Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Masalah Pajak Digital, Google Cs Dukung Rencana Aksi Retaliasi AS

A+
A-
1
A+
A-
1
Masalah Pajak Digital, Google Cs Dukung Rencana Aksi Retaliasi AS

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Korporasi digital Amerika Serikat (AS) yang tergabung dalam Internet Association mendukung rencana retaliasi terhadap India karena telah menjalankan aksi unilateral pajak digital.

Aksi retaliasi itu berupa pengenaan tarif atas barang impor dari India. Pasalnya, pajak digital atau equalization levy India dinilai diskriminatif terhadap perusahaan AS. Pengenaan pajak itu disebut menciptakan beban berlebih terhadap perdagangan yang dilakukan korporasi AS.

"Internet Association mengapresiasi respons tegas US Trade Representative (USTR). Meski demikian, Internet Association tidak mengambil sikap mengenai barang-barang impor dari India yang perlu dikenai tarif bea masuk tambahan," tulis Internet Association dalam suratnya kepada USTR, dikutip pada Senin (3/5/2021).

Baca Juga: Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Dengan adanya ancaman retaliasi ini, Internet Association berharap Pemerintah India bisa segera mencabut pengenaan equalization levy dengan tarif 2%. Dengan demikian, pengenaan tarif bea masuk tambahan bisa dibatalkan.

Internet Association berpandangan India seharusnya tidak mengenakan equalization levy dan sebaiknya menunggu tercapainya konsensus atas Pillar 1: Unified Approach yang tengah dibahas di bawah koordinasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

"Internet Association berharap AS tetap terlibat penuh dalam negosiasi pada OECD dan terus berkomunikasi dengan India dan negara-negara lain agar konsensus dapat segera dicapai," tulis asosiasi tersebut dalam suratnya.

Baca Juga: Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Agar pengenaan pajak digital seperti yang diterapkan India tidak diikuti yurisdiksi lain, Internet Association berpandangan AS perlu mengambil sikap yang tegas atas seluruh negara mitra.

Sebagai informasi, Internet Association adalah asosiasi yang menaungi banyak korporasi raksasa digital AS. Perusahaan-perusahaan besar mulai dari Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Twitter, LinkedIn, AirBnb, Spotify, Uber, Dropbox, Ebay, hingga Reddit tergabung dalam asosiasi ini. (kaw)

Baca Juga: Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun
Topik : pajak digital, equalization levy, Amerika Serikat, AS, India, retaliasi, aksi unilateral

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 10:19 WIB
PER-18/PJ/2021

DJP Terbitkan Aturan Baru Soal Pemungutan PPN Pulsa & Kartu Perdana

Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021

Rupiah Dinamis, Melemah Terhadap Dolar AS dan Menguat Terhadap Euro

Rabu, 22 September 2021 | 09:00 WIB
PAKISTAN

Tak Punya NPWP, Warga Bisa Kena Blokir Telepon Hingga Listrik

Rabu, 22 September 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Mulai Terjunkan Pegawai ke Lapangan, Ini 2 Sasaran Prioritasnya

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax