INSENTIF FISKAL

Insentif Usaha PEN Terserap 100%, Ini Rincian Jumlah Penerima Manfaat

Redaksi DDTCNews | Rabu, 15 Desember 2021 | 14:30 WIB
Insentif Usaha PEN Terserap 100%, Ini Rincian Jumlah Penerima Manfaat

Paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Realisasi belanja pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk insentif dunia usaha sudah menembus 100% per 10 Desember 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi insentif usaha PEN mencapai Rp62,86 triliun atau sudah melebihi dari pagu yang ditetapkan tahun ini senilai Rp62,83 triliun. Sebagian besar dimanfaatkan oleh insentif perpajakan.

"PPh Pasal 21 DTP diberikan untuk 87.092 pemberi kerja," sebut menteri keuangan dalam paparannya, Rabu (15/12/2021).

Baca Juga:
Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

Selanjutnya, insentif PPh final UMKM DTP dimanfaatkan 134.591 pelaku UMKM, pembebasan PPh Pasal 22 impor dimanfaatkan 9.578 wajib pajak, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dimanfaatkan 57.944 wajib pajak dan restitusi PPN dipercepat diakses oleh 2.728 wajib pajak.

"Sementara untuk penurunan tarif PPh badan dimanfaatkan untuk seluruh wajib pajak badan," sebut menteri keuangan.

Kemudian, insentif PPN DTP sektor properti berlaku pada 941 penjual. Relaksasi PPnBM mobil baru disalurkan melalui 6 manufaktur produsen mobil nasional. Sementara itu, insentif PPN dalam negeri sewa outlet dimanfaatkan 885 wajib pajak.

Baca Juga:
DHE SDA Ditarik Sebelum Kontrak Tenor Habis, Begini Perlakuan Pajaknya

Secara total, serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sampai dengan 10 Desember 2021 baru mencapai 70% atau senilai Rp519,69 triliun dari pagu yang ditetapkan tahun ini sejumlah Rp744,77 triliun.

Dengan demikian, anggaran PEN yang belum dibelanjakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah hingga 10 Desember 2021 sekitar Rp220 triliun (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Mei 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, BUMDes Wajib Menyusun Pembukuan Terpisah dari Pemerintah Desa

Jumat, 24 Mei 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Soal Cukai Rokok 2025, Ada Kenaikan Tarif dan Penyederhanaan Layer

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas Pajak atas Pendirian atau Pemindahan Kantor Pusat ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?