Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Impor Masih Naik, Bea Masuk Safeguard Keramik Bakal Diperpanjang?

A+
A-
1
A+
A-
1
Impor Masih Naik, Bea Masuk Safeguard Keramik Bakal Diperpanjang?

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah mempertimbangkan perpanjangan penerapan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard pada impor produk ubin keramik.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan perpanjangan pemberlakuan safeguard akan memperkuat daya saing produk keramik lokal di dalam negeri. Selain itu, dia juga menyebut ada tren peningkatan impor keramik walaupun safeguard telah berlaku sejak tahun lalu.

"Pemerintah mempertimbangkan akan memperpanjang safeguard. Semua instrumen fiskal nonfiskal kami akan explore agar bisa membantu daya saing dari produk keramik yang ada di Indonesia," katanya, dikutip pada Jumat (18/6/2021).

Baca Juga: Kriteria Barang Impor yang Dapat Diberikan Fasilitas Bea Masuk DTP

Agus mengatakan data Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menunjukkan terdapat kenaikan impor keramik sebesar 23% sepanjang Januari-Mei 2021. Dengan kenaikan tersebut, lanjutnya, pemerintah harus membuat kebijakan yang membantu produsen keramik kembali bergairah.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 memasukkan industri keramik sebagai salah satu industri prioritas. Alasannya, industri keramik dinilai mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, berdaya saing internasional, serta didukung ketersediaan bahan baku di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut Agus, keramik Indonesia juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk serupa asal negara lain, baik dari sisi kualitas, tipe, motif, dan jaminan ketersediaan pasokan. Selain itu, produk keramik sudah memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang sangat tinggi, yakni rata-rata di atas 85%.

Baca Juga: Apa Itu Bea Masuk Ditanggung Pemerintah?

"Produk ubin dan keramik Indonesia telah mampu menembus pasar ekspor di negara-negara Asia, Eropa, Amerika, dan Australia," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun lalu merilis PMK 111/2020 untuk merevisi PMK 119/2018. Beleid itu mengeluarkan India dan Vietnam dari daftar negara yang dikecualikan terhadap pengenaan safeguard ubin keramik.

Produk ubin keramik asal India dan Vietnam akan dikenakan bea masuk sebesar 23% pada tahun pertama. Kemudian, tarif bea masuk turun menjadi 21% pada tahun kedua dan 19% pada tahun ketiga. (kaw)

Baca Juga: Cara Mengajukan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

Topik : bea masuk, BMTP, safeguard, keramik

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 27 April 2021 | 16:13 WIB
VAKSIN COVID-19

Ini Total Impor Vaksin yang Sudah Dicatat Ditjen Bea dan Cukai

Selasa, 27 April 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Realisasi Insentif Perpajakan Impor Vaksin Capai Rp1,13 Triliun

Senin, 26 April 2021 | 17:45 WIB
KAMUS PABEAN

Apa Itu Bea Masuk Pembalasan?

Selasa, 20 April 2021 | 11:33 WIB
VAKSIN COVID-19

Impor Vaksin Tahap ke-8, Bea Masuk dan PDRI Rp106,9 Miliar Dibebaskan

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak

Senin, 26 Juli 2021 | 18:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan