AGENDA PAJAK

Kupas Kebijakan Baru PPN, Ikuti Talk Show DDTCNews dan DJP ini

Redaksi DDTCNews | Kamis, 31 Maret 2022 | 09:00 WIB
Kupas Kebijakan Baru PPN, Ikuti Talk Show DDTCNews dan DJP ini

JAKARTA, DDTCNews – DDTCNews dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali berkolaborasi menggelar Talk Show UU HPP. Kali ini, talk show akan menyajikan pembahasan mengenai kebijakan baru pajak pertambahan nilai (PPN).

Topik yang akan dibahas sangat relevan dengan kondisi terkini. Hal tersebut mengingat sesuai dengan amanat dengan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), perubahan beberapa ketentuan dalam UU PPN akan berlaku mulai 1 April 2022.

Bertajuk Memaknai Kebijakan Baru PPN, acara ini akan menghadirkan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Ketua Umum ATPETSI/Pemimpin Umum DDTCNews Darussalam sebagai narasumber. Presenter TV Brigita Manohara akan hadir untuk memandu talk show.

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Acara yang bersifat gratis dan terbuka untuk umum ini akan digelar pada Selasa, 5 April 2022 pukul 10.00—12.00 WIB. Anda dapat menyaksikan talk show melalui Zoom Online Meeting atau Youtube DDTC Indonesia.

Untuk mengikuti acara melalui Zoom Online Meeting, calon peserta harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu pada laman bit.ly/DaftarTalkShowPPN. Keikutsertaan melalui saluran ini bersifat eksklusif karena terbatas untuk 1.000 peserta pertama yang bergabung saat talk show berlangsung.

Bagaimanapun, pemahaman mengenai kebijakan baru PPN sangat penting bagi semua pihak, terutama masyarakat wajib pajak. Adanya pembaruan kebijakan PPN pada gilirannya membuat lanskap pajak Indonesia ikut berubah sebagai bagian dari reformasi berkelanjutan.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Pemahaman mengenai konteks dan alasan di balik ketentuan baru PPN menjadi aspek yang sangat krusial. Hal ini dikarenakan dampaknya akan dirasakan secara langsung oleh wajib pajak.

Talk show ini diharapkan mampu memberi penjelasan secara jernih mengenai kebijakan PPN pacaditerbitkannya UU HPP. Acara ini juga diharapkan bisa menjawab sejumlah pertanyaan mendasar dari masyarakat mengenai beberapa isu strategis terkait dengan PPN.

Jadi, tertarik untuk mengetahui lebih detail berbagai kebijakan baru PPN? Jika iya, Anda perlu mengikuti talk show ini. Bukan hanya mendapatkan penjelasan dari pemerintah, peserta talk show juga akan mendapat suguhan diskusi dari perspektif akademisi sekaligus praktisi pajak. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara