KEBIJAKAN INVESTASI

Implementasi OSS Masih Terkendala RDTR, Begini Kata Kepala BKPM

Muhamad Wildan | Rabu, 30 November 2022 | 19:15 WIB
Implementasi OSS Masih Terkendala RDTR, Begini Kata Kepala BKPM

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan paparannya dalam Sesi Pleno Kelima B20 Summit Indonesia 2022 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (13/11/2022). ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Aditya Pradana Putra/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengaku masih akan melakukan perbaikan terhadap aplikasi online single submission (OSS).

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini masih terdapat masalah terkait dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).

"KKPR ini sesungguhnya adalah izin lokasi. Sistem sudah bagus, tetapi rencana detail tata ruang (RDTR) yang masuk ke aplikasi baru 5% hingga 6% dari total kabupaten/kota," ujar Bahlil, Rabu (30/11/2022).

Baca Juga:
Thailand Siapkan RUU untuk Adopsi Pajak Minimum Global

Bahlil mengatakan Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Dalam Negeri serta beberapa kementerian teknis akan mengupayakan penyelesaian dari masalah ini. "Kementerian ATR/BPN akan menyiapkan data terkait KKPR ini, termasuk di dalamnya adalah PBG," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Kementerian Investasi/BKPM untuk serius memperbaiki permasalahan dalam sistem OSS.

OSS perlu diperbaiki agar pelaku usaha dapat menyelesaikan segala urusan perizinannya secara cepat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

"Kalau kita ngomong 5 menit ya 5 menit betul. Kalau kita ngomong 1 jam ya 1 jam betul. Jangan sampai saya disuruh ngomong 1 jam tetapi faktanya 6 bulan," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan janji-janji tersebut perlu ditepati guna menjaga kepercayaan investor terhadap sistem OSS dan iklim berusaha di Indonesia. "Masih banyak yang perlu diperbaiki di platform ini [OSS]," ujar Jokowi. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 14:30 WIB THAILAND

Thailand Siapkan RUU untuk Adopsi Pajak Minimum Global

Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 13:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Kamis, 25 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Pakai Stempel Perusahaan yang Berbeda, SPT Tahunan Tetap Sah?

Kamis, 25 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

Parkir DHE SDA di Dalam Negeri, Kepatuhan Eksportir sudah 93-95 Persen

Kamis, 25 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya

Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Tak Setor PPN Rp605 Juta, Direktur CV Diserahkan ke Kejaksaan

Kamis, 25 April 2024 | 09:30 WIB PROVINSI BENGKULU

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemprov Bengkulu Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Kamis, 25 April 2024 | 09:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

Kamis, 25 April 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP Grup Bakal Digabung dalam 1 KPP, Ini Kata Dirjen Pajak