Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Impor Obat Penanganan Covid-19 Bebas Pajak, Pengajuan Secara Online

A+
A-
1
A+
A-
1
Impor Obat Penanganan Covid-19 Bebas Pajak, Pengajuan Secara Online

Ilustrasi. Petugas menyiapkan obat Covid-19 di gudang instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/7/2021). Mulai hari ini, Pemerintah Pusat resmi membagikan sebanyak 300.000 paket obat gratis berupa multivitamin, Azithtromycin, dan Oseltamivir bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di Pulau Jawa dan Bali. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan semua proses pengajuan insentif perpajakan atas impor obat dan alat kesehatan untuk penanganan Covid-19 dalam PMK 92/2021 cukup dilakukan secara online.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga Bea Cukai Syarif Hidayat mengatakan importir atau pihak yang akan melakukan pemasukan barang harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas fiskal tersebut. Proses pengajuannya sudah sangat mudah dan cepat.

"Pengajuan dilakukan secara online dan dapat dipantau secara real time serta dimungkinkan untuk melakukan trace and track proses pengajuan," katanya, Rabu (28/7/2021).

Baca Juga: Kinerja Ekspor Impor Positif, Pengusaha Diminta Manfaatkan Momentum

Syarif mengatakan pemerintah secara konsisten berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pasokan barang-barang yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19. Melalui PMK 92/2021, pemerintah berupaya memperlancar arus barang impor atas barang-barang tersebut.

Beleid yang menjadi revisi ketiga dari PMK 34/2020 ini mengatur pemberian insentif perpajakan pada 5 kelompok barang yang meliputi test kit dan reagen laboratorium, virus transfer, obat, peralatan medis dan kemasan oksigen, serta alat pelindung diri (APD).

Pada kelompok obat-obatan, pemerintah menambah jenis obat yang mengandung Regdanvimab sebagai penerima fasilitas.

Baca Juga: RUU Larangan Minuman Beralkohol Digodok, Begini Masukan Bea Cukai

Sementara pada kelompok peralatan medis dan kemasan oksigen, ada penambahan jenis barang yang berhubungan dengan penyediaan oksigen. Jenis barang itu antara lain oksigen yang dikemas dalam silinder baja, isotank, atau kemasan lainnya.

Kemudian, ada silinder baja tanpa kampuh (seamless) untuk oksigen. Ada pula isotank atau kontainer tangki berisi oksigen. Kemudian, ada pressure regulator, humidifier, flow meter, oxygen nasal cannula, dan bagian atau alat lainnya yang dipakai bersamaan dengan alat terapi pernapasan.

Syarif menyebut ada 3 jenis fasilitas perpajakan yang diberikan. Ketiganya adalah pembebasan bea masuk dan/atau cukai, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tidak dipungut, serta pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor.

Pembebasan bea masuk juga berlaku atas bea masuk tambahan seperti bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan dan/atau bea masuk pembalasan.

Baca Juga: Diterapkan Tahun Depan, Cukai Kantong Plastik Dipatok Rp700/Lembar

"Barang-barang yang dikategorikan sebagai barang yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19 dapat berasal dari luar negeri atau industri dalam negeri seperti kawasan berikat/gudang berikat, kawasan ekonomi khusus atau free trade zone, serta perusahaan penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor," jelasnya.

Jika barang yang diimpor terkena ketentuan tata niaga impor, menurut Syarif, pemohon harus memiliki surat rekomendasi pengecualian ketentuan tata niaga impor dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun, hal tersebut dapat dikecualikan jika barang diimpor tidak melebihi jumlah yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga dan/atau BNPB. (kaw)

Baca Juga: Mulai Oktober, Otoritas Wajibkan Produk Rokok Ditempel Stempel Khusus

Topik : PMK 92/2021, PMK 34/2020, PMK 149/2020. fasilitas perpajakan, impor, cukai, obat, Covid-19

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 September 2021 | 21:10 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Tok! UU Perdagangan Elektronik se-Asean Disahkan

Selasa, 07 September 2021 | 15:07 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Insentif Pajak dalam Masa Pemulihan Ekonomi

Selasa, 07 September 2021 | 14:20 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Seberapa Penting Simplifikasi Struktur Cukai Rokok?

Selasa, 07 September 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Kendalikan Konsumsi Rokok, Kenaikan Tarif Cukai Bukan Solusi Tunggal

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?