BERITA TERKINI
WACANA penerapan pajak karbon makin ramai dibicarakan. Hal ini juga sejalan dengan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang membuka ruang pemikiran progresif dalam membangun instrumen fiskal ramah lingkungan.
Pajak karbon digadang-gadang bukan hanya sebagai alat kendali emisi, tetapi juga sebagai sumber pendanaan baru untuk mendukung insentif energi hijau.
Jika dicermati, konsep pajak karbon ibarat cerminan dari siklus alam. Karbon yang dilepaskan ke atmosfer dapat “didaur ulang” secara ekonomi sehingga menumbuhkan nilai baru dari apa yang semula dianggap limbah.
Pengalaman di negara-negara maju menunjukkan, mekanisme ini mampu mengubah perilaku sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal. Meski demikian, implementasinya di Indonesia jelas membutuhkan waktu, kesabaran, dan dukungan publik yang luas.
Di tengah sorotan pada isu emisi, kita tidak boleh melupakan tantangan lain yang juga menggunung: sampah domestik. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan volume sampah nasional mencapai 64 juta ton per tahun.
Dari jumlah itu, sekitar 12% atau 7,68 juta ton merupakan sampah plastik. Angka ini menegaskan betapa seriusnya persoalan limbah plastik yang kian mendesak untuk ditangani.
Plastik, khususnya kemasan sekali pakai, menjadi problem yang makin nyata. Pertumbuhan konsumsi, meningkatnya jumlah penduduk, serta gaya hidup instan membuat kemasan plastik terus menumpuk. Sayang, sebagian besar masih berakhir di tempat pembuangan akhir, terbakar secara terbuka, atau bahkan mencemari sungai dan laut.
Lantas, muncul pertanyaan penting: mungkinkah pola serupa diterapkan untuk mengelola sampah kemasan? Indonesia dapat merancang skema pajak kemasan—sebuah inovasi kebijakan yang bukan hanya menambah sumber penerimaan negara, tetapi juga mendorong ekonomi sirkular.
Skema ini berbeda dengan cukai plastik. Cukai plastik cenderung hanya membebani konsumen karena harga kantong sekali pakai dinaikkan. Bagi sebagian masyarakat, terutama kalangan menengah ke atas, biaya tambahan tersebut tidak signifikan.
Akibatnya, perilaku konsumsi tidak banyak berubah dan plastik sekali pakai tetap berakhir sebagai sampah. Pajak kemasan menawarkan pendekatan yang lebih progresif: konsumen bisa terbebas dari beban pajak dengan mengembalikan kemasan yang sudah digunakan.
Lantas, bagaimanakah hingga prosedur pengenaan pajak kemasan ini dapat diwujudkan? Untuk tahap awal, kebijakan pajak kemasan bisa difokuskan pada produk kebutuhan sehari-hari dengan sensitivitas harga rendah, seperti air mineral dalam botol plastik.
Besaran pajak dapat dihitung dalam bentuk persentase dari harga produk atau berupa tarif tetap berdasarkan jenis kemasan. Dan yang paling penting, memastikan kemasan yang dikenai pajak ini terbuat dari material yang benar-benar dapat didaur ulang.
Risiko penolakan pasti ada. Kenaikan harga sekecil apa pun sering menimbulkan resistensi, apalagi dari kelompok rumah tangga. Namun, resistensi ini bisa diminimalkan dengan sosialisasi yang intensif serta penekanan bahwa pajak kemasan bukan sekadar menambah biaya, melainkan memberikan opsi pengembalian.
Aspek paling unik sekaligus inovatif dari gagasan ini ialah masyarakat dapat terbebas dari beban pajak dengan cara mengembalikan kemasan yang sudah dipakai ke tempat deposit khusus.
Mesin deposit diprogram untuk membaca barcode atau QR code pada kemasan. Setelah divalidasi, konsumen akan menerima pengembalian berupa saldo e-wallet, poin loyalitas, atau kupon diskon pembelian berikutnya.
Deposit ini dapat disediakan oleh perusahaan manufaktur produk terkait, atau bahkan oleh perusahaan yang bergerak dalam industri daur ulang. Tentu saja, pada kenyataannya, tidaklah murah melakukan pembangunan infrastruktur semacam ini.
Oleh karena itu, bantuan pemerintah tentu menjadi krusial untuk mendukung infrastruktur tersebut. Salah satu opsi yang bisa digunakan ialah dengan mengalokasikan penerimaan dari pajak karbon sebagai sumber pembiayaan strategis untuk mendukung inisiatif hijau tersebut.
Terkait dengan proses pembayaran, pemerintah bisa memanfaatkan QRIS. Nominal pajak kemasan yang kecil atau tidak bulat tidak lagi menjadi masalah karena pengembalian pajak bisa dilakukan secara instan, cepat, dan murah.
Selain itu, penyedia fasilitas deposit kemasan juga bisa menjalin kerja sama dengan penyedia layanan dompet digital (e-wallet) atau toko-toko yang memiliki program kartu loyalitas pelanggan sehingga konsumen dapat mengumpulkan dana hasil pengembalian kemasan terlebih dahulu.
Setelah mencapai nominal tertentu, dana tersebut dapat diklaim menjadi kupon diskon ataupun pemotong harga ketika melakukan pembelian barang berikutnya. Sistemnya cukup mirip dengan program bank sampah yang menyediakan layanan tabungan sampah yang mengusung prinsip sedikit demi sedikit lama-kelamaan menjadi bukit.
Tentu saja implementasi pajak kemasan ini bukan perkara mudah. Sebab, permasalahan sampah ialah isu multidimensional yang membutuhkan kolaborasi semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, industri, hingga lapisan masyarakat.
Namun, hal ini tidak berarti mustahil untuk dilaksanakan. Penulis meyakini Indonesia bisa menjadi pelopor sekaligus sebagai pemain utama dalam penerapan pajak kemasan di panggung global. Bukankah QRIS juga pernah dianggap remeh, tetapi kini telah mendunia?
Kelak, jika program ambisius ini berhasil diterapkan di Tanah Air, dampaknya tentu akan merambat jauh lebih luas dari sekadar penarikan pajak. Bayangkan saja gelombang positif yang mendorong perusahaan-perusahaan manufaktur untuk turut berpartisipasi aktif.
Kebijakan ini secara perlahan akan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk beralih menggunakan material kemasan yang lebih ramah lingkungan dan dapat didaur ulang untuk produk-produknya.
Ibarat mendayung, sekali mengayuh, dua hingga tiga pulau terlampaui. Permasalahan sampah teratasi tanpa perlu memberatkan pengeluaran negara. Dan pada akhirnya, ini bukan lagi sekadar tren, melainkan sebuah kebutuhan dan tanggung jawab bersama.
Dengan demikian, "Buanglah sampah pada tempatnya" akan segera tergantikan oleh seruan yang lebih relevan dan proaktif di era ini: "Kembalikanlah kemasan pada tempatnya." Sebuah langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar.
*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2025. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-18 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp75 juta di sini.
