Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Kemenko Perekonomian Raih Predikat WTP

0
0

JAKARTA, DDTCNews — Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian tahun ini kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah beberapa tahun terakhir meraih predikat serupa.

Menteri Koordinator (Menko) Perkonomian Darmin Nasution menyatakan opini WTP menjadi bukti jika selama ini Kemenko Perekonomian telah mematuhi semua standar penyusunan laporan keuangan yang telah ditetapkan.

“Pimpinan Kementerian dan Lembaga tidak hanya berlomba-lomba mengejar opini WTP, tapi harus bekerja keras guna menjamin praktik tata kelola yang baik,” ujar Darmin,seperti dikutip laman Kemenko Perekonomian.

Baca Juga: Airbnb Bayar Pajak di Atas Estimasi Awal

Sebelumnya, selama 3 tahun berturut-turut mulai dari 2012 hingga 2014 Kemenko Perekonomian selalu mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan yang diaudit BPK. Tahun 2009 dan 2011 predikat WTP juga melekat pada Kemenko Perekonomian.

Darmin tidak menampik kemungkinan terjadinya praktik penyimpangan, pemborosan bahkan mungkin kecurangan di lingkungan Kemenko Perekonomian. Namun, dia berharap masalah itu bisa diatasi dengan koordinasi dan sistem kerja yang efektif.

Menurutnya, seluruh Kementerian dan Lembaga Negara lainnya perlu membangun kerjasama agar mampu meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.

Baca Juga: Ini Tawaran Kebijakan Pajak Kandidat PM Inggris

 “Saya harap hubungan kerja antara BPK dan pemerintah yang sudah terjalin dengan baik bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya. (Amu)

“Pimpinan Kementerian dan Lembaga tidak hanya berlomba-lomba mengejar opini WTP, tapi harus bekerja keras guna menjamin praktik tata kelola yang baik,” ujar Darmin,seperti dikutip laman Kemenko Perekonomian.

Baca Juga: Airbnb Bayar Pajak di Atas Estimasi Awal

Sebelumnya, selama 3 tahun berturut-turut mulai dari 2012 hingga 2014 Kemenko Perekonomian selalu mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan yang diaudit BPK. Tahun 2009 dan 2011 predikat WTP juga melekat pada Kemenko Perekonomian.

Darmin tidak menampik kemungkinan terjadinya praktik penyimpangan, pemborosan bahkan mungkin kecurangan di lingkungan Kemenko Perekonomian. Namun, dia berharap masalah itu bisa diatasi dengan koordinasi dan sistem kerja yang efektif.

Menurutnya, seluruh Kementerian dan Lembaga Negara lainnya perlu membangun kerjasama agar mampu meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.

Baca Juga: Ini Tawaran Kebijakan Pajak Kandidat PM Inggris

 “Saya harap hubungan kerja antara BPK dan pemerintah yang sudah terjalin dengan baik bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya. (Amu)

Topik : kemenko perekonomian, bpk,
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK