Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Kepatuhan Pajak Rendah, Otoritas Perketat Pengawasan Lewat Teknologi

A+
A-
0
A+
A-
0
Kepatuhan Pajak Rendah, Otoritas Perketat Pengawasan Lewat Teknologi

Ilustrasi.

KAMPALA, DDTCNews – Otoritas pajak Uganda (URA) mulai mengambil tindakan tegas untuk menggenjot penerimaan. Langkah ini diambil karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang terbilang rendah.

URA berencana mengidentifikasi ulang sekitar 2.000 wajib pajak pemilik aset yang disewakan. Proses ini akan dilakukan selama 3 bulan ke depan.

Komisioner Umum URA, John Rujoki Musinguzi, mengungkapkan tingkat kepatuhan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi sewa masih sangat rendah. Sejauh ini hanya 8% pemilik aset yang melaporkan pajaknya.

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

"[Mereka yang tidak patuh] membuat tidak adil bagi wajib pajak yang patuh dari sektor ekonomi lainnya," ujar Musinguzi dilansir All Africa, dikutip Selasa (07/12/2021).

Menurut data yang dimiliki URA, sebanyak 88 pemilik aset yang berpenghasilan tinggi tidak membayar pajak atas sewanya. Padahal mereka memiliki 285 properti di Kampala. Untuk itu, dikembangkan sistem berbasis perangkat lunak untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Sistem ini akan menentukan skala prioritas bagi wajib pajak yang kurang bayar pajak.

Sistem kepatuhan pajak atas sewa menjadi proyek percontohan yang sedang dikembangkan oleh URA. Tujuannya untuk menutup celah ketidakpatuhan dalam pos pajak penghasilan atas sewa. Selain itu, sistem ini dirancang untuk memperluas basis pajak yang ada.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

Musinguzi memperingatkan bagi pemilik properti yang belum patuh untuk segera mengungkapkan hartanya sebelum mereka diidentifikasi oleh URA. Mereka yang termasuk di antaranya adalah yang tidak memiliki nomor identifikasi pajak, tidak mengakui adanya pendapatan atas sewa, dan tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam 5 tahun terakhir.

URA menyampaikan saat ini hanya sebanyak 1 juta penduduk Uganda yang membayar pajak. Hal ini menyebabkan adanya stagnasi pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Sistem yang dirancang ini nantinya akan menganalisis dan mengoptimalkan data dari berbagai kementerian, departemen, maupun lembaga pemerintah.

Pengembangan sistem ini menggunakan data dari berbagai lembaga pemerintah. Selain itu, pengembangan teknologi yang dikembangkan dalam sistem ini diawasi oleh Kementerian Keuangan dan URA. Saat ini, perusahaan swasta RippleNami tengah mengimplementasikan sistem yang dibuat.

Baca Juga: PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Tak hanya untuk pajak penghasilan, URA juga mengembangkan digitalisasi pada berbagai layanan pajaknya. Beberapa di antaranya adalah perangko pajak digital, e-faktur, dan bukti pajak elektronik. Seluruhnya bertujuan untuk meningkatkan mobilisasi pajak. (sap)

Topik : pajak internasional, penghindaran pajak, tax avoidance, kepatuhan pajak, pengawasan, pemeriksaan, Uganda

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Audina Pramesti

Selasa, 07 Desember 2021 | 23:20 WIB
Penerapan teknologi dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan efisiensi serta membantu untuk mengidentifikasi para wajib pajak
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 13:57 WIB
PMK 186/2021

Terbit PMK Baru Soal Pengawasan Akuntan Publik, Ini yang Diatur

Senin, 17 Januari 2022 | 13:30 WIB
SWISS

Adopsi Pajak Minimum Global, Konstitusi Bakal Diamendemen

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak