Berita
Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)
Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Khusus di Daerah Zona Merah, Pemerintah Bikin Standardisasi Masker

A+
A-
0
A+
A-
0
Khusus di Daerah Zona Merah, Pemerintah Bikin Standardisasi Masker

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo (Foto: Humas Setkab/Teguh)
 

JAKARTA, DDTCNews – Guna menekan angka penularan, pemerintah berencana membuat standardisasi masker untuk daerah-daerah dengan risiko penularan virus Corona atau Covid-19 yang tinggi.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan standardisasi masker tersebut bukan berarti masker yang tidak sesuai standar tidak berguna. Meski begitu, masker dengan standardisasi dinilai diperlukan untuk daerah-daerah zona merah.

“Semua [masker] berguna, tidak ada masker yang tidak berguna. Namun, bagi daerah-daerah zona merah lantas risiko penularannya tinggi perlu kita buatkan sebuah standardisasi,” kata Doni dilansir dari Setkab, Selasa (29/9/2020).

Baca Juga: India Berharap Konsensus Hadirkan Solusi Pemajakan Ekonomi Digital

Doni menyatakan tim dari Satgas Covid-19 dan tim pakar bersama beberapa perusahaan telah berhasil membuat masker produksi lokal dengan standar filter yang cukup tinggi, yaitu antara 70-80 persen.

“Ini sudah mendapatkan rekomendasi dari BPPT dan juga standar dari Jerman. Kami akan coba untuk kembangkan terus sehingga nantinya kualitas masker yang digunakan masyarakat makin baik,” ujarnya.

Doni mengimbau masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi terutama zona merah untuk menggunakan masker standar yang berkualitas sehingga risiko penularan kecil.

Baca Juga: Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Di sisi lain, Doni juga mengatakan Satgas Covid-19 juga telah menerima perkiraan biaya uji usap atau swab test dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“BPKP telah memberikan estimasi harga. Untuk yang sifatnya kontraktual itu sebesar Rp439.000 per spesimen, sedangkan untuk yang sifatnya mandiri, usulan dari BPKP adalah sebesar Rp797 ribu,” tutur Doni.

Namun, lanjut Doni, biaya itu masih akan dievaluasi oleh tim dari Kementerian Kesehatan sehingga tidak memberatkan masyarakat tetapi juga tidak merugikan para pengusaha yang bergerak di bidang jasa pemeriksaan laboratorium. (rig)

Baca Juga: Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Topik : pandemi corona, masker SNI, standardisasi masker, satgas Covid-19, setkab, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Temui Kesulitan Pakai e-Bupot Unifikasi? DJP Siapkan Pendampingan

Rabu, 15 September 2021 | 15:53 WIB
PROVINSI BANTEN

Buntut Faktur Pajak Fiktif, Apartemen Eks Bos Perusahaan Disita

Rabu, 15 September 2021 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Samsung Bakal Bangun Pabrik US$17 Miliar, Diskon Pajak Disiapkan

Rabu, 15 September 2021 | 14:30 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

IMF Beri Catatan Khusus Soal PPN Digital Indonesia, Apa Saja?

berita pilihan

Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Coba Cek Rekening! 4,6 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Periode Stimulus Diperpanjang, OJK Terbitkan 2 Aturan Baru

Kamis, 16 September 2021 | 18:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

Kamis, 16 September 2021 | 16:51 WIB
INGGRIS

Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku