Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Mekanisme Perubahan Postur APBN 2022, Jokowi akan Terbitkan Perpres

A+
A-
0
A+
A-
0
Mekanisme Perubahan Postur APBN 2022, Jokowi akan Terbitkan Perpres

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022).  ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
 

JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui perubahan postur APBN 2022.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan perubahan postur APBN 2022 dilakukan sejalan dengan terjadi kenaikan harga komoditas di pasar global. Dia menyebut mekanisme perubahan postur APBN 2022 akan dilakukan melalui penerbitan revisi peraturan presiden (perpres) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Rincian postur outlook APBN tahun 2022 sebagai hasil penyesuaian pendapatan, belanja, dan defisit dan pembiayaan anggaran akan ditetapkan pemerintah melalui revisi peraturan presiden," katanya saat membacakan kesimpulan hasil rapat kerja bersama Menteri Keuangan," Kamis (19/5/2022).

Baca Juga: Pertumbuhan Penerimaan Pajak Double Digit Belum Tentu Lanjut Terus

Said menyatakan Banggar DPR dan pemerintah telah sepakat mengubah asumsi harga ICP senilai US$100 per barel. Angka itu menjadi titik tengah dari usulan pemerintah, yakni kisaran US$95-US$105 per barel.

Kemudian, Banggar DPR juga menyetujui usulan pemerintah mengubah postur APBN karena asumsi harga ICP juga menyebabkan kenaikan belanja subsidi dan kompensasi energi. Dalam perubahan postur APBN 2022 yang disetujui, pendapatan negara kini ditargetkan senilai Rp2.266,2 triliun, naik dari angka awal Rp1.846,1 triliun.

Kenaikan itu terjadi karena lonjakan harga komoditas juga memberikan berkah pada pendapatan negara. Tambahan pendapatan utamanya terjadi pada penerimaan perpajakan, dari semula Rp1.510 triliun menjadi 1.784,0 triliun. Adapun pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP), angkanya naik dari Rp335,5 triliun menjadi Rp481,5 triliun.

Baca Juga: Termasuk Insentif Perpajakan, Dana PEN Baru Terserap Rp113,5 Triliun

Sementara dari sisi belanja, angka yang disepakati senilai Rp3.106,4 triliun, naik dari rencana awal Rp2.714,2 triliun. Angka itu terdiri atas belanja K/L yang tetap Rp945,8 triliun dan belanja non-K/L Rp1.355,9 triliun, naik dari yang diusulkan pemerintah Rp1.532,9 triliun. Adapun pada UU APBN 2022, belanja non-K/L hanya dipatok senilai Rp998,8 triliun.

Belanja non-K/L mengalami kenaikan karena pada pos itulah terdapat belanja subsidi, kompensasi BBM dan listrik, penyesuaian anggaran pendidikan, serta penebalan program perlindungan sosial (perlinsos).

Dengan perubahan postur belanja tersebut, defisit APBN 2022 kini ditargetkan turun dari Rp868,0 triliun atau 4,85% PDB menjadi Rp840,2 triliun atau 4,5% PDB.

Baca Juga: Setoran Pajak Seluruh Sektor Utama Tumbuh Dua Digit, Ini Perinciannya

"Apabila terjadi deviasi asumsi yang cukup besar terhadap hasil pembahasan hari ini akan dilaporkan dalam Lapsem atau LKPP," ujar Said. (sap)

Topik : APBN, defisit, surplus, belanja pemerintah, penerimaan negara, belanja subsidi, belanja pajak, Sri Mulyani, Banggar

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Demi Amankan Penerimaan Negara, Kemenkeu Alokasikan Rp2,81 Triliun

Kamis, 16 Juni 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Cegah Penerimaan Bocor, Kemenkeu Pererat Kerja Sama dengan Kejagung

Kamis, 16 Juni 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed, Sri Mulyani Pangkas Defisit

Kamis, 16 Juni 2022 | 16:15 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Komisi XI Setujui Pagu Indikatif Kemenkeu 2023 Senilai Rp45,12 Triliun

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA ENDE

Batas Akhir PPS Makin Dekat, Kantor Pajak Ramai-Ramai Jemput Bola

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Wah! 25% Ekspat AS Pertimbangkan Lepas Kewarganegaraan Gara-Gara Pajak

Sabtu, 25 Juni 2022 | 13:00 WIB
KABUPATEN PANGANDARAN

Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat