BERITA TERKINI
ABUJA, DDTCNews - Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu akhirnya memutuskan untuk menghapus pengenaan pajak atas layanan telekomunikasi di negara tersebut.
Wakil Ketua Eksekutif Komisi Komunikasi Nigeria Aminu Maida mengatakan pemerintah telah mendengar aspirasi masyarakat soal kebijakan pajak layanan telekomunikasi tersebut. Setelah beberapa kali ditangguhkan, kini pajak layanan telekomunikasi sebesar 5% resmi dihapus.
"Pajak sebesar 5% tidak lagi berlaku. Awalnya hanya ditangguhkan, tetapi presiden telah mencabut sepenuhnya," katanya, dikutip pada Rabu (20/7/2025).
Maida mengatakan kebijakan perpajakan Tinubu diarahkan untuk tidak menambah beban ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penghapusan pajak layanan telekomunikasi menjadi salah satu kebijakan yang langsung dieksekusi.
Pajak layanan telekomunikasi telah diwacanakan sejak 2016 dan dijadwalkan mulai berlaku pada 2023. Namun, Tinubu pada Juli 2023 memutuskan untuk menangguhkan kebijakan ini karena ramai diprotes masyarakat.
Pajak layanan telekomunikasi semestinya berlaku atas layanan suara dan data seluler. Pengenaan pajak ini dikhawatirkan bakal meningkatkan biaya akses digital serta mengancam kelangsungan hidup operator telekomunikasi yang sudah bergulat dengan biaya operasional tinggi.
Sayangnya, Majelis Nasional pada Oktober 2024 justru mengusulkan untuk memberlakukan kembali pajak layanan telekomunikasi sebagai bagian dari upaya memperluas basis pajak, sepaket dengan layanan judi dan lotere. Lagi-lagi, publik merespons usulan tersebut dengan penolakan keras.
Guna meredam gejolak yang muncul, Tinubu memutuskan untuk menghapus pajak atas layanan telekomunikasi secara permanen. Maida menyebut penghapusan pajak layanan telekomunikasi secara permanen akan meringankan beban keuangan konsumen sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital Nigeria.
Dilansir channelstv.com, Asosiasi Perusahaan Telekomunikasi Nigeria juga berpendapat pengenaan pajak layanan telekomunikasi akan merusak keterjangkauan layanan dan menghambat pertumbuhan sektoral. Terlebih, ketika akses internet semakin dibutuhkan oleh perekonomian Nigeria. (dik)
