PRESIDENSI G-20 INDONESIA
Kemenkeu Beberkan 3 Fokus Presidensi G-20 Indonesia, Apa Saja?
Redaksi DDTCNews | Sabtu, 19 Februari 2022 | 12:00 WIB
Kemenkeu Beberkan 3 Fokus Presidensi G-20 Indonesia, Apa Saja?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) berbincang dengan Deputy State Secretary for International Finance Switzerland, Stefan Fluckiger (kanan) disaksikan Menteri Negara Urusan Keuangan Uni Emirat Arab Mohammed bin Hadi Al Husseini (kedua kiri) dalam Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20, Jumat (18/2/2022). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/POOL/aww.

JAKARTA, DDTCNews – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan penyelenggaraan presidensi G20 Indonesia berfokus pada 3 aspek. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Ketiga fokus, ujar Febrio, adalah pembangunan arsitektur kesehatan global, optimalisasi teknologi digital, dan transisi energi.

“Sekarang kita menghadapi pandemi, dan pandemi yang kita hadapi sekarang itu tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ke depan kita ingin pastikan bahwa arsitektur kesehatan global itu adalah sistem kesehatan yang saling terhubung dan saling mendukung satu sama lain,” ujar Febrio, dikutip Sabtu (19/2/2022).

Baca Juga:
Saran DJP Soal Validasi NIK-NPWP Jika Penghasilan Istri Gabung Suami

Menurut Febrio, Indonesia memiliki sistem kesehatan yang sudah relatif baik walaupun masih ada ruang yang perlu untuk terus ditingkatkan.

Peningkatan perlu dilakukan khususnya terhadap produktivitas industri farmasi. Selain itu, sektor kesehatan seperti tenaga kesehatan dan rumah sakit masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat, serta ketersediaan vaksin yang harus selalu dijaga.

“Pada saat kondisi seperti sekarang ini, dunia itu bisa pulih dari pandemi hanya kalau semua negara pulih dari pandemi. Nah, ini bentuk dari arsitektur kesehatan yang harus kita pikirkan bersama-sama dengan negara G20,” lanjut Febrio.

Baca Juga:
Divonis Bersalah, Terdakwa Penggelapan Pajak Ini Didenda Rp63,8 Miliar

Selanjutnya, Febrio mengatakan optimalisasi teknologi digital juga perlu dijalankan untuk mendorong transformasi ekonomi demi meningkatkan financial inclusion dan pemberdayaan UMKM.

“Kita sudah melihat bagaimana ini [optimalisasi teknologi digital] terjadi di Indonesia, dan kita ingin lebih banyak lagi investasi ke sana untuk makin memperkuat digital ekonomi Indonesia,” tambah Febrio.

Prioritas ketiga adalah transisi energi ke arah yang lebih ramah lingkungan. Hal ini penting, menurut Febrio, karena saat ini terdapat risiko dari perubahan iklim yang sangat nyata bagi negara-negara seperti Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

Baca Juga:
Tangani Isu Impor Pakaian Bekas, DJBC dan Polri Adakan Kolaborasi

Dia bilang Indonesia sudah berkomitmen sesuai dengan Paris Agreement untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Dalam konteks komitmen ini, di tahun 2030 Indonesia ingin menurunkan sebanyak 29% dari emisi atas usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Bahkan, untuk tahun 2060 Indonesia sudah berkomitmen untuk mencapai net zero emission.

“Dengan arah transisi energi ini artinya investasi-investasi baru yang arahnya lebih ramah lingkungan itu akan semakin terbuka. Nah disini kita ingin memanfaatkan kesempatan itu sekaligus menjadi pemimpin bagi perubahan itu di dunia,” terang Febrio. (sap)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 22 Maret 2023 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH Anggaran Bansos Pangan Sampai Rp8,2 Triliun, Ini Jadwal Penyalurannya
Rabu, 22 Maret 2023 | 09:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA TIMUR Saran DJP Soal Validasi NIK-NPWP Jika Penghasilan Istri Gabung Suami
Selasa, 21 Maret 2023 | 18:00 WIB PENEGAKAN HUKUM Divonis Bersalah, Terdakwa Penggelapan Pajak Ini Didenda Rp63,8 Miliar
Selasa, 21 Maret 2023 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH Tangani Isu Impor Pakaian Bekas, DJBC dan Polri Adakan Kolaborasi
BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Maret 2023 | 09:15 WIB KEPATUHAN PAJAK Ingatkan Lapor SPT, Ketua MPR: Pajak yang Dibayar Kembali ke Rakyat
Jumat, 24 Maret 2023 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK Catat! Layanan Lupa EFIN di M-Pajak Masih Terbatas untuk Android
Jumat, 24 Maret 2023 | 08:46 WIB BERITA PERPAJAKAN HARI INI Penundaan Pelunasan Cukai Diperlonggar, Sudah Ada yang Memanfaatkan
Kamis, 23 Maret 2023 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK Bagaimana Cara Aktivasi EFIN tapi Belum Punya NPWP Fisik?
Kamis, 23 Maret 2023 | 14:32 WIB KONSULTASI PAJAK WP OP Gunakan NPPN, Penghasilan Royalti Dapat Tarif PPh Lebih Rendah?
Kamis, 23 Maret 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH Objek dan Tarif Pajak Reklame di UU HKPD
Kamis, 23 Maret 2023 | 10:30 WIB KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI Edukasi PKP, DJP Jelaskan Bedanya Faktur Pajak Pengganti dan Batal
Kamis, 23 Maret 2023 | 10:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI DJBC: Sudah 33 Perusahaan Manfaatkan Relaksasi Penundaan Cukai