Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Khusus di Daerah Zona Merah, Pemerintah Bikin Standardisasi Masker

A+
A-
0
A+
A-
0
Khusus di Daerah Zona Merah, Pemerintah Bikin Standardisasi Masker

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo (Foto: Humas Setkab/Teguh)
 

JAKARTA, DDTCNews – Guna menekan angka penularan, pemerintah berencana membuat standardisasi masker untuk daerah-daerah dengan risiko penularan virus Corona atau Covid-19 yang tinggi.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan standardisasi masker tersebut bukan berarti masker yang tidak sesuai standar tidak berguna. Meski begitu, masker dengan standardisasi dinilai diperlukan untuk daerah-daerah zona merah.

“Semua [masker] berguna, tidak ada masker yang tidak berguna. Namun, bagi daerah-daerah zona merah lantas risiko penularannya tinggi perlu kita buatkan sebuah standardisasi,” kata Doni dilansir dari Setkab, Selasa (29/9/2020).

Baca Juga: Cryptocurrency Makin Populer, Negara Eropa Ini Ingin Kenakan Pajak

Doni menyatakan tim dari Satgas Covid-19 dan tim pakar bersama beberapa perusahaan telah berhasil membuat masker produksi lokal dengan standar filter yang cukup tinggi, yaitu antara 70-80 persen.

“Ini sudah mendapatkan rekomendasi dari BPPT dan juga standar dari Jerman. Kami akan coba untuk kembangkan terus sehingga nantinya kualitas masker yang digunakan masyarakat makin baik,” ujarnya.

Doni mengimbau masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi terutama zona merah untuk menggunakan masker standar yang berkualitas sehingga risiko penularan kecil.

Baca Juga: Ekonomi Digital Jadi Ancaman Penerimaan Pajak, Begini Catatan Kemenkeu

Di sisi lain, Doni juga mengatakan Satgas Covid-19 juga telah menerima perkiraan biaya uji usap atau swab test dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“BPKP telah memberikan estimasi harga. Untuk yang sifatnya kontraktual itu sebesar Rp439.000 per spesimen, sedangkan untuk yang sifatnya mandiri, usulan dari BPKP adalah sebesar Rp797 ribu,” tutur Doni.

Namun, lanjut Doni, biaya itu masih akan dievaluasi oleh tim dari Kementerian Kesehatan sehingga tidak memberatkan masyarakat tetapi juga tidak merugikan para pengusaha yang bergerak di bidang jasa pemeriksaan laboratorium. (rig)

Baca Juga: Pangkas Tarif Cukai BBM, Setoran ke Negara Ini Hilang Rp188 Triliun

Topik : pandemi corona, masker SNI, standardisasi masker, satgas Covid-19, setkab, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 20 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kemenkeu Bakal Kembali Tawarkan SBSN Khusus PPS, Ini Perinciannya

Jum'at, 20 Mei 2022 | 13:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Indonesia 'Hanya' 3,5%, Sri Mulyani: Tekanannya Lebih Rendah

Jum'at, 20 Mei 2022 | 13:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Pemerintah Targetkan Pendapatan Negara 2023 Capai 11,7 Persen dari PDB

Jum'at, 20 Mei 2022 | 12:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Pertumbuhan Ekonomi 2023 Dipatok 5,3%-5,9%, Ini Penjelasan Sri Mulyani

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dapat Imbauan dari AR, Mending Ikut PPS atau Pembetulan SPT Tahunan?

Senin, 23 Mei 2022 | 15:20 WIB
OPINI PAJAK

Mengintegrasikan Pajak dengan Zakat

Senin, 23 Mei 2022 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Meninggal Dunia, Begini Caranya

Senin, 23 Mei 2022 | 14:07 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini

Senin, 23 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Progres PPS Melandai, DJP Yakin Peserta Ramai pada 1 Bulan Terakhir

Senin, 23 Mei 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tempat-Tempat yang Tidak Dapat Menjadi Pemusatan PPN