Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Reportase

Kinerja Penerimaan Pajak Rendah, IMF Ingatkan Risiko Fiskal

A+
A-
18
A+
A-
18
Kinerja Penerimaan Pajak Rendah, IMF Ingatkan Risiko Fiskal

Ilustrasi. (DDTCNews)

LAGOS, DDTCNews—International Monetary Fund (IMF) mewanti-wanti pemerintah Nigeria atas kinerja penerimaan negara yang rendah lantaran berpotensi menjadi risiko fiskal pada tahun-tahun mendatang.

Senior Resident Representative IMF untuk Nigeria Jesmin Rahman mengatakan rendahnya penerimaan pajak bakal membatasi kemampuan pemerintah dalam membayar utang setiap tahunnya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, tidak bisa dibiarkan karena dapat memengaruhi kemampuan belanja pemerintah untuk sektor-sektor penting di antaranya seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Baca Juga: Setoran Pajak dari Pariwisata Rebound, Ekonomi Dianggap Mulai Pulih

"Berdasarkan analisis kami, rasio utang Nigeria terhadap penerimaan bakal mencapai 37% dari PDB. Namun, hasil analisis menunjukkan utang publik masih belum akan melampaui 50% dari PDB," kata Rahman, dikutip Kamis (25/6/2020).

Meski rasio utang terhadap PDB diproyeksikan belum meningkat, lanjut Rahman, rendahnya penerimaan dan kaitannya terhadap kebutuhan pembiayaan yang berpotensi menjadi risiko fiskal pada bulan-bulan ke depan.

"Obligasi berdenominasi Euro jatuh tempo pada Januari. Dengan ini, sumber risiko fiskal Nigeria bakal berasal dari pasar internasional. Sebelum itu terjadi, pemerintah perlu segera menurunkan persepsi risiko itu dengan meningkatkan penerimaan pajak," tuturnya.

Baca Juga: Tarif PPN Naik Tiga Kali Lipat, Tiga Sektor Ini Diprediksi Terpuruk

Dia juga menjelaskan bahwa Nigeria perlu melakukan diversifikasi sumber pendapatan dengan meningkatkan penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) badan.

Penerimaan cukai tembakau dan alkohol yang masih 0,04% dari PDB pun dirasa masih bisa untuk ditingkatkan. Dari sisi pajak daerah, PPh orang pribadi dan pajak properti juga masih memiliki potensi untuk bertumbuh.

Sementara itu, Chairman of Federal Inland Revenue Service (FIRS) Muhammad Mamman Nami mengatakan bahwa FIRS saat ini sedang berfokus untuk menerapkan kebijakan yang tepat terkait pengenaan PPN.

Baca Juga: Airbnb Dukung Proposal Pajak Digital OECD

Menurutnya, persoalan pengenaan PPN di Nigeria yang selama ini terjadi adalah masih banyak perusahaan yang mengenakan PPN kepada konsumen, tetapi tidak disetorkan kepada otoritas pajak.

"Kami di FIRS terus berupaya melakukan reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan kita. Saat ini kami sedang merancang undang-undang anggaran fiskal untuk 2021," ujar Nami dilansir dari thisdaylive. (rig)

Baca Juga: Ganjal Rencana Bisnis Unilever, Partai Usulkan Pajak Sayonara
Topik : IMF, risiko fiskal, kinerja penerimaan pajak, nigeria, pajak internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 22:40 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:51 WIB
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:34 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:18 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH