Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Impor Masih Naik, Bea Masuk Safeguard Keramik Bakal Diperpanjang?

A+
A-
1
A+
A-
1
Impor Masih Naik, Bea Masuk Safeguard Keramik Bakal Diperpanjang?

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah mempertimbangkan perpanjangan penerapan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard pada impor produk ubin keramik.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan perpanjangan pemberlakuan safeguard akan memperkuat daya saing produk keramik lokal di dalam negeri. Selain itu, dia juga menyebut ada tren peningkatan impor keramik walaupun safeguard telah berlaku sejak tahun lalu.

"Pemerintah mempertimbangkan akan memperpanjang safeguard. Semua instrumen fiskal nonfiskal kami akan explore agar bisa membantu daya saing dari produk keramik yang ada di Indonesia," katanya, dikutip pada Jumat (18/6/2021).

Baca Juga: Beli iPhone 14 dari Luar Negeri? Pajaknya Lebih Tinggi dari Tahun Lalu

Agus mengatakan data Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menunjukkan terdapat kenaikan impor keramik sebesar 23% sepanjang Januari-Mei 2021. Dengan kenaikan tersebut, lanjutnya, pemerintah harus membuat kebijakan yang membantu produsen keramik kembali bergairah.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 memasukkan industri keramik sebagai salah satu industri prioritas. Alasannya, industri keramik dinilai mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, berdaya saing internasional, serta didukung ketersediaan bahan baku di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut Agus, keramik Indonesia juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk serupa asal negara lain, baik dari sisi kualitas, tipe, motif, dan jaminan ketersediaan pasokan. Selain itu, produk keramik sudah memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang sangat tinggi, yakni rata-rata di atas 85%.

Baca Juga: Beli iPhone 14 di Luar Negeri? Ini Cara Hitung Pajak dan Bea Masuknya

"Produk ubin dan keramik Indonesia telah mampu menembus pasar ekspor di negara-negara Asia, Eropa, Amerika, dan Australia," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun lalu merilis PMK 111/2020 untuk merevisi PMK 119/2018. Beleid itu mengeluarkan India dan Vietnam dari daftar negara yang dikecualikan terhadap pengenaan safeguard ubin keramik.

Produk ubin keramik asal India dan Vietnam akan dikenakan bea masuk sebesar 23% pada tahun pertama. Kemudian, tarif bea masuk turun menjadi 21% pada tahun kedua dan 19% pada tahun ketiga. (kaw)

Baca Juga: Beli iPhone 14 di Luar Negeri, Dibawa ke Indonesia? Ini Kata Bea Cukai

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : bea masuk, BMTP, safeguard, keramik

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Kamis, 23 Juni 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Atasi Wabah PMK, DJBC Beri Pelayanan Rush Handling Atas Impor Vaksin

Rabu, 22 Juni 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

15 Kriteria Barang Impor Sementara yang Dibebaskan dari Bea Masuk

Selasa, 21 Juni 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Nasib Kelanjutan Pengenaan Bea Masuk Digital, Begini Penjelasan DJBC

berita pilihan

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS

Minggu, 25 September 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak

Minggu, 25 September 2022 | 10:00 WIB
SINGAPURA

Isi SPT Pajak Penghasilan Tidak Benar, 6 Agen Asuransi Ini Dipenjara