Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

India Diprediksi Tidak Akan Sepakat dengan Proposal Pajak Digital G7

A+
A-
0
A+
A-
0
India Diprediksi Tidak Akan Sepakat dengan Proposal Pajak Digital G7

Ilustrasi.

NEW DELHI, DDTCNews – India diprediksi tidak akan menyetujui skema pemajakan atas ekonomi digital yang disepakati negara-negara G7.

CEO Dhruva Advisors, Dinesh Kanabar menilai pajak digital yang dikenakan secara unilateral oleh India yaitu equalization levy mampu menghasilkan penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan skema pemajakan ekonomi digital yang diusung G7.

"Amerika Serikat berusaha melindungi basis pajaknya sendiri. Negara seperti India tidak akan mau menerima usulan tersebut untuk menggantikan equalization levy," katanya dikutip dari moneycontrol.com, Jumat (11/6/2021).

Baca Juga: Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Negara-negara G7 sebelumnya sepakat memberikan hak pemajakan sebesar 20% atas laba di atas margin 10% yang diperoleh korporasi multinasional. Setiap laba di atas margin 10% tersebut akan dialokasikan kepada yurisdiksi-yurisdiksi tempat korporasi multinasional beroperasi.

India telah mengenakan equalization levy dengan tarif 2% dan dikenakan atas pendapatan kotor yang diperoleh korporasi digital nonresiden dari penjualan produk-produk digital. Produk-produk digital yang dimaksud antara lain jasa digital, konten digital, dan lain sebagainya.

Sementara itu, kesepakatan G7 terkait dengan tarif pajak korporasi minimum global sebesar 15% dinilai akan menguntungkan India. Hal ini dikarenakan India masih dapat mempertahankan pengenaan pajak khusus untuk menarik investasi.

Baca Juga: Pajak Karbon Diterapkan, Beban Eksportir Bakal Naik Belasan Triliun

"Dengan pajak minimum 15%, India masih bisa mempertahankan beberapa insentif pajak yang telah diberikan untuk menarik investasi," ujar AKM Global Tax Partner Amit Maheshwari seperti dilansir businesstoday.in.

Sekadar informasi, India mengenakan tarif pajak sebesar 22% atas perusahaan domestik dan terdapat pula pengenaan pajak khusus sebesar 15% untuk perusahaan manufaktur baru.

Saat ini, negosiasi skema pajak digital dan pajak korporasi minimum global antara negara-negara G20 dan negara anggota Inclusive Framework dalam pembahasan proposal Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) masih berlangsung.

Baca Juga: Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani Paparkan Sederet Kebijakan Pajak

Pada proposal Pillar 1, OECD mendorong adanya realokasi hak pemajakan atas penghasilan korporasi digital multinasional kepada yurisdiksi pasar agar penghasilan tetap bisa dipajaki meski korporasi tidak memiliki kehadiran fisik pada yurisdiksi pasar.

Melalui proposal Pillar 2, terdapat rencana pengenaan tarif pajak korporasi global minimum guna mencegah penggerusan basis pajak dan pengalihan laba atau biasa disebut dengan base erosion and profit shifting (BEPS). (rig)

Baca Juga: Lalai Lapor SPT, Produsen Mobil Porsche Bayar Denda Pajak Rp683 Miliar
Topik : india, kesepakatan G7, pajak digital, pajak minimum global, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Juli 2021 | 18:30 WIB
EKONOMI DIGITAL

Sri Mulyani Bakal Lapor Perkembangan Pajak Ekonomi Digital kepada DPR

Kamis, 22 Juli 2021 | 17:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Siap-Siap! Pemutihan Pajak untuk Warga Jabar Diadakan Kembali

Kamis, 22 Juli 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hadapi PPKM, Pusat Perbelanjaan Butuh Relaksasi Pajak Daerah

Kamis, 22 Juli 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hadapi PPKM, Pengusaha Ritel Minta Insentif Pajak Hingga Subsidi

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah

Selasa, 27 Juli 2021 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani Paparkan Sederet Kebijakan Pajak