Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Ini Dampak Penurunan Tarif PPh Badan Terhadap Ekonomi & Penerimaan

A+
A-
21
A+
A-
21
Ini Dampak Penurunan Tarif PPh Badan Terhadap Ekonomi & Penerimaan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Sejumlah media nasional menyoroti rancangan omnibus law perpajakan pada hari ini, Jumat (7/2/2020).

Salah satu yang disoroti adalah terkait skenario penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan yang rencananya dilakukan secara bertahap yaitu dari 25% menjadi 22% pada 2021 dan 2022. Selanjutnya, tarif turun lagi dari 22% menjadi 20% pada 2023 dan seterusnya.

Dalam skenario pemerintah, sesuai pemberitaan Bisnis Indonesia dan Kontan, penurunan secara bertahap membuat pertumbuhan ekonomi turun 0,09% pada 2021, tapi berangsur naik pada 2022 hingga 2025 yaitu 0,02%, 0,30%, 0,49%, 0,63%. Pada 2030, ada dampak peningkatan ekonomi 1,02%.

Baca Juga: Biar Dapat Kepercayaan Wajib Pajak, DJP: Korupsi Perlu Ditekan

Adapun potensi penerimaan dari pos tersebut turun sekitar Rp52,83 triliun pada 2021 dan Rp50,13 triliun pada 2022. Selanjutnya, pada 2023-2025, potensi penerimaan pajak turun Rp90,46 triliun, Rp99,11 triliun, dan Rp108,15 triliun. Pada 2030, potensi penerimaan turun hingga Rp150,20 triliun.

Sementara itu, jika penurunan tarif dilakukan secara langsung, pertumbuhan dampak ke pertumbuhan ekonomi akan negatif 0,15% pada 2021 dan 0,00% pada 2022. Kemudian, dampak baru positif pada 2023, 2024, 2025, dan 2030, yaitu sebesar 0,41%, 0,60%, 0,76%, dan 1,20%.

Dengan skenario penurunan tarif secara langsung dari 25% menjadi 20%, potensi penerimaan yang hilang pada 2021 dan 2022 diestimasi senilai Rp87,45 triliun dan Rp87,21 triliun. Angkanya penurunan terus membesar pada 2023-2025, yaitu Rp80,45 triliun, Rp98,50 triliun, Rp98,62 triliun. Pada 2030, potensi hilangnya penerimaan senilai Rp141,45 triliun.

Baca Juga: KPK Perkuat Kerja Sama dengan Ditjen Pajak, Ada Apa?

Selain itu, sejumlah media nasional juga menyoroti pengenaan pajak terhadap transaksi ekonomi digital. Dalam draf rancangan omnibus law yang beredar dinyatakan pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau PPMSE luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dapat diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap (BUT) dan dikenakan PPh.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Risiko Tergerusnya Penerimaan

Dirjen Pajak Suryo Utomo meminta pebisnis untuk memanfaatkan insentif PPh yang rencananya masuk dalam omnibus law perpajakan. Salah satu insentif itu adalah penurunan tarif PPh badan. Meskipun demikian, dia mengaku memang ada risiko potential loss penerimaan pajak sesuai skenario.

Baca Juga: DJP Sediakan Data Prepopulated dalam e-Faktur 3.0, Penentunya Tetap WP

“Harapan kami, potential loss ini bisa memberikan kontribusi lagi ke ekonomi,” katanya.

Selain penurunan tarif PPh badan, omnibus law perpajakan juga mengakomodasi penurunan tarif badan untuk perusahaan go public sebesar 3% lebih rendah dari tarif normal. Ada pula penghapusan PPh atas dividen baik dari wajib pajak badan dalam negeri maupun luar negeri yang diinvestasikan ke Indonesia. (Kontan)

  • Dukungan Aspek Lain

Managing Partner DDTC Darussalam meminta pemerintah juga ikut memperhatikan aspek lain di luar insentif pajak untuk menarik investasi. Dengan demikian, insentif pajak yang diberikan harus tetap didukung dari sisi infrastruktur, ketenagakerjaan, dan birokrasi.

Baca Juga: Banyak Perguruan Tinggi Belum Pakai Fasilitas Pajak atas Sisa Lebih

“Tanggung jawab pembenahan ekonomin jangan semata-mata dibebankan di pajak,” katanya. (Kontan)

  • Ketentuan Kehadiran Ekonomi Signifikan

Merujuk pada rancangan omnibus law perpajakan, ketentuan kehadiran ekonomi signifikan berdasarkan omzet konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu, penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu, dan/atau jumlah pengguna aktif media digital

Apabila PPh tersebut akibat adanya perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) maka subjek pajak luar negeri (SPLN) yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan tersebut bakal dikenai pajak transaksi elektronik.

Baca Juga: Penerimaan Daerah Seret, Pajak Galian C Jadi Sorotan

Ketentuan lebih lanjut mengenai kehadiran ekonomi signifikan, tata cara pembayaran dan pelaporan PPh dan pajak transaksi elektronik, serta tata cara penunjukan perwakilan yang berkedudukan di Indonesia diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri. (Bisnis Indonesia)

  • Ekstensifikasi Dilebur ke Waskon

Pendekatan kewilayahan yang akan dilakukan DJP akan dibarengi dengan perubahan payung hukum organisasi. Otoritas tengah menyusun perangkat hukum agar pendekatan kewilayahan dapat diimplementasikan tahun ini. Perubahan tersebut akan dilakukan secara komprehensif.

“Infrastrukturnya sedang dikerjakan, termasuk peraturan, aplikasi, dan proses bisnisnya,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama.

Baca Juga: HUT ke-52, Kadin Sebut Jadi Mitra Sejati Pemerintah di Bidang Ekonomi

Khusus untuk level KPP Pratama, perubahan yang paling terasa adalah peleburan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon). Sebelumnya, dalam PMK No.210/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Pajak, fungsi ekstensifikasi terpisah dari Waskon. (DDTCNews)

  • Sistem DJP Online Normal

Setelah Single Login diluncurkan, sejumlah wajib pajak mengaku kesulitan saat hendak mengakses sistem DJP Online. DJP memastikan pada pekan ini sistem sudah berjalan normal. Wajib pajak, disebutnya, sudah dapat login tanpa kendala dalam sistem DJP Online.

“Kalau sekarang sudah lancar. Insyaallah sudah oke,” tegas Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: DJP Ajak Perguruan Tinggi Memasyarakatkan Pajak

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, penerimaan pajak, omnibus law, omnibus law perpajakan, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 22 September 2020 | 13:06 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 12:53 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 12:39 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 12:02 WIB
KINERJA FISKAL
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK