Berita
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Menkeu Siap Dukung Proposal Pajak Minimum Global

A+
A-
1
A+
A-
1
Menkeu Siap Dukung Proposal Pajak Minimum Global

Ilustrasi. 

LONDON, DDTCNews – Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak siap mendukung terciptanya kesepakatan baru terkait dengan pajak internasional.

Dia mengatakan Inggris dalam posisi setuju dengan adanya kebijakan pajak minimum global bagi perusahaan multinasional, terutama yang bergerak di sektor teknologi digital. Dukungan tersebut disampaikan saat pertemuan virtual para Menkeu negara G7 pada pekan lalu.

"Penting bagi kami untuk memberlakukan pajak yang adil pada perusahaan teknologi. Kita perlu membuat kesepakatan. Jadi, saya mendesak Amerika Serikat (AS) dan semua negara G7 untuk bergabung dan mengadakan pembicaraan minggu depan dan seterusnya," katanya, dikutip pada Senin (31/5/2021).

Baca Juga: Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Sunak menuturkan tingginya harapan pemerintah agar agenda pajak internasional dapat dikunci saat pertemuan langsung menkeu negara G7 di Inggris pada minggu ini. Dia menuturkan proposal AS mengenai pajak minimum global bukanlah jawaban akhir atas tantangan dari entitas bisnis digital.

Menurutnya, proposal AS belum memadai jika berhadapan dengan kasus perusahaan teknologi besar seperti Google, Apple, Facebook, dan Amazon (GAFA). Dia menyampaikan pajak atas GAFA telah menjadi sumber ketidaksepakatan yang berulang antara AS dan blok Eropa.

Perdebatan tersebut kemudian berimplikasi pada hubungan diplomatik dan ekonomi dengan terjadinya ketegangan perdagangan antara AS dan Prancis. Sunak memastikan Inggris Raya akan membela prinsip perpajakan bahwa perusahaan harus membayar di lokasi nilai tambah dihasilkan dan bukan tempat perusahaan terdaftar.

Baca Juga: Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

"Posisi kami dalam hal pembayaran pajak dalam perjanjian apapun wajib memastikan bahwa perusahaan digital membayar pajak di Inggris yang mencerminkan aktivitas ekonomi mereka," ungkap Sunak.

Seperti dilansir swordstoday.ie, perdebatan tentang pajak minimum global akan berkutat pada tingkat tarif ideal yang diprediksi sekitar 15%. Sementara itu, proposal AS tersebut sudah mendapatkan sinyal dukungan dari Belanda dan Luksemburg yang selama ini dikenal sebagai yurisdiksi dengan tarif pajak kompetitif. (kaw)

Baca Juga: Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK
Topik : Inggris, G7, AS, pajak minimum global, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 18 Oktober 2021 | 15:00 WIB
KINERJA FISKAL

Ditjen Pajak Terbitkan 2,4 Juta SP2DK Sepanjang 2020, Ini Perinciannya

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:30 WIB
SPANYOL

Tarif Pajak Minimum 15% Masuk Rancangan Anggaran 2022

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tak Perlu Sampai 2025, Tax Ratio Bisa Tembus 10% Lebih Cepat Asalkan…

Senin, 18 Oktober 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Pemprov Klaim Setoran Pajak Kendaraan dari e-Samsat Terus Melonjak

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

Selasa, 19 Oktober 2021 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

1,49 Juta Wajib Pajak Terima SP2DK pada 2020, Anda Dapat?

Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Pinjaman Tanpa Bunga yang Dipungut PPh Pasal 23