Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Kafe dan Kedai Kopi Jadi Prioritas Pemasangan Alat Rekam Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Kafe dan Kedai Kopi Jadi Prioritas Pemasangan Alat Rekam Pajak

Ilustrasi. 

PALEMBANG, DDTCNews – Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Sumatra Selatan berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dengan menambah alat rekam pajak atau tapping box ke berbagai tempat usaha.

Kepala BPPD Kota Palembang Sulaiman Amin mengatakan pemkot berencana memasang 100 tapping box (mesin e-tax) pada tahun ini. Menurutnya, sasaran utama pemasangan tapping box tersebut adalah kafe dan kedai kopi yang tersebar di seluruh kota.

"Kami akan tetap melihat seberapa potensi dari tempat usaha yang akan dipasang mesin e-tax agar tidak lebih mahal sewa alatnya dibandingkan pemasukannya," katanya, Kamis (18/2/2021).

Baca Juga: Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Sulaiman mengatakan besaran tarif pajak restoran di Palembang akan disesuaikan dengan omzet setiap bulannya. Pada restoran dengan omzet antara Rp9 hingga Rp12 juta, tarif pajaknya 5%. Sementara untuk restoran yang beromzet di atas Rp12 juta, dikenakan pajak 10%.

Dia mengklaim pemetaan lokasi pemasangan tapping box di Palembang tidak sulit karena sistem BPPD sudah tersambung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

Dengan sistem itu, BPPD akan mengetahui kafe dan kedai kopi yang perlu pemasangan tapping box. Hal ini dikarenakan izin DPM-PTSP baru akan keluar jika pelaku usaha sudah membuat nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD).

Baca Juga: Pasang Alat Perekam Pajak, Pemkot Incar 200 Tempat Usaha

Saat ini, tim BPPD tengah mengecek ulang mesin efektivitas tapping box yang telah terpasang sejak 2019. Dia mencatat ada 524 mesin yang terpasang di berbagai tempat usaha. Jumlah itu akan terus bertambah hingga menjadi lebih dari 600 unit pada tahun ini.

Sulaiman menyebut BPPD perlu rutin mengecek data dari tapping box yang telah terpasang untuk memastikan pelaku usaha benar benar mengoperasikan mesin itu. Pasalnya, pandemi Covid-19 telah memengaruhi perekonomian Palembang sehingga banyak restoran yang terpaksa tutup.

"Kami me-monitor dari dashboard BPPD. Kalau di sana mesinnya mati, tim langsung ke lapangan," ujarnya, seperti dilansir sumselupdate.com. (kaw)

Baca Juga: Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

Topik : Kota Palembang, pajak daerah, alat rekam pajak, tapping box, kafe, kedai kopi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 10 Juni 2022 | 14:30 WIB
PROVINSI SUMATERA BARAT

Mudahkan Wajib Pajak, Pemprov Buka Layanan Samsat di Tempat Wisata

Kamis, 09 Juni 2022 | 18:00 WIB
KABUPATEN KARAWANG

Catat! Ada Pembebasan PBB-P2 untuk Lahan Sawah, Begini Ketentuannya

Rabu, 08 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROVINSI BANTEN

Usut Penggelapan Setoran BBNKB, Kejati Banten Sita Uang Rp5,9 Miliar

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Penimbunan dalam Kepabeanan?

Senin, 27 Juni 2022 | 18:00 WIB
PRANCIS

Catatan OECD: Pandemi Genjot Digitalisasi Layanan Perpajakan

Senin, 27 Juni 2022 | 17:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak

Senin, 27 Juni 2022 | 17:08 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Investasi di Bidang Pendidikan Lebih Menguntungkan

Senin, 27 Juni 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Senin, 27 Juni 2022 | 15:32 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

Senin, 27 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Via Vallen: Daripada Kena Sanksi