KEBIJAKAN PEMERINTAH

Mendagri Dorong Pemda Segera Belanjakan APBD demi Kendalikan Inflasi

Dian Kurniati | Rabu, 26 Oktober 2022 | 15:30 WIB
Mendagri Dorong Pemda Segera Belanjakan APBD demi Kendalikan Inflasi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) menghadiri rangkaian Harmony In Diversity Peringatan 20 Tahun Bom Bali di Monumen Ground Zero, Badung, Bali, Rabu (12/10/2022) malam. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengingatkan pemda untuk segera membelanjakan APBD demi mengendalikan laju inflasi.

Tito mengatakan pemda dapat mengaktifkan jaring pengaman sosial dengan menggunakan anggaran belanja tidak terduga, bansos reguler, dana desa, dana transfer umum, serta program bantuan lain dari pemerintah pusat.

"Untuk [mengendalikan inflasi], rekan-rekan jangan ragu-ragu dalam menggunakan instrumen keuangan APBD yang ada, sekaligus juga bekerja sama dengan para stakeholder di daerah," katanya, dikutip pada Rabu (26/10/2022).

Baca Juga:
Tarif PPN untuk 5 Jasa Tertentu Ini Bakal Naik Tahun Depan, Asalkan...

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga September 2022, lanjut Tito, tren angka inflasi di daerah masih cukup tinggi. Menurutnya, tiap-tiap pemda perlu memberikan perhatian yang lebih besar mengenai persoalan inflasi sehingga dapat ditemukan solusinya.

Dia juga menyoroti data serapan belanja tidak terduga yang secara akumulasi dari provinsi dan kabupaten/kota. Dari alokasi belanja tidak terduga yang mencapai lebih dari Rp13 triliun, realisasinya sejauh ini baru Rp2,1 triliun atau 16%.

Menurut Tito, anggaran belanja tidak terduga tersebut sesungguhnya tidak hanya dapat dipakai untuk mengantisipasi bencana alam. Menurutnya, sebagian dari anggaran tersebut juga bisa dipakai untuk pengendalian inflasi, seperti melalui bantuan langsung dan bantuan transportasi.

Baca Juga:
Agar Lapor SPT Tahunan Lancar, DJP Sarankan WP Badan Siapkan Hal Ini

Selain itu, lanjutnya, anggaran lain yang juga perlu dipacu pemda ialah dana bansos senilai Rp11,79 triliun. Hingga saat ini, realisasi dana bansos yang sudah dicairkan baru Rp5,79 triliun.

Mendagri menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan political will yang kuat dari semua kepala daerah. Apalagi, Kementerian Keuangan telah memberikan penghargaan kepada daerah yang mampu mengendalikan inflasi melalui pemberian dana insentif daerah (DID).

"Inflasi ini memiliki akibat yang sangat banyak kepada masyarakat, bahkan ada yang kolaps, bukan hanya pemerintahan nasional tapi pemerintahan secara regional," ujarnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 16 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tarif PPN untuk 5 Jasa Tertentu Ini Bakal Naik Tahun Depan, Asalkan...

Selasa, 16 April 2024 | 15:00 WIB PELAPORAN PAJAK

Agar Lapor SPT Tahunan Lancar, DJP Sarankan WP Badan Siapkan Hal Ini

Selasa, 16 April 2024 | 11:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pajak Masukan atas Emas Tidak Dapat Dikreditkan Tapi Bisa Dibebankan

Selasa, 16 April 2024 | 09:10 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Konflik Iran-Israel, Pemerintah Antisipasi Kenaikan Harga Komoditas

BERITA PILIHAN
Selasa, 16 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dapat Hadiah dari Undian? Begini Ketentuan Pajaknya

Selasa, 16 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tabungan di Bawah Rp7,5 Juta Tak Kena PPh Bunga tapi Tetap Masuk SPT

Selasa, 16 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tarif PPN untuk 5 Jasa Tertentu Ini Bakal Naik Tahun Depan, Asalkan...

Selasa, 16 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Perpanjangan Lapor SPT, WP Badan Harus Lunasi Dulu PPh Terutang

Selasa, 16 April 2024 | 15:00 WIB PELAPORAN PAJAK

Agar Lapor SPT Tahunan Lancar, DJP Sarankan WP Badan Siapkan Hal Ini

Selasa, 16 April 2024 | 14:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penjualan Emas kepada Pihak-Pihak Tertentu yang Tidak Dipungut PPh 22

Selasa, 16 April 2024 | 14:25 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel, APBN Tetap Jadi Bantalan

Selasa, 16 April 2024 | 14:00 WIB LAYANAN BEA DAN CUKAI

Modus Penipuan Catut Bea Cukai, Pelaku Kerap Berikan Nomor Resi Palsu

Selasa, 16 April 2024 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Bebas Utang Pajak Jadi Syarat Penunjukan Mitra Utama Kepabeanan