Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Mendorong Kontribusi Orang Kaya Melalui Reformasi Pajak Penghasilan

A+
A-
30
A+
A-
30
Mendorong Kontribusi Orang Kaya Melalui Reformasi Pajak Penghasilan

BEBERAPA dekade terakhir, konsentrasi pendapatan dan kekayaan telah mengalami pertumbuhan tertinggi selama sejarah, terutama bagi individu yang berada di piramida kekayaan teratas.” Pernyataan Victor Thuronyi tersebut bertindih tepat dengan adagium dalam sistem pajak bahwa pihak yang lebih kaya harus membayar pajak lebih besar.

Pada periode tersebut, tokoh-tokoh akademisi, organisasi internasional, bahkan politisi sekalipun menyerukan ide dan pemikiran mengenai mekanisme pemajakan bagi orang kaya. Tak sedikit pula negara yang melakukan penggencaran pajak bagi kelompok ini dengan mengadopsi jenis-jenis pajak kekayaan baru dalam sistem pajaknya.

Dalam praktiknya, merumuskan suatu jenis pajak atas kekayaan bukanlah hal yang mudah, khususnya jika dibenturkan dengan dinamika politik di masing-masing negara. Konflik kepentingan tak jarang menjadi batu sandungan upaya reformasi pajak.

Baca Juga: Pemerintah Matangkan Pemajakan Orang Kaya Ala Duterte

Kondisi tersebut memang lumrah terjadi lantaran kelompok berpenghasilan tinggi sebagai pressure group memiliki akses yang lebih besar kepada aktor-aktor politik sebagai perumus kebijakan.

Pakar pajak, Victor Thuronyi menawarkan pendekatan alternatif dalam memajaki orang kaya. Dalam publikasinya berjudul All the Above: How to Tax Wealthy, ia menilai cara efektif mengenakan pajak bagi orang kaya tak hanya dapat menumpu pada satu jenis pajak, tetapi melalui kombinasi dari berbagai instrumen kebijakan.

Berangkat dari konteks Amerika Serikat, Thuronyi meyakini distribusi beban pajak yang adil dapat dicapai secara efektif melalui reformasi beberapa aspek kunci dalam sistem pajak penghasilan ketimbang memperkenalkan pajak kekayaan. Opsi tersebut dipercaya dapat menghindari berbagai peluang konflik konstitusionalitas yang kerap menjadi aral terbesar dalam perumusan pajak kekayaan.

Baca Juga: Global Forum Rilis Panduan Baru Soal Pertukaran Informasi Perpajakan

Justifikasi lainnya adalah isu keadilan yang mengakar pada sistem pajak penghasilan AS. Bagai jauh panggang dari api, sistem pajak AS justru mengobral yang diistilahkan Thuronyi sebagai ‘tax giveaways’ bagi lapisan kelompok penghasilan teratas alih-alih menggunakannya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kekayaan.

Secara umum, artikel yang diterbitkan pada 2021 ini menawarkan 3 (tiga) rekomendasi kebijakan utama. Pertama, pengenaan capital gain tax. Seperti diketahui, mayoritas kekayaan dari golongan berpenghasilan tinggi tak lagi berasal dari penghasilan aktif, tetapi modal yang diperoleh dari kegiatan investasi.

Untuk itu, upaya menghapus dikotomi antara pajak atas keuntungan modal dengan PPh secara umum sebagai bagian dari reformasi pajak menjadi krusial. Selanjutnya, capital gain tax dapat dikenakan pada tingkat tarif yang sama dengan PPh umum.

Baca Juga: 15 Ekonom Peraih Nobel Dukung 'Tax The Rich' Ala Joe Biden

Urgensi pengaturan ulang pajak atas laba dan pajak capital gains juga dikemukakan Guru Besar Hukum Pajak Universitas Katholik Leuven Belgia Frans Vanistendael. Menurutnya, pengaturan ulang itu perlu disesuaikan dengan struktur sistem pajak nasional (Vanistendael, 2020).

Pada praktiknya, capital gain tax perlu dipandang secara jernih. Jika tak dirumuskan dan diterapkan secara tepat, pajak ini berpeluang memiliki sifat kontraproduktif terhadap sistem perekonomian karena dapat mengarah pada penurunan investasi dan produktivitas dunia usaha (Milford, 2019).

Kedua, pengenaan pajak atas pengeluaran tambahan (supplemental expenditure tax/SET). SET merupakan bentuk pajak pengeluaran individu yang berdasar pada arus kas. Menurut Thuronyi, penerapan SET dapat memberikan kesempatan untuk melampaui ketergantungan suatu negara atas sistem withholding pajak penghasilan yang dinilai kurang efektif.

Baca Juga: Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku

Alih-alih menjadi antitesis pajak penghasilan, SET dapat bersifat komplementer. Pemberlakuannya dapat memfasilitasi reformasi dan penyederhanaan pajak penghasilan, salah satunya dapat digunakan untuk mensubstitusi alternative minimum tax (AMT).

Ketiga, mengadopsi pajak atas warisan (inheritance tax). Penerapan inheritance tax memang lebih mudah dilakukan dengan mengubah ketentuan dalam sistem pajak penghasilan dan mengelompokannya menjadi objek pajak.

Dalam konteks sistem pajak AS, hal ini dapat dilakukan dengan cara mencabut estate tax dan pajak atas hibah serta mengkonversinya menjadi pajak warisan. Selain dapat memperluas basis pajak yang sekaligus mendongkrak penerimaan, opsi ini juga dapat mengatasi ketimpangan akibat akumulasi kekayaan antargenerasi (Darussalam, Kristiaji, dan Yustisia, 2019).

Baca Juga: Panduan Meningkatkan Kepatuhan Pajak Orang Kaya

Thuronyi juga menekankan perlunya meninjau ulang keseluruhan sistem dan aturan pajak penghasilan. Sebab, pletora relaksasi pajak bagi kelompok yang berada di piramida kekayaan teratas tersebut dalam jangka panjang dapat mencederai fungsi pajak sebagai instrumen redistribusi pendapatan.

Satu prasyarat yang dibutuhkan dalam reformasi sistem pajak penghasilan secara substantial adalah komitmen pemerintah untuk menjadikannya sebagai prioritas utama. Pemerintahan baru AS berulang kali menyatakan ingin memberikan kesetaraan perlakuan pajak. Namun, hal ini tersebut tak serta merta diterjemahkan dengan baik dalam pilihan kebijakannya.

Meski artikel ini berfokus pada kebijakan pajak AS, secara luas, rekomendasi yang ditawarkan dapat pula menjadi pertimbangan bagi berbagai negara lainnya, khususnya anggota OECD. Gagasan multi instrumen ini juga menjadi relevan bagi konteks Indonesia.

Baca Juga: Tetangga Bisa Saling Laporkan Penghindaran Pajak, Pemilu Memanas

Layaknya AS, hingga saat ini Indonesia juga tidak mengenal pajak kekayaan melainkan tersebar pada beberapa jenis pajak seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak ketika suatu aset dijual dan memperoleh nilai tambah.

Jenis pajaknya pun kebanyakan masih bersifat final tax, padahal sistem final tax tidak dapat memotret secara menyeluruh potensi penerimaan sebenarnya dari kaum kaya. Untuk itu, reformasi yang difokuskan pada beberapa unsur kunci dalam sistem pajak penghasilan juga tidak dapat disepelekan.

*Artikel ini merupakan artikel yang diikutsertakan dalam Lomba Resensi Jurnal untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. Simak artikel lainnya di sini.

Baca Juga: Orang Kaya Jadi Biang Kerok Bengkaknya Tax Gap di AS

Topik : resensi, resensi jurnal, lomba resensi jurnal, hut ddtc ke-14, pajak orang kaya

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

banonkeke

Jum'at, 30 Juli 2021 | 14:28 WIB
Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dapat memajaki HWI. Terlihat dari postur penerimaan yang masih kecil untuk HWI padahal d inegara maju penerimaan dari HWI menjadi tumpuan. Kendala politis menjadi momok yang sulit dihadapi untuk memajaki orang kaya. Semoga ekosistem politik dan perpajakan ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 02 Agustus 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Perbedaan Peraturan Transfer Pricing di Zimbabwe dan Indonesia

Senin, 02 Agustus 2021 | 10:45 WIB
RESENSI JURNAL

Menakar Hak Pemajakan atas Penghasilan Influencer

Jum'at, 30 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Penghitungan dan Pelaporan Pajak di Masa Depan, Siapkah Kita?

Kamis, 29 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Dampak Covid-19 Terhadap Transfer Pricing Transaksi Keuangan Intragrup

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak