Berita
Minggu, 18 April 2021 | 15:01 WIB
ARGENTINA
Minggu, 18 April 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Minggu, 18 April 2021 | 13:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Minggu, 18 April 2021 | 12:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Review
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Rabu, 14 April 2021 | 15:26 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 13 April 2021 | 10:38 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 16 April 2021 | 17:15 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 16 April 2021 | 17:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 16 April 2021 | 16:53 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 16 April 2021 | 13:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Reportase
Perpajakan.id

Hindari Resesi Ekonomi, Sri Mulyani Tambah Stimulus Konsumsi

A+
A-
6
A+
A-
6
Hindari Resesi Ekonomi, Sri Mulyani Tambah Stimulus Konsumsi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Rabu (5/8/2020). (tangkapan layar Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyiapkan sejumlah stimulus tambahan untuk mengerek konsumsi pada kuartal III dan IV/2020. Harapannya, langkah ini dapat menghindarkan Indonesia dari resesi ekonomi.

Dana akan diambil dari beberapa pos stimulus yang telah ada saat ini tetapi implementasinya kurang maksimal. Dengan demikian, menurutnya, pemerintah tidak perlu menambah anggaran stimulus yang saat ini dialokasikan senilai Rp695,2 triliun.

“Terhadap beberapa stimulus yang kurang atau belum bisa diimplementasikan karena sulit dilaksanakan, pemerintah akan melakukan perbaikan dan perubahan," katanya melalui konferensi video, Rabu (5/8/2020).

Baca Juga: Sri Mulyani: Korupsi Hambat RI Jadi Negara Maju

Sri Mulyani menyebut stimulus tambahan yang pertama adalah memberikan bantuan beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) mulai September 2020. Akan ada 10 juta KPM yang menerima bantuan 15 kilogram beras dengan total anggaran Rp4,6 triliun.

Selanjutnya, pemerintah berencana memberi bantuan langsung tunai (BLT) senilai 500.000 kepada penerima kartu sembako di luar PKH. BLT akan diberikan kepada hampir 10 juta KPM dengan anggaran senilai Rp5 triliun. BLT untuk penerima kartu sembako akan diberikan mulai Agustus 2020.

Kemudian, menurut Sri Mulyani, pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial (bansos) produktif untuk sekitar 12 juta UMKM. Pelaku UMKM akan mendapatkan uang tunai senilai Rp2,4 juta dengan total nilai anggaran sekitar Rp30 triliun.

Baca Juga: Kuartal II/2021, Jokowi: Ekonomi Paling Tidak Harus Tumbuh di Atas 7%

“Jadi, ini bukan pinjaman tapi bantuan," ujarnya.

Terakhir, Sri Mulyani menyebut pemerintah saat ini tengah mengkaji pemberian bantuan gaji kepada sekitar 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta. Kebutuhan dana untuk bantuan gaji ini diperkirakan mencapai Rp31,2 triliun.

Sri Mulyani berharap berbagai stimulus tersebut bisa memperbesar penyerapan anggaran pemerintah sekaligus menstimulasi konsumsi masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV/2020.

Baca Juga: Ekonomi Mulai Pulih, Singapura Resmi Keluar dari Resesi

“Berbagai langkah ini dilakukan karena sampai dengan Agustus penyerapan program pemulihan ekonomi nasional masih dirasa perlu untuk ditingkatkan," katanya.

Hingga hari ini, realisasi stimulus kesehatan dan pemulihan pemulihan ekonomi nasional baru Rp155,7 triliun atau 22,5% dari pagu senilai Rp695,2 triliun. Presiden Jokowi Widodo juga memerintahkan percepatan penyerapan dana stimulus tersebut agar bisa segera dirasakan masyarakat sekaligus mengerek perekonomian.

Sebelumnya, BPS telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020 mengalami kontraksi 5,32%. Jika dilihat menurut pengeluaran, konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi 5,51%, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) minus 8,61%, dan ekspor minus 11,66%.

Baca Juga: Sri Mulyani: Pencegahan Korupsi Jangan Hanya Jadi Slogan

Sementara itu, konsumsi pemerintah terkontraksi 6,9%, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) minus 7,76%, dan impor terkontraksi 16,96%.

Struktur PDB kuartal II/2020 masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yakni 57,85%, diikuti oleh PMTB 30,61%, dan ekspor 15,69%. Sementara itu, konsumsi pemerintah tercatat sebesar 8,67%, konsumsi LNPRT 1,36%, dan impor minus 15,52%. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Strategi Pencegahan Korupsi di Bidang Pajak
Topik : pertumbuhan ekonomi, PDB, virus Corona, resesi, pemulihan ekonomi nasional, Sri Mulyani
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 05 April 2021 | 16:42 WIB
INSENTIF FISKAL
Senin, 05 April 2021 | 11:41 WIB
DIGITALISASI
Senin, 05 April 2021 | 10:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 01 April 2021 | 16:03 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
berita pilihan
Minggu, 18 April 2021 | 15:01 WIB
ARGENTINA
Minggu, 18 April 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Minggu, 18 April 2021 | 13:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Minggu, 18 April 2021 | 12:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 10:01 WIB
JERMAN
Minggu, 18 April 2021 | 09:01 WIB
PRANCIS
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Minggu, 18 April 2021 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 06:01 WIB
KINERJA DJP