Efek Corona, Menitipkan Anak Bisa Bebas Pajak dan Dapat Subsidi

Jadi, tunggu apa lagi? Segera isi kuesionernya karena siapa tahu Anda beruntung untuk mendapatkan hadiah. Tentu saja, Anda juga bisa berkontribusi dalam upaya merumuskan masukan terkait dengan desain insentif pajak yang efektif dan efisien untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Topik : kuesioner, penelitian pajak, insentif pajak, DDTC Fiscal Research, Kadin Indonesia, Apindo, Hipmi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Rusdi G.

Rabu, 29 Juli 2020 | 21:33 WIB
Penghapusan PPh Badan utk perusahaan kriteria tertentu, karena perusahaan yg berada di kawasan berikat, kurang maksimal atas fasilitas/ kebijakan yang ada saat ini.
1
artikel terkait
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 04 Agustus 2020 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:49 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 16:01 WIB
ARAB SAUDI
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 15:01 WIB
RUU OMNIBUS LAW
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:19 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:53 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:01 WIB
PMK 89/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KAMBOJA
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 11:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 09:01 WIB
PROVINSI RIAU