Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

IMF Minta Negara Eropa Ini Tidak Kucurkan Insentif Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
IMF Minta Negara Eropa Ini Tidak Kucurkan Insentif Pajak

Logo IMF. (foto: financialexpress.com)

LONDON, DDTCNews – International Monetary Fund (IMF) mengusulkan pemerintah Inggris untuk mempertimbangkan kembali rencananya dalam memberikan insentif pajak di tengah tren inflasi yang kian meningkat.

IMF berpendapat pemerintah perlu mempertimbangkan metode yang lebih tepat sasaran daripada menjalankan rencana insentif pajak yang diusulkan Perdana Menteri Liz Truss dan Anggota Parlemen Kwasi Kwarteng. Sebab, insentif yang diusulkan dapat memicu ketidaksetaraan.

"Kesempatan bagi pemerintah Inggris untuk mempertimbangkan cara-cara yang lebih tepat sasaran dan mengevaluasi kembali langkah-langkah pajak, terutama yang menguntungkan mereka-mereka yang berpenghasilan tinggi,” sebut IMF seperti dilansir theguardian.com, Minggu (2/10/2022).

Baca Juga: Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Menurut IMF, rencana insentif pajak yang diutarakan oleh Kwasi Kwarteng berisiko merusak upaya Bank of England untuk mengatasi tren kenaikan inflasi. Sebagai informasi, rencana Kwarteng dalam memberikan insentif pajak mencapai GBP45 miliar.

Rencana yang dimaksud antara lain, pemotongan tarif pajak tertinggi dari 45% menjadi 40%. Selain itu, tarif dasar pajak penghasilan (PPh) diturunkan dari 20% menjadi 19% tahun depan. Kwarteng juga mengusulkan pembatalan kenaikan PPh badan menjadi 25%.

Setelah usulan tersebut diumumkan, dalam hitungan beberapa hari, nilai tukar poundsterling terhadap dolar AS jatuh ke level terendah. Oleh sebab itu, IMF meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali paket insentif fiskal tersebut.

Baca Juga: Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

“Mengingat tekanan inflasi yang meningkat di Inggris, kami tidak merekomendasikan paket fiskal yang besar. Penting diketahui, kebijakan fiskal tidak akan bekerja jika tujuannya bertentangan dengan kebijakan moneter,” ujar juru bicara IMF.

Senada, Moody’s juga menilai insentif pajak yang besar berpotensi melemahkan kelayakan kredit di Inggris. Moody’s merupakan salah satu juri yang paling berpengaruh di pasar keuangan global dalam menilai kelayakan kredit pemerintah dan perusahaan investor besar. (rig)

Baca Juga: Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : inggris, imf, pajak, pajak internasional, inflasi, insentif pajak, kebijakan moneter

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 28 November 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Daftar NPWP, Seller Online Perlu Siapkan Beberapa Dokumen Ini

Senin, 28 November 2022 | 09:39 WIB
FILIPINA

Wah! Filipina Kenakan Bea Masuk 0% untuk Impor Kendaraan Listrik

Senin, 28 November 2022 | 08:41 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tarif PPN Naik, Dampaknya Sudah Ada di Penerimaan Pajak

Minggu, 27 November 2022 | 15:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Buat Pembukuan dengan Stelsel Kas, Wajib Pajak Perlu Perhatikan Ini

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya