KENYA

Greenpeace Serukan Pajak Miliarder untuk Danai Aksi Iklim

Redaksi DDTCNews
Sabtu, 01 November 2025 | 09.30 WIB
Greenpeace Serukan Pajak Miliarder untuk Danai Aksi Iklim
<table style="width:100%"> <tbody> <tr> <td> <p>Ilustrasi. Sejumlah anak bermain di lahan sawah yang mengalami kekeringan di Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (29/10/2023). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp.</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table>

NAIROBI, DDTCNews - Organisasi lingkungan internasional Greenpeace menyerukan pengenaan pajak miliarder untuk mendanai aksi iklim.

Seruan ini mengemuka di tengah kabar CEO Tesla Inc. Elon Musk yang mengajukan paket gaji senilai US$1 triliun atau Rp16.600 triliun. Pemimpin Politik Greenpeace Afrika untuk Keadilan Fred Njehu mengatakan pajak miliarder yang adil dapat mendanai pencegahan banjir akibat perubahan iklim, udara bersih, kota hijau, perumahan terjangkau, dan perlindungan alam.

"Tidak ada kekurangan uang. Yang ada hanya kegagalan untuk memastikan orang-orang terkaya di antara yang kaya membayar bagian mereka yang adil," katanya, dikutip pada Sabtu (1/11/2025).

Greenpeace mendesak pemerintah untuk meletakkan dasar bagi reformasi pajak global pada negosiasi UN Tax Convention mendatang di Nairobi, Kenya. Elon Musk dinilai ideal menjadi orang pertama yang dikenakan pajak miliarder.

Greenpeace mengkritik para miliarder dan industri mereka yang mencemari lingkungan untuk menimbun kekayaan ekstrem, sementara pendanaan untuk aksi iklim sangat minim. Melalui pengenaan pajak pada orang-orang superkaya, akan diperoleh dana yang cukup untuk membiayai transisi hijau yang adil.

Untuk menggambarkan masalah ini, Greenpeace Afrika dan Greenpeace Internasional juga meluncurkan alat interaktif seperti permainan video yang disebut The Billionaire Taxometer. Alat ini memungkinkan pemain untuk mendapatkan gambaran tentang berapa banyak pajak yang mereka bayar dibandingkan dengan jumlah yang dilaporkan oleh orang terkaya di dunia.

"Hasilnya nanti menunjukkan betapa tidak adilnya sistem pajak saat ini di sebagian besar negara," bunyi keterangan Greenpeace.

Greenpeace berpendapat aturan pajak masih cenderung menguntungkan miliarder dengan mengorbankan lingkungan dan manusia. Selain itu, krisis iklim dan alam secara tidak proporsional juga didorong oleh konsumsi dan investasi individu terkaya.

Tesla menjadwalkan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPS) pada 6 November 2025. Dalam rapat ini, para investor akan membahas sejumlah agenda antara lain pemilihan direktur serta paket gaji Elon Musk. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.