Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Kata Sri Mulyani Soal Tantangan Indonesia Jadi Negara Maju

A+
A-
2
A+
A-
2
Kata Sri Mulyani Soal Tantangan Indonesia Jadi Negara Maju

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah melakukan berbagai upaya agar bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara maju dan berpenghasilan tinggi (high income) pada 2045.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menyelesaikan semua tantangan tersebut agar Indonesia dapat naik kelas. Langkah ini misalnya dengan menurunkan incremental capital output ratio (ICOR) yang masih tinggi sekaligus menunjukkan rendahnya tingkat efisiensi.

"Banyak yang mengatakan Indonesia ICOR-nya tinggi. Kalau kita bisa tumbuh 1%, dibutuhkan capital yang jauh lebih tinggi dari negara lain. Itu menggambarkan kalau ekonomi kita belum seefisien negara lain," katanya dalam sebuah webinar, Rabu (18/11/2020).

Baca Juga: Tegas! Sri Mulyani Bilang Negara Merdeka Perlu Penerimaan Pajak

Sri Mulyani mengatakan ICOR Indonesia pada 2019 mencapai level 6,77, memburuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di level 6,44. Dengan catatan tersebut, ICOR Indonesia lebih tinggi dari Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Tantangan berikutnya, mengenai kapasitas inovasi Indonesia yang juga rendah. Menurut Sri Mulyani, kapasitas inovasi tersebut menunjukkan kemampuan pembangunan infrastruktur Indonesia dibandingkan dengan negara lain.

Pemerintah pun harus mengerek kapasitas inovasi tersebut melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Demikian pula dengan ketersediaan infrastruktur yang saat ini masih rendah.

Baca Juga: Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 Diluncurkan, Ini Pesan Sri Mulyani

Sri Mulyani menyebut masih ada pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia mengadopsi berbagai teknologi. Penerapan teknologi bukan hanya membutuhkan keahlian, melainkan juga kualitas infrastruktur digital dan kemampuan membuat teknologi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Itu semua menjadi satu yang perlu dipecahkan bersama," ujarnya.

Kemudian, ada tantangan berupa penyederhanaan regulasi dan birokrasi yang kini telah dimulai melalui pengesahan UU Cipta Kerja. Menurut Sri Mulyani, beleid itu akan meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi secara signifikan yang pada gilirannya meningkatkan lapangan kerja dan kualitas hidup masyarakat.

Baca Juga: Pastikan Pajak Nonmigas 2023 Tetap Naik, Sri Mulyani Ungkap Langkahnya

Mulai 1 Juli 2020, World Bank telah menaikkan status Indonesia dari lower-middle income country menjadi upper-middle income country. Kenaikan status tersebut berdasarkan penilaian pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) per kapita Indonesia pada 2019 yang naik menjadi US$4.050, dari posisi sebelumnya US$3.840.

World Bank memiliki empat kategori negara berdasarkan GNI per kapita, yaitu low income (US$1.035), lower-middle income (US$1.036 hingga US$4,045), upper-middle income (US$4.046 hingga US$12.535), dan high income (lebih dari US$12.535). (kaw)

Baca Juga: Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani
Topik : perekonomian Indonesia, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tambahan Penerimaan dari Kenaikan Tarif PPN Capai Rp21 Triliun

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

PPh Badan Tumbuh 132,4% Hingga Juli 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Kamis, 11 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Redam Inflasi, Belanja Subsidi dan Kompensasi Tembus Rp221 Triliun

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak