Review
Selasa, 29 September 2020 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Larangan Mudik Lebaran Mulai Berlaku, Begini Ketentuannya

A+
A-
4
A+
A-
4
Larangan Mudik Lebaran Mulai Berlaku, Begini Ketentuannya

Ilustrasi rangkaian kereta melewati salah satu jembatan. (foto: PT KAI)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah resmi melarang masyarakat di daerah yang memiliki kasus virus Corona (Covid-19), termasuk DKI Jakarta, mudik Lebaran mulai hari ini, Jumat (24/4/2020).

Menteri Perhubungan ad interim Luhut Panjaitan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan No.25/2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idulfitri 1441 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Beleid ini mengatur pembatasan kendaraan yang keluar masuk wilayah dengan kasus virus Corona.

"Pengaturan tersebut berupa larangan sementara penggunaan sarana transportasi untuk kegiatan mudik pada masa angkutan Lebaran tahun 2020," kata juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, Jumat (24/4/2020).

Baca Juga: Basis Pajak Susut, World Bank Hitung Utang Asia Timur-Pasifik Naik

Pengaturan transportasi tersebut berlaku untuk transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian, meliputi kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang membawa penumpang.

Angkutan umum yang dimaksud seperti bus, mobil penumpang, kereta api, pesawat terbang, serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan kapal laut. Adapun kendaraan pribadi yang diatur adalah mobil maupun sepeda motor.

Kendati demikian, masih ada beberapa angkutan yang dikecualikan dari pelarangan itu, seperti kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara yang berupa kendaraan dinas operasional berpelat dinas, TNI, Polri; kendaraan dinas operasional petugas jalan tol; dan kendaraan pemadam kebakaran.

Baca Juga: Setoran PAD Baru 50%, Kota Ini Terus Kejar Target

Pengecualian juga berlaku untuk ambulans dan mobil jenazah; serta mobil barang/logistik dengan tidak membawa penumpang. Pada angkutan massal seperti kapal, pesawat terbang, dan kereta api juga ada yang dikecualikan dari pelarangan.

Adita mengatakan larangan penggunaan transportasi berlaku untuk kendaraan yang keluar dan masuk wilayah berstatus pembatasan sosial berskala besar (PSBB), zona merah penyebaran virus Corona, dan di wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB, seperti Jabodetabek.

"Untuk pengawasannya, di sektor transportasi darat akan dibangun pos-pos koordinasi atau kita sebut dengan check point yang lokasinya tersebar di sejumlah titik. Pos-pos ini akan dikoordinasikan oleh Korlantas Pori," ujarnya.

Baca Juga: Ini 4 Makna Kebijakan Pajak pada Masa Pandemi Covid-19

Permenhub juga mengatur pemberian sanksi secara bertahap bagi masyarakat yang melanggar larangan, mulai dari pemberian peringatan dan teguran secara persuasif hingga pemberian sanksi denda untuk para pengguna kendaraan pribadi yang membawa penumpang dengan tujuan untuk mudik.

Pada 24 April sampai 7 Mei 2020, sanksi yang diberikan berupa peringatan dan diarahkan untuk putar balik ke daerah asal. Pada 7 Mei sampai 31 Mei 2020, masyarakat yang melanggar diarahkan untuk putar balik dan dapat dikenakan sanksi denda maupun sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Larangan mudik Lebaran mulai berlaku pada 24 April sampai dengan 31 Mei 2020 untuk sektor darat dan penyeberangan, 24 April sampai dengan 15 Juni 2020 untuk kereta api, 24 April sampai dengan 8 Juni 2020 untuk kapal laut, dan 24 April sampai dengan 1 Juni 2020 untuk angkutan udara.

Baca Juga: Batal Digelar, Persidangan Pengadilan Pajak Dihentikan Lagi Pekan Ini

Mengenai tiket yang terlanjur dipesan, permenhub memerintahkan penyedia jasa angkutan mengembalikannya secara utuh, disertai pilihan memindahkan jadwal maupun mengalihkan rute transportasi.

PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta juga telah menutup layanan penerbangan komersial mulai hari ini hingga 1 Juni 2020. Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang berstatus terminate operation tidak melayani operasional penerbangan komersial yang terjadwal atau tidak terjadwal, ke seluruh rute domestik maupun Internasional.

Senior Manager of Branch Communication & Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Febri Toga Simatupang mengatakan saat ini bandara tersebut hanya melayani penerbangan khusus dan angkutan kargo. Dia menyebut terminal kargo bandara masih tetap beroperasi seperti biasa.

Baca Juga: PMK Baru Perpanjangan Masa Insentif Pajak Bakal Terbit Minggu Ini

Adapun penerbangan khusus yang dimaksud antara lain pimpinan lembaga tinggi negara dan tamu/wakil kenegaraan dan perwakilan organisasi internasional. "Repatriasi atau pemulangan WNI dan WNA masih dilayani serta operasional penegakan hukum dan pelayanan darurat petugas penerbangan," ujarnya.

Pada layanan PT Kereta Api Indonesia (Persero), telah dilakukan pembatalan seluruh perjalanan kereta api jarak jauh dari dan menuju Jakarta dan Bandung mulai hari ini. VP Public Relations KAI Joni Martinus menyebut KAI sementara waktu tidak mengoperasikan kereta api jarak jauh dari Jakarta dan Bandung menuju kota-kota di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

"Total sejak 23 Maret 2020, KAI telah membatalkan sebanyak 401 perjalanan KA, dengan rincian 213 KA Jarak Jauh dan 188 KA Lokal," katanya.

Baca Juga: Mulai Besok, Persidangan Pengadilan Pajak Digelar Kembali

Penumpang yang batal berangkat akan mendapat pengembalian bea tiket 100% melalui sambungan telepon, aplikasi, maupun loket stasiun. (kaw)

Topik : mudik, lebaran, larangan mudik, virus Corona, PSBB, pesawat, kereta api
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 21 September 2020 | 11:24 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Jum'at, 18 September 2020 | 14:32 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 18 September 2020 | 14:08 WIB
SE-019/PP/2020
Jum'at, 18 September 2020 | 13:27 WIB
SE-018/PP/2020
berita pilihan
Selasa, 29 September 2020 | 18:15 WIB
SUBSIDI UPAH
Selasa, 29 September 2020 | 16:54 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Selasa, 29 September 2020 | 16:20 WIB
VIETNAM
Selasa, 29 September 2020 | 16:07 WIB
BEA METERAI
Selasa, 29 September 2020 | 15:50 WIB
PENGADILAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 15:24 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 15:23 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 14:53 WIB
LONDON