Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Kemenko Perekonomian Raih Predikat WTP

0
0

JAKARTA, DDTCNews — Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian tahun ini kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah beberapa tahun terakhir meraih predikat serupa.

Menteri Koordinator (Menko) Perkonomian Darmin Nasution menyatakan opini WTP menjadi bukti jika selama ini Kemenko Perekonomian telah mematuhi semua standar penyusunan laporan keuangan yang telah ditetapkan.

“Pimpinan Kementerian dan Lembaga tidak hanya berlomba-lomba mengejar opini WTP, tapi harus bekerja keras guna menjamin praktik tata kelola yang baik,” ujar Darmin,seperti dikutip laman Kemenko Perekonomian.

Baca Juga: Dukung Sugar Tax, Peneliti Anjurkan Anak Minum Air Mineral

Sebelumnya, selama 3 tahun berturut-turut mulai dari 2012 hingga 2014 Kemenko Perekonomian selalu mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan yang diaudit BPK. Tahun 2009 dan 2011 predikat WTP juga melekat pada Kemenko Perekonomian.

Darmin tidak menampik kemungkinan terjadinya praktik penyimpangan, pemborosan bahkan mungkin kecurangan di lingkungan Kemenko Perekonomian. Namun, dia berharap masalah itu bisa diatasi dengan koordinasi dan sistem kerja yang efektif.

Menurutnya, seluruh Kementerian dan Lembaga Negara lainnya perlu membangun kerjasama agar mampu meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.

Baca Juga: 'Pajak Ini Menyalahi Adat'

 “Saya harap hubungan kerja antara BPK dan pemerintah yang sudah terjalin dengan baik bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya. (Amu)

“Pimpinan Kementerian dan Lembaga tidak hanya berlomba-lomba mengejar opini WTP, tapi harus bekerja keras guna menjamin praktik tata kelola yang baik,” ujar Darmin,seperti dikutip laman Kemenko Perekonomian.

Baca Juga: Dukung Sugar Tax, Peneliti Anjurkan Anak Minum Air Mineral

Sebelumnya, selama 3 tahun berturut-turut mulai dari 2012 hingga 2014 Kemenko Perekonomian selalu mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan yang diaudit BPK. Tahun 2009 dan 2011 predikat WTP juga melekat pada Kemenko Perekonomian.

Darmin tidak menampik kemungkinan terjadinya praktik penyimpangan, pemborosan bahkan mungkin kecurangan di lingkungan Kemenko Perekonomian. Namun, dia berharap masalah itu bisa diatasi dengan koordinasi dan sistem kerja yang efektif.

Menurutnya, seluruh Kementerian dan Lembaga Negara lainnya perlu membangun kerjasama agar mampu meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.

Baca Juga: 'Pajak Ini Menyalahi Adat'

 “Saya harap hubungan kerja antara BPK dan pemerintah yang sudah terjalin dengan baik bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya. (Amu)

Topik : kemenko perekonomian, bpk,
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Selasa, 23 April 2019 | 15:42 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 23 April 2019 | 11:47 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 23 April 2019 | 11:32 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 23 April 2019 | 10:47 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 23 April 2019 | 10:06 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 23 April 2019 | 08:49 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 22 April 2019 | 21:00 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 22 April 2019 | 20:22 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 22 April 2019 | 15:51 WIB
APBN 2020
Senin, 22 April 2019 | 14:51 WIB
APBN 2020