BERITA PAJAK HARI INI

Ini 4 Sasaran Ekstensifikasi Ditjen Pajak

Redaksi DDTCNews | Jumat, 12 Juli 2019 | 07:39 WIB
Ini 4 Sasaran Ekstensifikasi Ditjen Pajak

Ilustrasi gedung DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menetapkan empat wajib pajak (WP) yang menjadi sasaran ekstensifikasi. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media pada hari ini, Jumat (12/7/2019).

Sesuai Surat Edaran (SE) No. SE – 14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, keempat WP yang menjadi sasaran ekstensifikasi adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, korporasi (badan), serta bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.

Daftar sasaran ekstensifikasi tersebut merupakan WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tapi belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Penetapannya berdasarkan skala prioritas melalui sistem informasi dan hasil analisis risiko yang dijalankan DJP.

Baca Juga:
Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

DJP tetap dapat memberikan NPWP kepada WP scara jabatan terhadap WP yang menolak untuk menjadi sasaran ekstensifikasi tapi telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Surat edaran ini muncul setelah realisasi kepatuhan formal dan materiel hingga akhir Mei 2019 masih rendah.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti loyonya setoran pajak per akhir Mei yang berpotensi mengubah strategi pembiayaan (utang) pada tahun ini. Loyonya setoran pajak berisiko membuat target tidak bisa dipenuhi (shortfall) sehingga ada potensi penambahan utang.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga:
Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP
  • Data dan Informasi Jadi Dasar

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan ada beberapa aspek yang menjadi dasar penetapan subjek pajak sasaran ekstensifikasi. Untuk orang pribadi, penentuan didasarkan adanya data dan informasi – baik dari internal maupun eksternal – yang mengindikasikan terpenuhinya persyaratan objektif sebagai WP.

“Data dan informasi tersebut banyak sekali yang kita tindaklanjuti. Pertambahan WP kita tiap tahun sekitar 3 juta, sebagian adalah yang mendaftarkan diri secara sukarela, sebagian karena kegiatan ekstensifikasi yang kita lakukan,” jelasnya.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan terkait dengan warisan yang belum terbagi, otoritas mengacu pada Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) telah ditetapkan sebagai subjek pajak.

Baca Juga:
Kode Verifikasi Daftar NPWP Tak Masuk Email, DJP Sarankan Cara Ini
  • Perluasan Basis Pajak

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji berpendapat ekstensifikasi memang dibutuhkan untuk memperkuat basis data yang sudah ada. Hal ini cukup penting di tengah langkah pemerintah yang memperluas cakupan pengurangan dan pembebasan pajak.

“Ekstensifikasi sebagai perluasan basis pajak seiring dengan semakin banyak insentif dan relaksasi,” katanya.

  • Setelah Laporan Semester I

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan kepastian terkait perubahan strategi pembiayaan akan diputuskan setelah pemerintah menyampaikan laporan semester pertama kepada DPR pada pekan depan.

Baca Juga:
Wajib Pajak Meninggal Dunia Tetap Perlu Lapor SPT? DJP Ungkap Hal Ini

Dia menegaskan tekanan yang berasal dari ekonomi global memang turut mempengaruhi pendapatan negara sepanjang tahun berjalan. Otoritas fiskal akan terus siaga memperhatikan situasi tersebut.

  • Destry Lolos Uji Kepatutan dan Kelayakan

Komisi XI DPR secara aklamasi meloloskan Destry Damayanti dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) sebagai calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI). Keputusan yang diambil pada Kamis (11/7/2019) ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR.

Dengan terpilihnya Destry Damayanti, DPR berharap BI bisa lebih adaptif merespons tren suku bunga global. Anggota dewan meminta agar Destry ikut menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi, Destry menjanjikan inovasi dalam sistem pembayaran agar semakin aman dan inklusif.

Baca Juga:
Momen Lapor SPT Tahunan, Dirjen Pajak Imbau WP Waspadai Email Palsu
  • Tambah Porsi SBN Ritel

Pemerintah terus menambah porsi penerbitan surat berharga negara (SBN) ritel pada tahun depan. Langkah ini diambil untuk mendukung pendalaman pasar keuangan domestik melalui perluasan basis investor lokal.

Tahun ini, sepanjang semester I, penerbitan SBN ritel mencapai Rp33 triliun. Kemenkeu memproyeksi penerbitan SBN ritel hingga akhir 2019 mencapai Rp60 triliun hingga Rp80 triliun. Saat ini porsi SBN ritel hanya 2%-3% dari total SBN. Pemerintah ingin porsi tersebut bertambah menjadi 9%-10%. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Versi Terbaru! M-Pajak Bisa Cek Tenggat Pajak, Hitung PPh dengan TER

Jumat, 23 Februari 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kode Verifikasi Daftar NPWP Tak Masuk Email, DJP Sarankan Cara Ini

BERITA PILIHAN
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:00 WIB BEA CUKAI NUNUKAN

Berburu Rokok Ilegal, Bea Cukai Rutin Cek di Pasar-Pasar

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kemenkeu Siapkan 2 RPP Soal PNBP, Peraturan Lama akan Diharmonisasi

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mengingat Lagi Titik Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

RI Tegas Tolak Moratorium Permanen Bea Masuk Barang Digital di KTM WTO

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:30 WIB KABUPATEN PASER

ASN di Daerah Penyangga IKN Diminta Jadi Teladan Kepatuhan Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Tarif Pajak Hiburan 40 Persen, DPRD Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang