APBN 2022

Lelang SUN Perdana 2022, Penawaran yang Masuk Capai Rp77,58 Triliun

Dian Kurniati | Rabu, 05 Januari 2022 | 10:00 WIB
Lelang SUN Perdana 2022, Penawaran yang Masuk Capai Rp77,58 Triliun

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu telah melakukan lelang perdana Surat Utang Negara (SUN) pada 2022 dengan penawaran yang masuk (incoming bids) mencapai Rp77,58 triliun.

Direktur Surat Utang Negara DJPPR Deni Ridwan mengatakan angka penawaran tersebut melampaui target penerbitan senilai Rp25 triliun, sehingga bid to cover ratio-nya sebesar 3,1 kali. Menurutnya, minat investor yang besar pada lelang SUN dikarenakan kinerja APBN 2021 yang positif.

"Relatif tingginya incoming bids ini tidak lepas dari kinerja APBN tahun 2021 yang positif, terutama dari sisi penerimaan. Hal ini menjadi sinyal kuat optimisme berlanjutnya pemulihan ekonomi di tahun 2022," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (5/1/2022).

Baca Juga:
Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Deni menuturkan pemerintah pada lelang perdana tersebut juga menerbitkan seri benchmark baru tenor 15 tahun FR0093. Seri tersebut turut mendapatkan penawaran terbesar, yaitu Rp26,8 triliun atau 34,5% dari total penawaran yang masuk.

Imbal hasil penawaran FR0093 berkisar antara 6,35% dan 7,00%. Dari seri tersebut, pemerintah mendapat Rp6,3 triliun dengan yield rata-rata tertimbang (weighted average yield/WAY) 6,46% serta yield tertinggi 6,50%. Yield yang ditetapkan untuk seri FR0093 sebesar 6,375%.

Selain FR0093, investor juga berminat pada SUN benchmark 10 tahun FR0091. Penawaran yang masuk untuk FR0091 mencapai Rp11,58 triliun atau 14,93 % dari total incoming bids.

Baca Juga:
Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Deni menyebut partisipasi investor asing pada lelang tersebut mencapai Rp9,9 triliun atau 12,77% dari total bids, dan total yang dimenangkan senilai Rp1,7 triliun.

Namun, ia menilai WAY pada lelang SUN kali ini secara umum lebih rendah apabila dibandingkan dengan level pasar pada penutupan hari sebelumnya. Penurunan terbesar terdapat pada tenor 5 tahun yang mencapai 4 bps.

"Dengan mempertimbangkan yield SBN yang wajar di pasar sekunder serta rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2022, pemerintah memutuskan untuk memenangkan permintaan senilai Rp25 triliun," ujarnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:30 WIB THAILAND

Thailand Siapkan RUU untuk Adopsi Pajak Minimum Global

Selasa, 23 April 2024 | 11:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SE Pelaporan Natura Belum Terbit, DJP: Bisa Pakai Dafnom Biaya Promosi

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak

Selasa, 23 April 2024 | 14:30 WIB THAILAND

Thailand Siapkan RUU untuk Adopsi Pajak Minimum Global

Selasa, 23 April 2024 | 14:25 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pendaftaran NPWP OP Bisa Ditolak Jika Data NIK Berstatus Wanita Kawin

Selasa, 23 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ubah Status PTKP, Karyawan Perlu Serahkan Surat Pernyataan Tanggungan

Selasa, 23 April 2024 | 13:00 WIB INFOGRAFIS BEA CUKAI

Kriteria Penghapusbukuan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Selasa, 23 April 2024 | 12:30 WIB PROVINSI SULAWESI TENGAH

PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

Selasa, 23 April 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Penghasilan Kontraktor Migas dari Pengalihan PI Kena PPh Final

Selasa, 23 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN SERANG

Pacu Setoran Pajak MBLB, DPRD Minta Penagihan Dilakukan Sejak Awal