Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Melindungi Klien Pengemplang Pajak Ikut Dipenjara

0
0

CANBERRA, DDTCNews – Otoritas pajak Australia (ATO) melarang keras setiap praktisi hukum atau pengacara yang menyalahgunakan hukum dalam rangka melindungi klien yang dengan sengaja menghindar dari pengenaan pajak.

Deputi Komisioner ATO Jeremy Hirschhorn mengatakan ATO akan mengusut berbagai kasus jangka pendek dan menengah atas sejumlah pengacara yang akan diganjar hukuman penjara maksimal 10 tahun atas tuduhan melindungi klien pengemplang pajak.

“Pengacara menggunakan berbagai langkah untuk melindungi ribuan dokumen klien dari tuduhan penghindaran pajak. Kami akan ganjar penjara kepada pengacara yang melakukan tindakan tersebut maksimal 10 tahun,” demikian laporan dari laman resmi ATO, Rabu (13/2).

Baca Juga: Kalah Lawan Otoritas Pajak, Raksasa Tambang Ini Harus Bayar US$82 Juta

Lebih lanjut dia menjelaskan, ATO ke depannya akan mengusut beberapa praktisi hukum. Namun, inspeksi ini hanya akan dilakukan pada sebagian kecil pengacara yang memberikan layanan pada sejumlah perusahaan terkemuka di Australia.

Dalam hal ini, praktisi hukum mendapat keuntungan melalui ‘hak istimewa’ yang berlaku di Australia. Hak ini menyaratkan pengadilan maupun lembaga penegak hukum lain tidak bisa memaksa praktisi hukum untuk mengungkapkan komunikasi dengan setiap klien.

Hirschhorn menilai hak istimewa tersebut sejatinya telah menjadi tantangan besar bagi institusi pemerintah. Dia mengakui pemerintah belum menemukan langkah yang tepat sejak beberapa bulan belakangan ini untuk memperbaiki pemberian hak istimewa tersebut.

Baca Juga: Ini Hasil Investigasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Multinasional

Pemanfaatan celah hukum pada hak istimewa ini sempat terjadi saat regulator perusahaan nasional The Australian Securities and Investments Commission (ASIC) yang berseteru dengan raksasa jasa keuangan AMP di Pengadilan Federal.

Perseteruan itu, seperti dilansir xinhuanet.com, timbul karena AMP Limited menolak untuk memberikan dokumen fee-for-no-service. Pasalnya, AMP Limited telah mengklaim hak istimewa dalam proses hukum yang dijalaninya. (Bsi)

Baca Juga: Minimalisir Royalti, Nike Tersandung Kasus Pajak

“Pengacara menggunakan berbagai langkah untuk melindungi ribuan dokumen klien dari tuduhan penghindaran pajak. Kami akan ganjar penjara kepada pengacara yang melakukan tindakan tersebut maksimal 10 tahun,” demikian laporan dari laman resmi ATO, Rabu (13/2).

Baca Juga: Kalah Lawan Otoritas Pajak, Raksasa Tambang Ini Harus Bayar US$82 Juta

Lebih lanjut dia menjelaskan, ATO ke depannya akan mengusut beberapa praktisi hukum. Namun, inspeksi ini hanya akan dilakukan pada sebagian kecil pengacara yang memberikan layanan pada sejumlah perusahaan terkemuka di Australia.

Dalam hal ini, praktisi hukum mendapat keuntungan melalui ‘hak istimewa’ yang berlaku di Australia. Hak ini menyaratkan pengadilan maupun lembaga penegak hukum lain tidak bisa memaksa praktisi hukum untuk mengungkapkan komunikasi dengan setiap klien.

Hirschhorn menilai hak istimewa tersebut sejatinya telah menjadi tantangan besar bagi institusi pemerintah. Dia mengakui pemerintah belum menemukan langkah yang tepat sejak beberapa bulan belakangan ini untuk memperbaiki pemberian hak istimewa tersebut.

Baca Juga: Ini Hasil Investigasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Multinasional

Pemanfaatan celah hukum pada hak istimewa ini sempat terjadi saat regulator perusahaan nasional The Australian Securities and Investments Commission (ASIC) yang berseteru dengan raksasa jasa keuangan AMP di Pengadilan Federal.

Perseteruan itu, seperti dilansir xinhuanet.com, timbul karena AMP Limited menolak untuk memberikan dokumen fee-for-no-service. Pasalnya, AMP Limited telah mengklaim hak istimewa dalam proses hukum yang dijalaninya. (Bsi)

Baca Juga: Minimalisir Royalti, Nike Tersandung Kasus Pajak
Topik : penggelapan pajak, australia, hukuman
artikel terkait
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Senin, 30 Mei 2016 | 11:39 WIB
ZAMBIA
berita pilihan
Senin, 11 Desember 2017 | 17:27 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Minggu, 13 November 2016 | 12:50 WIB
KANADA
Senin, 14 November 2016 | 09:09 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 21 September 2016 | 15:40 WIB
BELANDA
Senin, 14 November 2016 | 11:59 WIB
SWEDIA
Jum'at, 31 Maret 2017 | 15:30 WIB
AUSTRALIA
Senin, 14 November 2016 | 15:03 WIB
INDIA
Selasa, 15 November 2016 | 11:40 WIB
AFRIKA SELATAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 12:01 WIB
PRANCIS
Senin, 24 Oktober 2016 | 12:30 WIB
VIETNAM