Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Melindungi Klien Pengemplang Pajak Ikut Dipenjara

0
0

CANBERRA, DDTCNews – Otoritas pajak Australia (ATO) melarang keras setiap praktisi hukum atau pengacara yang menyalahgunakan hukum dalam rangka melindungi klien yang dengan sengaja menghindar dari pengenaan pajak.

Deputi Komisioner ATO Jeremy Hirschhorn mengatakan ATO akan mengusut berbagai kasus jangka pendek dan menengah atas sejumlah pengacara yang akan diganjar hukuman penjara maksimal 10 tahun atas tuduhan melindungi klien pengemplang pajak.

“Pengacara menggunakan berbagai langkah untuk melindungi ribuan dokumen klien dari tuduhan penghindaran pajak. Kami akan ganjar penjara kepada pengacara yang melakukan tindakan tersebut maksimal 10 tahun,” demikian laporan dari laman resmi ATO, Rabu (13/2).

Baca Juga: Wah, Sekitar 13 Juta Warga Bakal Dapat Potongan Pajak Penghasilan

Lebih lanjut dia menjelaskan, ATO ke depannya akan mengusut beberapa praktisi hukum. Namun, inspeksi ini hanya akan dilakukan pada sebagian kecil pengacara yang memberikan layanan pada sejumlah perusahaan terkemuka di Australia.

Dalam hal ini, praktisi hukum mendapat keuntungan melalui ‘hak istimewa’ yang berlaku di Australia. Hak ini menyaratkan pengadilan maupun lembaga penegak hukum lain tidak bisa memaksa praktisi hukum untuk mengungkapkan komunikasi dengan setiap klien.

Hirschhorn menilai hak istimewa tersebut sejatinya telah menjadi tantangan besar bagi institusi pemerintah. Dia mengakui pemerintah belum menemukan langkah yang tepat sejak beberapa bulan belakangan ini untuk memperbaiki pemberian hak istimewa tersebut.

Baca Juga: Otoritas Pajak Gerebek Puluhan Bank & Rumah Pribadi, Ada Apa?

Pemanfaatan celah hukum pada hak istimewa ini sempat terjadi saat regulator perusahaan nasional The Australian Securities and Investments Commission (ASIC) yang berseteru dengan raksasa jasa keuangan AMP di Pengadilan Federal.

Perseteruan itu, seperti dilansir xinhuanet.com, timbul karena AMP Limited menolak untuk memberikan dokumen fee-for-no-service. Pasalnya, AMP Limited telah mengklaim hak istimewa dalam proses hukum yang dijalaninya. (Bsi)

Baca Juga: Komisi Tinggi Minta P3B Segera Difinalisasi

“Pengacara menggunakan berbagai langkah untuk melindungi ribuan dokumen klien dari tuduhan penghindaran pajak. Kami akan ganjar penjara kepada pengacara yang melakukan tindakan tersebut maksimal 10 tahun,” demikian laporan dari laman resmi ATO, Rabu (13/2).

Baca Juga: Wah, Sekitar 13 Juta Warga Bakal Dapat Potongan Pajak Penghasilan

Lebih lanjut dia menjelaskan, ATO ke depannya akan mengusut beberapa praktisi hukum. Namun, inspeksi ini hanya akan dilakukan pada sebagian kecil pengacara yang memberikan layanan pada sejumlah perusahaan terkemuka di Australia.

Dalam hal ini, praktisi hukum mendapat keuntungan melalui ‘hak istimewa’ yang berlaku di Australia. Hak ini menyaratkan pengadilan maupun lembaga penegak hukum lain tidak bisa memaksa praktisi hukum untuk mengungkapkan komunikasi dengan setiap klien.

Hirschhorn menilai hak istimewa tersebut sejatinya telah menjadi tantangan besar bagi institusi pemerintah. Dia mengakui pemerintah belum menemukan langkah yang tepat sejak beberapa bulan belakangan ini untuk memperbaiki pemberian hak istimewa tersebut.

Baca Juga: Otoritas Pajak Gerebek Puluhan Bank & Rumah Pribadi, Ada Apa?

Pemanfaatan celah hukum pada hak istimewa ini sempat terjadi saat regulator perusahaan nasional The Australian Securities and Investments Commission (ASIC) yang berseteru dengan raksasa jasa keuangan AMP di Pengadilan Federal.

Perseteruan itu, seperti dilansir xinhuanet.com, timbul karena AMP Limited menolak untuk memberikan dokumen fee-for-no-service. Pasalnya, AMP Limited telah mengklaim hak istimewa dalam proses hukum yang dijalaninya. (Bsi)

Baca Juga: Komisi Tinggi Minta P3B Segera Difinalisasi
Topik : penggelapan pajak, australia, hukuman
artikel terkait
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Kamis, 08 September 2016 | 17:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 22 Mei 2019 | 14:40 WIB
ITALIA
berita pilihan
Jum'at, 24 Mei 2019 | 17:11 WIB
NEPAL
Jum'at, 24 Mei 2019 | 13:16 WIB
IRLANDIA
Kamis, 23 Mei 2019 | 15:04 WIB
PENGURANGAN EMISI KARBON
Kamis, 23 Mei 2019 | 11:48 WIB
PRANCIS
Kamis, 23 Mei 2019 | 11:09 WIB
ISRAEL
Rabu, 22 Mei 2019 | 14:40 WIB
ITALIA
Rabu, 22 Mei 2019 | 11:50 WIB
JEPANG
Selasa, 21 Mei 2019 | 18:24 WIB
EKONOMI DIGITAL