ADMINISTRASI PAJAK

Lapor SPT Badan Tapi BPE Tidak Muncul, Konfirmasi Bisa via Kring Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 29 April 2024 | 16:00 WIB
Lapor SPT Badan Tapi BPE Tidak Muncul, Konfirmasi Bisa via Kring Pajak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Bukti penerimaan elektronik (BPE) menjadi penanda bahwa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan badan yang disampaikan melalui e-form sudah berhasil. BPE bisa dicek pada email atau kolom arsip DJP Online wajib pajak.

Namun, bagaimana jika BPE tidak masuk di email atau tidak muncul di arsip DJP Online? Wajib pajak bisa mengonfirmasinya langsung kepada Ditjen Pajak (DJP). Ada beberapa saluran yang bisa dimanfaatkan wajib pajak untuk mengonfirmasi pelaporan SPT Tahunan.

"Untuk mengecek SPT, wajib pajak bisa mengonfirmasi pengiriman SPT melalui layanan Kring Pajak 1500200, live chat pajak.go.id, mention @kring_pajak dengan tagar #KonfirmasiSPT, atau hubungi langsung KPP terdaftar," cuit contact center Kring Pajak saat merespons pertanyaan wajib pajak, Senin (29/4/2024).

Baca Juga:
Jika Berjalan Nanti, Coretax Diyakini Dongkrak Pendapatan Negara

Pada beberapa kasus, wajib pajak yang tidak menemukan BPE mencoba untuk mengirim ulang SPT Tahunannya. Sayangnya, ketika langkah itu ditempuh justru tokennya tidak valid. Dalam kondisi tersebut, DJP mengindikasikan bahwa pelaporan SPT Tahunan kemungkinan sudah berhasil.

UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur batas akhir penyampaian SPT Tahunan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 30 April 2024.

Wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan secara manual maupun online. Penyampaian SPT Tahunan yang terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Denda terlambat melaporkan SPT Tahunan pada wajib pajak badan Rp1 juta. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 21 Mei 2024 | 12:00 WIB REFORMASI PAJAK

Jika Berjalan Nanti, Coretax Diyakini Dongkrak Pendapatan Negara

Senin, 20 Mei 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Keberatan, WP Perlu Setor Pajak yang Masih Harus Dibayar Dahulu

Minggu, 19 Mei 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Baru Daftar NPWP Orang Pribadi, WP Tak Perlu Lakukan Pemadanan NIK

BERITA PILIHAN
Selasa, 21 Mei 2024 | 13:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Pemkab Bekasi Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 7 Tarif PBB

Selasa, 21 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Menkeu Sebut Insentif Fiskal 2025 Terarah dan Terukur, Ini Maksudnya

Selasa, 21 Mei 2024 | 12:00 WIB REFORMASI PAJAK

Jika Berjalan Nanti, Coretax Diyakini Dongkrak Pendapatan Negara

Selasa, 21 Mei 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Cukai Plastik dan MBDK Masuk Lagi dalam Rancangan Kebijakan di 2025

Selasa, 21 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Tarif Pajak Daerah Terbaru yang Diatur oleh Pemkot Batam

Selasa, 21 Mei 2024 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan Bisa Dicek di DJP Online