BERITA TERKINI
Belajar USKP A Materi KUP, PPSP, dan PP? Ini Bahan yang Bisa Anda Baca
Belajar USKP A Soal PPh OP dan SPT PPh OP? Coba Baca-Baca Artikel Ini
Pajak Minimum Global Berlaku, DDTC Dorong PMN Fokus Capacity Building
Ingat, Bikin Kode Billing Atas Pemungutan PPh 22 Pakai NPWP Pemungut
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Pajak untuk Perusahaan Media
Sedang Proses Aksesi ke OECD, Prabowo Minta Dukungan PM Australia
Mengenal Kualifikasi PKP dan Kewajibannya dalam Sistem PPN Indonesia
Marak Pemalakan, BKPM Minta Semua Pihak Jaga Iklim Investasi
Lebih dari 20.000 Akun Terdaftar di DDTC Academy, Anda Sudah Punya?
Wamenkeu Sebut Ekonomi Bisa Stabil pada 2026 Jika APBN Fokus untuk Ini
Belajar USKP A Materi KUP, PPSP, dan PP? Ini Bahan yang Bisa Anda Baca
Belajar USKP A Soal PPh OP dan SPT PPh OP? Coba Baca-Baca Artikel Ini
Pajak Minimum Global Berlaku, DDTC Dorong PMN Fokus Capacity Building
Ingat, Bikin Kode Billing Atas Pemungutan PPh 22 Pakai NPWP Pemungut
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Pajak untuk Perusahaan Media
Sedang Proses Aksesi ke OECD, Prabowo Minta Dukungan PM Australia
Mengenal Kualifikasi PKP dan Kewajibannya dalam Sistem PPN Indonesia
Marak Pemalakan, BKPM Minta Semua Pihak Jaga Iklim Investasi
Lebih dari 20.000 Akun Terdaftar di DDTC Academy, Anda Sudah Punya?
Wamenkeu Sebut Ekonomi Bisa Stabil pada 2026 Jika APBN Fokus untuk Ini
DDTC Logo
FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

"Perpindahan Pengadilan Pajak Mesti Berikan Transparansi dan Keadilan"

Redaksi DDTCNews
Jumat, 25 April 2025 | 16.07 WIB
"Perpindahan Pengadilan Pajak Mesti Berikan Transparansi dan Keadilan"
Editor : Sapto Andika Candra
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Tag Terkait:
kutipan tokoh Pengadilan Pajak Darussalam DDTC penyatuan atap
Bagikan:
user-comment-photo-profile
user-comment-photo-profile
[email protected]
baru saja
Dengan adanya penyatuan 1 atap Pengadilan Pajak berada di MA,semoga Sarjana Akuntansi,yg bukan sarjana Hukum,bisa diterima oleh MA untuk mendanpingi klien di Pengadilan pajak yang berada dibawa MA