BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MALANG, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) terus memperkuat fondasi perpajakan digital dengan menggabungkan teknologi mutakhir dan kolaborasi lintas sektor. Salah satu contoh teknologi itu ialah Coretax DJP.
Hal itu disampaikan oleh Kabid Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Jawa Timur III, Vincentius Sukamto dalam kuliah umum yang digelar Universitas Gajayana Malang dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) pada 24 Juni 2025.
“Coretax mempermudah akses informasi dan memperkuat knowledge management DJP. Teknologi AI akan membantu menghimpun dan menganalisis data untuk mendukung ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan,” katanya dikutip dari situs DJP, Minggu (13/7/2025)
Vincentius menjelaskan coretax DJP merupakan sistem administrasi perpajakan digital terintegrasi yang akan menggunakan teknologi, seperti AI dan geotagging untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi pajak.
Selain itu, lanjutnya, fitur geotagging yang wajib diisi saat registrasi NPWP juga akan memperkaya kualitas basis data wajib pajak.
Meski teknologi perpajakan berkembang pesat, kesenjangan digital masih menjadi tantangan. Data INDEF 2023 menunjukkan indeks literasi digital Indonesia baru mencapai 62%, lebih rendah dari rata-rata ASEAN yang sudah menembus 70%.
Survei SNLIK OJK 2024 juga mencatat literasi keuangan masyarakat masih di angka 65% dengan inklusi keuangan 75%.
Guna menjawab tantangan tersebut, Vincent menilai perlu adanya edukasi dan kolaborasi masif. DJP sendiri telah meluncurkan berbagai program edukasi, termasuk Business Development Services (BDS) yang mendukung UMKM naik kelas secara digital dan memahami perpajakan secara praktis.
" DJP perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti mahasiswa, tax center, konsultan pajak, dan pihak lainnya. Semua harus turun tangan, karena ini menjadi tantangan bersama, bukan tantangan DJP sepihak, dan edukasi ialah fondasi dari kepatuhan,” ujar Vincent.
Sementara itu, Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menilai peran konsultan pajak ke depan tidak lagi hanya sebagai penasihat. Menurutnya, transformasi digital menuntut profesi konsultan untuk beradaptasi dengan cepat seiring dengan meningkatnya transparansi data, perubahan lanskap global, dan pengawasan lintas negara.
“Kami mendorong lahirnya profesi baru: Taxologist, yaitu konsultan pajak yang menguasai teknologi dan mampu memimpin inovasi digital perpajakan. Taxologist merupakan jawaban atas tantangan era baru,” tuturnya. (rig)
