Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Khawatir Muncul Sengketa, Pengusaha Nantikan Aturan Teknis UU HPP

A+
A-
2
A+
A-
2
Khawatir Muncul Sengketa, Pengusaha Nantikan Aturan Teknis UU HPP

Komisi Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Fiskal dan Perpajakan Siddhi Widyaprathama. 

JAKARTA, DDTCNews - Pengusaha mendorong pemerintah segera merilis aturan turunan dari UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Hingga hari ini, tercatat baru ada 1 aturan pelaksana yang diterbitkan pemerintah yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 196/2021 yang memerinci ketentuan program pengungkapan sukarela (PPS).

Komisi Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Fiskal dan Perpajakan Siddhi Widyaprathama mengatakan aturan pelaksana diperlukan untuk mencegah potensi sengketa.

Baca Juga: Di Negara Ini, Unggah Bukti Transaksi Kena Pajak Bisa Dapat Mobil Baru

"UU-nya sudah berlaku, ada yang sejak diundangkan, ada yang tahun pajak 2022. Kalau belum ada pengaturan yang jelas ini kami khawatir berpotensi memicu sengketa di kemudian hari karena ada perbedaan interpretasi," ujar Siddhi dalam Gunadarma Tax Festival yang bertajuk Dampak Implementasi UU HPP Bagi Dunia Usaha, Rabu (19/1/2022).

Terlepas dari permasalahan-permasalahan tersebut, Siddhi mengatakan pengusaha turut mendukung substansi dari keseluruhan ketentuan pada UU HPP.

Kebijakan-kebijakan baru pada UU HPP seperti kenaikan tarif PPN menjadi 11% pada April 2022 dan 12% paling lambat pada 2025 serta dibatalkannya penurunan tarif PPh badan dari 22% menjadi 20% merupakan keputusan-keputusan yang dapat dipahami dan dimaklumi oleh dunia usaha.

Baca Juga: Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Penurunan tarif PPh badan pada UU 11/2020 tentang Cipta Kerja disusun dalam konteks race to the bottom tarif pajak korporasi di berbagai negara.

Akibat pandemi Covid-19, terdapat pembalikan tren perpajakan global. Negara-negara anggota Inclusive Framework berhasil mencapai konsensus atas rezim pajak korporasi minimum global di tengah pandemi Covid-19. Tarif minimum sebesar 15% ditargetkan bisa diimplementasikan pada 2023.

Negara-negara berlomba-lomba mengoptimalkan penerimaan pajak guna menutup biaya yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Baca Juga: 4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

"Kami melihat dari sisi positifnya, kalau ini tidak diatasi bersama tentu kita akan kesulitan," ujar Siddhi. (sap)

Topik : UU HPP, program pengungkapan sukarela, PPS, PAS Final, PPh final, PMK 196/2021, tax amnesty, PPh, PPN

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 13 Mei 2022 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perbarui Cap Fasilitas PPN di e-Faktur, DJP Minta PKP Lakukan Ini

Jum'at, 13 Mei 2022 | 08:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ingat, Penyelenggara P2P Lending Harus Buat Bupot Pajak Penghasilan

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2