Jasa Katering Kena Pajak Pusat dan Daerah, Begini Penjelasannya

PINRANG, DDTCNews - Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pinrang memberikan penyuluhan kepada wajib pajak instansi pemerintah terkait dengan perbedaan pajak daerah dan pajak pusat pada 26 Juni 2023.

Petugas dari Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KP2KP Pinrang menjelaskan bahwa penggunaan dana negara untuk transaksi sewa jasa katering tidak hanya merupakan objek PPh Pasal 23, tetapi termasuk juga sebagai objek pajak daerah.

“Selain merupakan objek PPh Pasal 23, jasa katering yang meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman itu termasuk juga objek pajak daerah dan retribusi daerah,” katanya dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Selasa (11/7/2023).

Aisyah kemudian menjelaskan mengenai perbedaan pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang disetorkan kepada pemerintah pusat melalui DJP, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang disetorkan kepada pemerintah daerah.

Dia juga membeberkan terkait dengan tarif pajak atas sewa jasa katering tersebut. Untuk PPh Pasal 23, tarifnya sebesar 2% dari nilai transaksi. Sementara itu, tarif pajak daerah untuk jasa katering di Kabupaten Pinrang dikenai 10%.

Sementara itu, Marni selaku bendahara dari instansi pemerintah menjelaskan bahwa instansinya telah menyewa jasa katering untuk kegiatan rapat. Dia pun mendatangi kantor pajak untuk membayarkan pajak yang harus dipungut atas transaksi tersebut.

“Saya mengira hanya ada satu jenis pajak yang dibayarkan, yaitu pajak yang dibayarkan di Kantor Pajak Pinrang,” tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), penyerahan makanan dan/atau minuman oleh penyedia jasa boga atau katering merupakan objek pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). (rig)