Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ini Sanksi dari Menkeu Bila Pemda Tak Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Ini Sanksi dari Menkeu Bila Pemda Tak Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan memiliki beberapa peran dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat menyesuaikan kebijakan fiskal daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/2021.

PP 10/2021 menjabarkan lima kewenangan utama Kemenkeu dalam penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah. Kelima ranah itu dimulai dari proses pengajuan, evaluasi kebijakan, pengawasan peraturan daerah, dukungan insentif, hingga pengenaan sanksi administrasi.

Kewenangan pertama dimulai Pasal 5 ayat (1) dengan melakukan reviu atas usulan penyesuaian tarif pajak dan/atau retribusi yang diajukan oleh pengampu program PSN. Otoritas fiskal akan melakukan reviu dengan mempertimbangkan beberapa aspek.

Baca Juga: Pemprov DKI Diminta Sesuaikan Lagi Revisi Perda Pajak Penerangan Jalan

"Dalam melakukan reviu, Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga teknis terkait, dan/atau pemerintah daerah terkait," tulis Pasal 5 ayat (2) PP 10/2021, dikutip Senin (22/2/2021).

Terdapat lima aspek yang menjadi basis Kemenkeu melakukan reviu atas proposal penyesuaian pajak dan retribusi daerah antara lain penerimaan pajak dan retribusi dalam lima tahun terakhir; dampak terhadap kebijakan fiskal dan daerah.

Lalu, urgensi penetapan tarif; kapasitas fiskal daerah; dan kelima insentif fiskal yang telah diterima. Setelah itu, hasil reviu akan mengeluarkan rekomendasi penyesuaian tarif dalam bentuk pengurangan atau pembebasan. Selain itu, hasil reviu juga bisa berupa penolakan usulan penyesuaian tarif.

Baca Juga: Audit Belanja Penanganan Covid-19, BPK Beberkan Sejumlah Temuan

Kewenangan Kemenkeu selanjutnya adalah evaluasi rancangan perda dan perda yang sudah berlaku mengenai pajak dan retribusi daerah. Evaluasi pada tingkat provinsi dilakukan bersama Mendagri, sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur, Mendagri dan Menkeu.

Kemenkeu juga berwenang untuk melakukan pemantauan serta evaluasi penerapan kebijakan pajak dan retribusi daerah. Menkeu berwenang untuk membuat rekomendasi kepada Mendagri untuk dilakukan perubahan perda jika ditemukan pelanggaran.

Selain itu, Kemenkeu juga berwenang untuk memberikan dukungan insentif kepada daerah atas pelaksanaan kemudahan berusaha. Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan insentif anggaran kepada pemda yang diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

Baca Juga: Pemkab Bakal Lunasi Tunggakan Pajak Ratusan Kendaraan Dinas

"Dukungan insentif anggaran bagi pemerintah daerah … dapat diberikan berupa transfer ke daerah," jelas Pasal 21 ayat (2).

Terakhir, Kemenkeu berhak memberikan sanksi. Nanti, menteri keuangan dapat memberikan teguran tertulis kepada pemda yang tidak mematuhi hasil evaluasi dan pengawasan perda mengenai pajak dan retribusi daerah.

Pasal 23 ayat (1) menyatakan daerah bisa dikenakan sanksi administrasi jika tidak menindaklanjuti teguran tertulis yang disampaikan oleh Menkeu.

Baca Juga: Jokowi Mau Bentuk Kementerian Investasi, Ini Pandangan Hipmi

Skema pemberian sanksi administrasi dibagi dalam dua jenis antara lain penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) atau dana bagi hasil PPh sebesar 10% dan penundaan sebesar 15% dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya.

Sanksi administrasi berupa dana transfer yang ditunda berlaku jika tidak melaksanakan hasil evaluasi terkait dengan rancangan Perda tingkat provinsi dan kabupaten kota. Sementara itu, sanksi penundaan 15% berlaku jika pemda tidak menindaklanjuti rekomendasi perubahan perda dan tidak melaksanakan perubahan perda mengenai pajak dan retribusi daerah.

"Pengenaan sanksi administrasi … dilakukan oleh Menteri Keuangan," bunyi Pasal 23 ayat (2). (rig)

Baca Juga: Tagih Tunggakan Pajak Galian C, Kejaksaan Siap Bantu

Topik : PP 10/2021, pajak daerah, retribusi daerah, penyesuaian tarif pajak, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Senin, 22 Februari 2021 | 22:57 WIB
Pemerintah pusat perlu untuk benar-benar mengawasi kinerja dari daerah serta memberikan panduan yang komprehensif kepada daerah terkait hal ini, agar otoritas pajak di daerah dapat mengimplementasikannya dengan benar dan jelas sesuai ketentuan.
1
artikel terkait
Jum'at, 09 April 2021 | 17:41 WIB
KABUPATEN ENDE
Jum'at, 09 April 2021 | 16:30 WIB
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jum'at, 09 April 2021 | 15:30 WIB
KOTA SUKABUMI
Jum'at, 09 April 2021 | 14:51 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)
Senin, 12 April 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK