Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Kemenko Perekonomian Raih Predikat WTP

0
0

JAKARTA, DDTCNews — Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian tahun ini kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah beberapa tahun terakhir meraih predikat serupa.

Menteri Koordinator (Menko) Perkonomian Darmin Nasution menyatakan opini WTP menjadi bukti jika selama ini Kemenko Perekonomian telah mematuhi semua standar penyusunan laporan keuangan yang telah ditetapkan.

“Pimpinan Kementerian dan Lembaga tidak hanya berlomba-lomba mengejar opini WTP, tapi harus bekerja keras guna menjamin praktik tata kelola yang baik,” ujar Darmin,seperti dikutip laman Kemenko Perekonomian.

Baca Juga: Tax Havens, Mesin Global Pelanggaran HAM Internasional

Sebelumnya, selama 3 tahun berturut-turut mulai dari 2012 hingga 2014 Kemenko Perekonomian selalu mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan yang diaudit BPK. Tahun 2009 dan 2011 predikat WTP juga melekat pada Kemenko Perekonomian.

Darmin tidak menampik kemungkinan terjadinya praktik penyimpangan, pemborosan bahkan mungkin kecurangan di lingkungan Kemenko Perekonomian. Namun, dia berharap masalah itu bisa diatasi dengan koordinasi dan sistem kerja yang efektif.

Menurutnya, seluruh Kementerian dan Lembaga Negara lainnya perlu membangun kerjasama agar mampu meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.

Baca Juga: Soal Pajak E-Commerce, DJP Jamin Dua Hal Ini

 “Saya harap hubungan kerja antara BPK dan pemerintah yang sudah terjalin dengan baik bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya. (Amu)

“Pimpinan Kementerian dan Lembaga tidak hanya berlomba-lomba mengejar opini WTP, tapi harus bekerja keras guna menjamin praktik tata kelola yang baik,” ujar Darmin,seperti dikutip laman Kemenko Perekonomian.

Baca Juga: Tax Havens, Mesin Global Pelanggaran HAM Internasional

Sebelumnya, selama 3 tahun berturut-turut mulai dari 2012 hingga 2014 Kemenko Perekonomian selalu mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan yang diaudit BPK. Tahun 2009 dan 2011 predikat WTP juga melekat pada Kemenko Perekonomian.

Darmin tidak menampik kemungkinan terjadinya praktik penyimpangan, pemborosan bahkan mungkin kecurangan di lingkungan Kemenko Perekonomian. Namun, dia berharap masalah itu bisa diatasi dengan koordinasi dan sistem kerja yang efektif.

Menurutnya, seluruh Kementerian dan Lembaga Negara lainnya perlu membangun kerjasama agar mampu meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.

Baca Juga: Soal Pajak E-Commerce, DJP Jamin Dua Hal Ini

 “Saya harap hubungan kerja antara BPK dan pemerintah yang sudah terjalin dengan baik bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya. (Amu)

Topik : kemenko perekonomian, bpk,
artikel terkait
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 16 Juni 2016 | 13:18 WIB
CEGAH ILLEGAL FISHING
Jum'at, 11 November 2016 | 19:56 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 15:32 WIB
PELABUHAN PERIKANAN
Senin, 14 November 2016 | 17:21 WIB
TAX AMNESTY
Sabtu, 12 November 2016 | 16:06 WIB
PASAR GELAP
Kamis, 28 September 2017 | 09:06 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 21 September 2016 | 14:01 WIB
TAX AMNESTY