Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Kejar Tax Ratio 15%, Universitas Perlu Siapkan SDM Pajak yang Paham IT

A+
A-
8
A+
A-
8
Kejar Tax Ratio 15%, Universitas Perlu Siapkan SDM Pajak yang Paham IT

Ketua Umum Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI) Darussalam.

DEPOK, DDTCNews - Indonesia masih perlu meningkatkan capaian tax ratio-nya, dari yang saat ini masih sekitar 10% menjadi 15%. Perbaikan tax ratio merupakan salah satu tujuan yang perlu dicapai dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Ketua Umum Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI) Darussalam mengatakan peningkatan tax ratio sebenarnya bisa dilakukan secara cepat, dari 10% menjadi 15%, melalui pemanfaatan teknologi informasi (IT). Oleh karena itu, menurutnya, sektor perpajakan memerlukan talenta yang juga memiliki pemahaman tentang IT.

"Tax ratio yang 15% itu jangan sampai lama kita menunggu. Akselerasi perlu dilakukan dan tentu harus dimulai dari perguruan tinggi. Ke depan, belajar pajak saja tidak cukup, perlu di-mixed dengan digitalisasi," ujar Darussalam dalam Sapta Reka Cipta Tax Center Gunadarma, Selasa (24/1/2023).

Baca Juga: Kepastian Hukum dan Administrasi Jadi Modal Kerek Penerimaan Pajak

Darussalam menilai perlunya pengembangan kurikulum pendidikan pajak yang bersifat multidisiplin ilmu. Dia memandang, bidang studi perpajakan seharusnya tidak boleh dipelajari oleh hanya 1 fakultas saja, seperti akuntansi, ekonomi, atau hukum.

Darussalam lantas mencontohkan Belanda yang perguruan tingginya memiliki fakultas yang mempelajari perpajakan dalam konteks digitalisasi. Tanpa dibarengi dengan pemahaman mengenai IT, ujarnya, pengetahuan perpajakan berpotensi tidak relevan lagi di masa depan.

Dalam konteks etimologi, ahli perpajakan yang dibekali pemahaman tentang IT dan digitalisasi untuk kepentingan perpajakan disebut taxologist. Reuters mendefinisikan taxologist sebagai profesional yang memiliki keunggulan dalam penggunaan teknologi untuk memaksimalkan efektivitas fungsi perpajakan pada suatu perusahaan.

Baca Juga: Universitas Gunadarma dan IAI Jalin Kerja Sama Pendidikan, Ini Isinya

"Besok pengetahuan kita pasti akan tergerus kalau kita tidak belajar digitalisasi perpajakan karena semua akan digantikan oleh taxologist," ujar Darussalam.

Darussalam mengatakan banyak universitas di Eropa yang kini tengah berlomba-lomba mengembangkan fakultas dengan kurikulum perpajakan dalam konteks digitalisasi. Fakultas inilah yang nantinya akan menghasilkan lulusan yang berprofesi sebagai taxologist.

Berkaca pada perkembangan global tersebut, universitas di Indonesia perlu mengembangkan program studi yang sama. "Tax center di Indonesia perlu berani mengembangkan apa yang dinamakan program studi yang berbasis teknologi tetapi melek pajak," ujar Darussalam.

Baca Juga: Rayakan HUT Ke-7, Tax Center Gunadarma Komit Dukung Reformasi Pajak

Selain mengembangkan program studi perpajakan yang berbasis teknologi, Darussalam menambahkan, tax center perlu terus menggelar riset bersama dengan Ditjen Pajak (DJP). Hasil riset perlu menjadi dasar bagi DJP untuk menyempurnakan kebijakan dan mencapai tax ratio ideal sebesar 15%.

Untuk diketahui, tax ratio Indonesia pada 2020 dan 2021 masing-masing tercatat hanya sebesar 8.3% dan 9,1%. Untuk 2022, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memproyeksikan tax ratio bisa melampaui 10%. (sap)

Baca Juga: ‘Kesadaran Pajak Menjadi Penentu Kesuksesan Sistem Pajak’

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pendidikan pajak, PERTAPSI, IAI, Universitas Gunadarma, taxologist, Darussalam

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 08 Desember 2022 | 16:10 WIB
BENDAHARA II PERTAPSI AMELIA SANDRA:

‘Tax Center dan Akademisi Bisa Berperan Memberi Masukan kepada DJP’

Kamis, 08 Desember 2022 | 14:45 WIB
PAJAK BERISYARAT 2022

Edukasi ke Teman Tuli, DJP Jamin Beri Pelayanan Tanpa Diskriminasi

Rabu, 07 Desember 2022 | 15:42 WIB
BENDAHARA I PERTAPSI AULIA HIDAYATI:

‘Peran Tax Center dan Akademisi Lebih Banyak Terkait Kesadaran Pajak’

Selasa, 06 Desember 2022 | 10:10 WIB
WAKIL KETUA III PERTAPSI ROIKE TAMBENGI:

'Hasil Penelitian Pajak Bisa Jadi Acuan Langkah Strategis'

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham