Review
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Sanksi dari Menkeu Bila Pemda Tak Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Ini Sanksi dari Menkeu Bila Pemda Tak Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan memiliki beberapa peran dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat menyesuaikan kebijakan fiskal daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/2021.

PP 10/2021 menjabarkan lima kewenangan utama Kemenkeu dalam penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah. Kelima ranah itu dimulai dari proses pengajuan, evaluasi kebijakan, pengawasan peraturan daerah, dukungan insentif, hingga pengenaan sanksi administrasi.

Kewenangan pertama dimulai Pasal 5 ayat (1) dengan melakukan reviu atas usulan penyesuaian tarif pajak dan/atau retribusi yang diajukan oleh pengampu program PSN. Otoritas fiskal akan melakukan reviu dengan mempertimbangkan beberapa aspek.

Baca Juga: Kelompok Menengah ke Bawah Bakal Dapat Keringanan Pajak Tahun Depan

"Dalam melakukan reviu, Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga teknis terkait, dan/atau pemerintah daerah terkait," tulis Pasal 5 ayat (2) PP 10/2021, dikutip Senin (22/2/2021).

Terdapat lima aspek yang menjadi basis Kemenkeu melakukan reviu atas proposal penyesuaian pajak dan retribusi daerah antara lain penerimaan pajak dan retribusi dalam lima tahun terakhir; dampak terhadap kebijakan fiskal dan daerah.

Lalu, urgensi penetapan tarif; kapasitas fiskal daerah; dan kelima insentif fiskal yang telah diterima. Setelah itu, hasil reviu akan mengeluarkan rekomendasi penyesuaian tarif dalam bentuk pengurangan atau pembebasan. Selain itu, hasil reviu juga bisa berupa penolakan usulan penyesuaian tarif.

Baca Juga: Bersifat Omnibus, DPR Usulkan Perubahan Nama RUU KUP

Kewenangan Kemenkeu selanjutnya adalah evaluasi rancangan perda dan perda yang sudah berlaku mengenai pajak dan retribusi daerah. Evaluasi pada tingkat provinsi dilakukan bersama Mendagri, sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur, Mendagri dan Menkeu.

Kemenkeu juga berwenang untuk melakukan pemantauan serta evaluasi penerapan kebijakan pajak dan retribusi daerah. Menkeu berwenang untuk membuat rekomendasi kepada Mendagri untuk dilakukan perubahan perda jika ditemukan pelanggaran.

Selain itu, Kemenkeu juga berwenang untuk memberikan dukungan insentif kepada daerah atas pelaksanaan kemudahan berusaha. Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan insentif anggaran kepada pemda yang diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

Baca Juga: Patuh Bayar PBB Selama Pandemi, Wajib Pajak Diganjar Penghargaan Pemda

"Dukungan insentif anggaran bagi pemerintah daerah … dapat diberikan berupa transfer ke daerah," jelas Pasal 21 ayat (2).

Terakhir, Kemenkeu berhak memberikan sanksi. Nanti, menteri keuangan dapat memberikan teguran tertulis kepada pemda yang tidak mematuhi hasil evaluasi dan pengawasan perda mengenai pajak dan retribusi daerah.

Pasal 23 ayat (1) menyatakan daerah bisa dikenakan sanksi administrasi jika tidak menindaklanjuti teguran tertulis yang disampaikan oleh Menkeu.

Baca Juga: Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Skema pemberian sanksi administrasi dibagi dalam dua jenis antara lain penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) atau dana bagi hasil PPh sebesar 10% dan penundaan sebesar 15% dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya.

Sanksi administrasi berupa dana transfer yang ditunda berlaku jika tidak melaksanakan hasil evaluasi terkait dengan rancangan Perda tingkat provinsi dan kabupaten kota. Sementara itu, sanksi penundaan 15% berlaku jika pemda tidak menindaklanjuti rekomendasi perubahan perda dan tidak melaksanakan perubahan perda mengenai pajak dan retribusi daerah.

"Pengenaan sanksi administrasi … dilakukan oleh Menteri Keuangan," bunyi Pasal 23 ayat (2). (rig)

Baca Juga: Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Topik : PP 10/2021, pajak daerah, retribusi daerah, penyesuaian tarif pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Senin, 22 Februari 2021 | 22:57 WIB
Pemerintah pusat perlu untuk benar-benar mengawasi kinerja dari daerah serta memberikan panduan yang komprehensif kepada daerah terkait hal ini, agar otoritas pajak di daerah dapat mengimplementasikannya dengan benar dan jelas sesuai ketentuan.
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

berita pilihan

Selasa, 28 September 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UMKM Tidak Lagi Pakai PPh Final, Tantangan Ini Perlu Diatasi Bersama

Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:

'Bukan dari Pajaknya, melainkan Kapasitas UMKM-nya'

Selasa, 28 September 2021 | 10:17 WIB
BELANDA

Kelompok Menengah ke Bawah Bakal Dapat Keringanan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK UMKM

Ketika UMKM Sudah Harus Meninggalkan Rezim PPh Final

Selasa, 28 September 2021 | 10:01 WIB
RUU KUP

Bersifat Omnibus, DPR Usulkan Perubahan Nama RUU KUP

Selasa, 28 September 2021 | 08:57 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran Insentif Pajak Menipis, Tersisa Rp3,75 T Hingga Akhir Tahun

Selasa, 28 September 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ini Imbauan DJP Ketika Wajib Pajak Terima SP2DK dari KPP

Selasa, 28 September 2021 | 07:00 WIB
KABUPATEN SLEMAN

Patuh Bayar PBB Selama Pandemi, Wajib Pajak Diganjar Penghargaan Pemda

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?