Fokus
Literasi
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Kendaraan Bekas Bukan Objek BBNKB, Beri Komentar dan Rebut Hadiahnya!

A+
A-
10
A+
A-
10
Kendaraan Bekas Bukan Objek BBNKB, Beri Komentar dan Rebut Hadiahnya!

JAKARTA, DDTCNews – Kendaraan bermotor bekas tidak lagi menjadi objek bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor. Adapun penyerahan kedua dan seterusnya bukan merupakan objek BBNKB.

Dalam Naskah Akademik RUU HKPD sudah dijelaskan tujuan kebijakan ini untuk mendorong ketaatan balik nama kendaraan bermotor bekas. BBNKB bukan hanya sumber penerimaan pemerintah daerah, melainkan juga instrumen untuk mengendalikan (mengatur) ketaatan registrasi dan balik nama kendaraan bermotor.

Baca Juga: Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Pasalnya, salah satu penyebab kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dikarenakan kendaraan bermotor masih atas nama kepemilikan orang lain. Dengan kebijakan dalam UU HKPD, kepatuhan pembayaran PKB diharapkan juga meningkat.

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan konsep dasar pajak daerah dan retribusi daerah pada UU HKPD adalah simplifikasi dan penguatan administrasi. Tujuannya adalah peningkatan kepatuhan. Jika kepatuhan naik, penerimaan pajak akan meningkat.

“Sekarang kan mobil yang mempunyai tanda nomor kendaraan B ada di mana-mana. Ini dikarenakan masyarakat tidak balik nama dan kalau dilakukan balik nama biayanya mahal, sehingga akhirnya pajak tidak dibayar. Akhirnya kena PKB-nya dan menyebabkan BBNKB itu jadi tracing-nya susah,” ujar Astera.

Baca Juga: Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD, tarif maksimal BBNKB sebesar 12%, bukan 20% seperti yang diatur dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Meski tarif maksimal turun, kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengenakan opsen BBNKB dengan tarif 66%.

Opsen BBNKB dikenakan bersamaan dengan BBNKB oleh kabupaten/kota sebagai pengganti bagi hasil BBNKB yang selama ini berjalan antara provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan mengenai BBNKB beserta opsen BBNKB baru mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak UU HKPD diundangkan.

Sebagai perbandingan, saat ini BBNKB tidak hanya dikenakan atas penyerahan kendaraan baru, melainkan juga penyerahan kendaraan bekas. Sesuai dengan UU PDRD, tarif BBNKB atas penyerahan kendaraan bekas atau penyerahan kedua dan seterusnya adalah sebesar 1%.

Baca Juga: Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Lantas, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju penyerahan atas kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dikecualikan dari BBNKB? Berikan pendapat Anda dalam kolom komentar.

Sebanyak 2 pembaca DDTCNews yang memberikan pendapat pada kolom komentar artikel ini dan telah menjawab beberapa pertanyaan dalam survei akan berkesempatan terpilih untuk mendapatkan uang tunai senilai total Rp1 juta (masing-masing pemenang Rp500.000).

Debat ini hanya bisa diikuti oleh warga negara Indonesia dan tidak berlaku untuk karyawan DDTC. Pemenang dipilih berdasarkan pada pengisian survei dan kolom komentar yang konstruktif, berdasarkan fakta, dan tidak mengandung unsur SARA.

Baca Juga: Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Keputusan pemenang ditentukan oleh tim DDTCNews dan bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat. Pajak hadiah ditanggung penyelenggara. Penilaian akan diberikan atas komentar dan jawaban yang masuk sampai dengan Selasa, 22 Februari 2022 pukul 15.00 WIB. Pengumuman pemenang akan disampaikan pada Jumat, 25 Februari 2022. (kaw)

Topik : debat, debat pajak, pajak, UU HKPD, BBNKB, motor bekas, mobil bekas, pajak daerah
X

Edit Komentar

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Komentar
Pilih Setuju atau Tidak Setuju lalu tuliskan komentar Anda
Setuju
Tidak Setuju
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Setuju 
103
81.1%

Rany

Rabu, 16 Februari 2022 | 07:53 WIB
sangat setuju, karena dengan diberlakukannya peraturan seperti ini membuat masyarakat akan semakin taat dan patuh terhadap wajib pajak dan membayar pajak merupakan suatu upaya masyarakat untuk mendukung perekonomian dinegara kita maju

Devi Yanty

Selasa, 15 Februari 2022 | 13:19 WIB
Saya setuju dengan penyerahan atas kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dikecualikan dari BBNKB. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu: 1. Masyarakat menengah yang membeli kendaraan bekas akan diringankan atas biaya administrasi berupa BBNKB; 2. Masyarakat secara niat akan lebih sukarela unt ... Baca lebih lanjut

Oktaviaarinn

Senin, 14 Februari 2022 | 14:55 WIB
saya setuju, karena menurut saya dengan adanya peraturan ini mendukung masyarakat untuk lebih taat dalam pembayaran pajak. dan sangat mendukung Indonesia menjadi lebih maju

Muhammad Surya

Senin, 14 Februari 2022 | 14:08 WIB
saya setuju karena dengan adanya peraturan ini mendukung para masyarakat untuk lebih taat dalam pembayaran pajak namun peraturan ini agar dapat maksimal diperlukan kerjasama semua pihak agar dapat terlaksana dengan tepat

Ayunda

Senin, 14 Februari 2022 | 12:10 WIB
Saya tentunya setuju. Sebagai warna negara yg baik, membayar pajak bersifat wajib. Dg adanya peraturan seperti ini masyarakat akan lebih taat untuk membayar pajak dan balik nama kendaraan bermotor bekas

Kyutiindah

Senin, 14 Februari 2022 | 12:09 WIB
menurut saya dengan diberlakukannya peraturan ini sangat bagus dapat membuat masyarakat lebih taat peraturan, taat membayar pajak dan bisa menjadi lebih saar kewajibannya

Ayuni

Senin, 14 Februari 2022 | 11:42 WIB
saya pribadi sebagai warga indonesia tentu setuju dengan diberlakukannya peraturan ini, jadi masyarakat beli tertib dan patuh sama pajak. Dan kedepannya indonesia dapat lebih maju lagi dan banyak dilakukannya pembangunan

Rahmi

Senin, 14 Februari 2022 | 07:07 WIB
Sebagai warga negara tentu sepakat jika kebijakan diperuntukkan untuk kebaikan negara khususnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak. Walaupun tentu saja tetap diperlukan sosialisasi seluas-luasnya dan sedetil-detilnyat agar tak mempersulit masyarakat.

sukkutra

Senin, 14 Februari 2022 | 06:47 WIB
setuju dengan pernyataan tersebut agar masyarakat Indonesia lebih sadar dengan adanya pajak kendaraan dan pemerintah seharusnya dapat lebih baik menginformasikan perubahan tersebut kepada masyarakat indonesia

Pipit ardela

Senin, 14 Februari 2022 | 06:28 WIB
saya pribadi setuju . dengan adanya kebijakan penerapan karena mempunyai dampak positif yang besar untuk masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akam pajak, tetapi ada lebih baiknya juga apabila uang pajak yang telah dibayar oleh masyarakat dapat di dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat #Mari ... Baca lebih lanjut

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 15 Agustus 2022 | 15:49 WIB
AGENDA PAJAK

Gratis! Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia Gelar Webinar, Mau?

Senin, 15 Agustus 2022 | 15:00 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan PER-11/PJ/2022 Berlaku Bulan Depan, Simak Ketentuan Transisinya

Senin, 15 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KABUPATEN BATANG

Warga Ogah Bayar Denda PBB, Pemkab Adakan Pemutihan Pajak

Senin, 15 Agustus 2022 | 14:14 WIB
PELAYANAN PAJAK

Info dari DJP, e-Filing Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak Sementara Waktu

berita pilihan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:03 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:15 WIB
RAPBN 2023

Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:17 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:55 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya