Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Menkeu Tolak Usulan Perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari DPR

A+
A-
0
A+
A-
0
Menkeu Tolak Usulan Perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari DPR

Ilustrasi.

TALLINN, DDTCNews—DPR Estonia mengajukan nilai penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar 500 euro/bulan atau 6.000 euro/tahun bagi setiap wajib pajak orang pribadi, dan sisa penghasilan atau penghasilan kena pajak (PKP) dikenakan tarif PPh flat 20%.

Anggota DPR Hanno Pevkur mengatakan usulan tersebut ditujukan untuk membantu warga berpenghasilan menengah. Menurutnya, skema PTKP saat ini terbilang membebani warga kelas menengah.

“Wajib pajak yang akan diuntungkan di antaranya guru, dokter, penyelamat, polisi dan warga kelas menengah lainnya yang berpenghasilan di atas 1.200 euro per bulan,” kata Pevkur di Tallinn, Kamis (27/02/2020).

Baca Juga: Pegawai WFH Perlu Dapat Insentif Pajak, Ini Usulan Senat

Saat ini, PTKP sebesar 500 euro/bulan hanya berlaku untuk warga berpenghasilan maksimal 1.200 euro/bulan. Sementara nilai PTKP untuk warga berpenghasilan 1.201-2099 euro/bulan, nilainya menyesuaikan. Makin tinggi penghasillan, makin kecil pula nilai PTKP-nya.

Kemudian, untuk warga berpenghasilan di atas 2.100 euro/bulan tidak mendapatkan fasilitas PTKP alias tidak ada pengurang pajak. Mereka akan langsung dikenai tarif PPh yang berlaku di Estonia.

Jika dilaksanakan dalam dua tahun, Pevkur memprediksi perubahan ketentuan PTKP ini akan menelan biaya hingga 250 juta euro. Menurutnya, biaya tersebut terbilang ringan mengingat pendapatan negara juga tengah meningkat.

Baca Juga: Bank Sentral Minta Pemerintah Setop Buat Insentif Pajak Baru

“Kami mengusulkan ini untuk dua tahun, dengan biaya masing-masing 125 juta euro/tahun. Jika pendapatan negara meningkat hampir 700 juta euro/tahun, maka biaya tersebut bukanlah masalah yang berarti,” ujar Pevkur.

Ketua Partai Reformasi Kaja Kallas mengatakan warga cukup terbebani dengan skema pajak saat ini. Menurutnya, skema pajak yang memberatkan ini tidak hanya memengaruhi pekerja, tetapi juga para pensiunan.

“Pensiunan di Estonia menjadi korban sistem pajak [Perdana Menteri] Ratas. Mulai April, 184.000 pensiunan harus mulai membayar pajak penghasilan, karena melebihi batas nilai PTKP,” ungkap Kallas.

Baca Juga: Kembangkan Judi Online, Rezim Perpajakan Direformasi

Namun, Menteri Keuangan Estonia Martin Helme tidak sepakat dengan usulan DPR dan Partai Reformasi tersebut. Menurutnya, sistem pajak tidak akan berubah hingga tahun-tahun mendatang.

"Reformasi ini dibuat untuk membantu warga berpenghasilan rendah. Kita tidak seharusnya menyebut reformasi pajak Ratas sebagai kegagalan. Faktanya, kehidupan masyarakat telah membaik, tegas Helme, seperti dilansir news.err.ee. (rig)

Baca Juga: AS Investigasi 9 Negara Soal Pajak Digital, Ini Komentar IBM
Topik : ptkp, penghasilan tidak kena pajak, estonia, internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 11 Juli 2020 | 13:01 WIB
KARTUNIS LALO ALCARAZ:
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI SULAWESI BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN