Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/bar
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakinkan pemerintah tetap berupaya menjaga kesinambungan fiskal meskipun banyak belanja negara yang mesti direalisasikan tahun ini.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah melakukan penghematan dan realokasi anggaran untuk memastikan program prioritas dapat terlaksana. Dengan strategi ini, defisit APBN bakal dijaga tetap dalam batas aman.
"Meskipun ada peningkatan belanja negara, kami tetap menerapkan disiplin yang baik. Artinya postur anggaran secara keseluruhan masih sama," katanya dalam wawancara di Bloomberg Television, dikutip pada Kamis (26/6/2025).
Sri Mulyani mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki beberapa program prioritas yang bakal dilaksanakan. Misal, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, serta penyediaan 3 juta rumah untuk masyarakat miskin.
Dia menjelaskan pemerintah telah menghitung ketersediaan anggaran untuk menjalankan semua program tersebut. Beberapa program juga akan dikerjakan secara tahun jamak sehingga tidak terlalu membebani APBN 2025.
Dalam paruh pertama pelaksanaan APBN 2025, realisasi belanja negara bahkan tercatat melambat karena efek kebijakan efisiensi pada awal tahun.
Di sisi lain, Sri Mulyani menjelaskan kinerja penerimaan negara memang mengalami tekanan pada awal tahun. Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain moderasi harga komoditas, kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang berlaku terbatas, serta pengalihan pengelolaan dividen BUMN kepada BPI Danantara.
Meski demikian, dia menyebut pemerintah sudah menyiapkan sederet strategi untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada tahun ini. Misal, pengenaan pajak atas transaksi yang menggunakan platform digital, serta memaksimalkan kegiatan joint task force.
"Defisit anggaran akan tetap terjaga sebesar 2,5% [dari PDB]," ujarnya.
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara mengatur defisit anggaran harus dijaga paling besar 3% dari PDB. Sementara pada 2025, pemerintah merancang postur APBN dengan defisit senilai Rp616,19 triliun atau 2,53% dari PDB.
Defisit ini terjadi karena belanja negara mencapai Rp3.621,4 triliun, sedangkan pendapatan negara ditargetkan senilai Rp3.005,1 triliun. (dik)