Review
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:39 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Menkeu: Rencana Penghapusan PPh Dividen Gerus Penerimaan Pajak 2020

A+
A-
10
A+
A-
10
Menkeu: Rencana Penghapusan PPh Dividen Gerus Penerimaan Pajak 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews – Rencana penghapusan pajak penghasilan (PPh) atas dividen dalam RUU Omnibus Law Perpajakan menjadi salah satu faktor yang dihitung pemerintah akan menekan kinerja penerimaan tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika RUU Omnibus Law Perpajakan disepakati, akan terjadi penundaan PPh dividen karena perusahaan cenderung tidak akan membagikan dividen pada tahun ini.

“Kalau Omnibus Law disepakati, ini akan menyebabkan perusahaan atau individual menahan dividennya untuk tidak dibagikan tahun ini dan ditunda [untuk dibagikan pada] tahun depan. Ini karena [mereka] berharap PPh untuk dividen akan dibabaskan,” jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Senin (7/4/2020).

Baca Juga: Pajak Ini Sulit Dipungut, Pemkot Putuskan Tak Pasang Target

Pembebasan pajak atas penghasilan dividen, seperti tercantum dalam rancangan omnibus law perpajakan, diberikan dengan syarat dana tersebut diinvestasikan dalam periode tertentu. Lihat infografis ‘RUU Omnibus Law Perpajakan (3): Begini Rincian Penghapusan PPh Dividen’.

Sri Mulyani menjelaskan adanya penghapusan PPh atas dividen ini berisiko menggerus penerimaan pajak tahun ini. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.54/2020, pemerintah telah mengubah postur APBN 2020.

Adapun pos penerimaan pajak dalam APBN Perubahan 2020 ditargetkan senilai Rp1.254,1 triliun atau turun 23,65% dibandingkan target dalam APBN induk senilai Rp1.642,6 triliun. Target yang baru ini mengalami penurunan 5,9% dibandingkan realisasi tahun lalu senilai Rp1.332,1 triliun. Simak artikel ‘APBN Perubahan 2020, Penerimaan Pajak Turun 23,65% dari Target Awal’.

Baca Juga: Dividen Dikecualikan dari Objek PPh, Ini Ketentuan Investasinya

Seperti diketahui, penghapusan PPh atas dividen dalam negeri dan luar negeri merupakan salah satu instrumen dalam RUU Omnibus Law Perpajakan yang digunakan untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi.

Rencana penghapusan PPh dividen dalam RUU Omnibus Law Perpajakan membuat sistem akan beralih menggunakan one-tier system. Simak Kamus PajakMelihat Definisi Classical System dan One-Tier System’. Perubahan ini diproyeksi akan menghilangkan pajak berganda. Simak ‘Selamat Tinggal Pajak Berganda

Selanjutnya, terkait dengan dividen luar negeri, saat ini Indonesia tidak menerapkan sistem worldwide secara murni karena baru dipajaki ketika didistribusikan (adanya penangguhan). Dengan adanya rencana penghapusan pajak dividen luar negeri, Indonesia pada dasarnya bisa dikatakan menuju sistem teritorial.

Baca Juga: Sri Mulyani: Kalau Mau Beli Mobil, Sebaiknya Sekarang Sampai Mei

Terkait dengan rencana pembebasan pajak dividen dan rancangan omnibus law perpajakan, DDTC Fiscal Research sudah merilis Policy Note bertajuk ‘Omnibus Law Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian: Suatu Catatan’. Untuk memperoleh kajian tersebut, silakan download di sini. (kaw)

Topik : dividen, PPh dividen, penerimaan pajak, omnibus law perpajakan, Sri Mulyani
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Bamsrud

Selasa, 07 April 2020 | 17:55 WIB
Itukan salah pemerintah sendiri terlalu cepat koar-koarnya di media....belum juga fix aturannya....bijaklah dalam berkomunikasi ibuuu pikirkan dampaknya sblm berkata-kata
1
artikel terkait
Selasa, 23 Februari 2021 | 16:00 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 23 Februari 2021 | 15:45 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 23 Februari 2021 | 15:20 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 23 Februari 2021 | 15:05 WIB
KINERJA FISKAL
berita pilihan
Selasa, 02 Maret 2021 | 18:22 WIB
PELAPORAN SPT
Selasa, 02 Maret 2021 | 17:42 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Selasa, 02 Maret 2021 | 17:30 WIB
SINGAPURA
Selasa, 02 Maret 2021 | 17:26 WIB
PMK 18/2021
Selasa, 02 Maret 2021 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 16:00 WIB
PMK 21/2021
Selasa, 02 Maret 2021 | 15:45 WIB
KABUPATEN NGAWI
Selasa, 02 Maret 2021 | 15:41 WIB
PELAPORAN SPT
Selasa, 02 Maret 2021 | 15:15 WIB
PMK 21/2021
Selasa, 02 Maret 2021 | 15:13 WIB
WIDJOJO NITISASTRO: