INGGRIS

Lembaga Ini Dibubarkan, Akuntan & Praktisi Pajak Kirim Surat ke Negara

Redaksi DDTCNews | Selasa, 11 April 2023 | 10:00 WIB
Lembaga Ini Dibubarkan, Akuntan & Praktisi Pajak Kirim Surat ke Negara

Bendahara Negara Inggris Victoria Atkins.

LONDON, DDTCNews – Asosiasi akuntan dan praktisi pajak meminta Bendahara Negara Inggris Victoria Atkins untuk menyederhanakan sistem pajak yang berlaku menyusul dibubarkannya Office of Tax Simplification (OTS).

Sejumlah asosiasi akuntan dan praktisi pajak Inggris telah mengirimkan surat pada 5 April 2023 yang ditujukan langsung ke Victoria Atkins. Latar belakang dari dikirimkannya surat tersebut adalah karena dibubarkannya OTS selaku lembaga penasihat pajak pada September 2022.

“Menurut kami, OTS memiliki dampak yang signifikan terhadap pemerintah. Kami menyayangkan pembubaran OTS,” sebut asosiasi akuntan dan praktisi pajak dalam suratnya seperti dikutip dari Tax Notes International, Selasa (11/4/2023).

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Asosiasi akuntan dan praktisi pajak itu terdiri atas The Associations of Taxation Technicians, Chartered Institute of Taxation, Institute of Chartered Accountant wilayah Inggris dan Wales, Institute of Chartered Accountants of Scotland, dan CIOT’s Low Incomes Tax Reform Group.

Surat yang dikirimkan asosiasi dan praktisi itu setidaknya memuat 3 poin. Pertama, perlu adanya peningkatan akuntabilitas terhadap implementasi penyederhanaan sistem pajak.

Menurut asosiasi dan praktisi, pemerintah perlu mengidentifikasi karakteristik dari simplifikasi sistem pajak. Kemudian, proses simplifikasi peraturan pajak tersebut harus dituang dalam informasi yang dapat mudah diakses publik.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Kedua, memberikan kesempatan yang lebih luas bagi publik untuk melakukan konsultasi pajak. HM Treasury harus dapat menjangkau layanan konsultasi kepada beragam jenis wajib pajak. Kemudian, menerima kritik dan saran dari para wajib pajak tersebut.

Ketiga, memberikan panduan pajak yang lebih jelas. Saat ini, terdapat kendala bagi wajib pajak untuk mengikuti panduan pajak. Untuk itu, pemerintah harus bisa menyediakan panduan pajak yang lebih jelas bagi masyarakat.

Sebagai informasi, OTS merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi memberikan nasihat regulasi pajak di Inggris. Fungsi utama OTS ialah memberikan saran dan mengkaji peraturan pajak terhadap pemerintah Inggris terkait dengan penyederhanaan sistem pajak. (sabian/rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara