Review
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Januari 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2021
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Hindari Resesi Ekonomi, Sri Mulyani Tambah Stimulus Konsumsi

A+
A-
6
A+
A-
6
Hindari Resesi Ekonomi, Sri Mulyani Tambah Stimulus Konsumsi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Rabu (5/8/2020). (tangkapan layar Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyiapkan sejumlah stimulus tambahan untuk mengerek konsumsi pada kuartal III dan IV/2020. Harapannya, langkah ini dapat menghindarkan Indonesia dari resesi ekonomi.

Dana akan diambil dari beberapa pos stimulus yang telah ada saat ini tetapi implementasinya kurang maksimal. Dengan demikian, menurutnya, pemerintah tidak perlu menambah anggaran stimulus yang saat ini dialokasikan senilai Rp695,2 triliun.

“Terhadap beberapa stimulus yang kurang atau belum bisa diimplementasikan karena sulit dilaksanakan, pemerintah akan melakukan perbaikan dan perubahan," katanya melalui konferensi video, Rabu (5/8/2020).

Baca Juga: Soal Reformasi Penegakan Hukum Pajak, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Sri Mulyani menyebut stimulus tambahan yang pertama adalah memberikan bantuan beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) mulai September 2020. Akan ada 10 juta KPM yang menerima bantuan 15 kilogram beras dengan total anggaran Rp4,6 triliun.

Selanjutnya, pemerintah berencana memberi bantuan langsung tunai (BLT) senilai 500.000 kepada penerima kartu sembako di luar PKH. BLT akan diberikan kepada hampir 10 juta KPM dengan anggaran senilai Rp5 triliun. BLT untuk penerima kartu sembako akan diberikan mulai Agustus 2020.

Kemudian, menurut Sri Mulyani, pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial (bansos) produktif untuk sekitar 12 juta UMKM. Pelaku UMKM akan mendapatkan uang tunai senilai Rp2,4 juta dengan total nilai anggaran sekitar Rp30 triliun.

Baca Juga: Kabar Gembira! Anggaran Kartu Prakerja Ditambah Jadi Rp20 Triliun

“Jadi, ini bukan pinjaman tapi bantuan," ujarnya.

Terakhir, Sri Mulyani menyebut pemerintah saat ini tengah mengkaji pemberian bantuan gaji kepada sekitar 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta. Kebutuhan dana untuk bantuan gaji ini diperkirakan mencapai Rp31,2 triliun.

Sri Mulyani berharap berbagai stimulus tersebut bisa memperbesar penyerapan anggaran pemerintah sekaligus menstimulasi konsumsi masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV/2020.

Baca Juga: Vaksin Makin Mahal, Sri Mulyani Estimasi Biaya Vaksinasi Membengkak

“Berbagai langkah ini dilakukan karena sampai dengan Agustus penyerapan program pemulihan ekonomi nasional masih dirasa perlu untuk ditingkatkan," katanya.

Hingga hari ini, realisasi stimulus kesehatan dan pemulihan pemulihan ekonomi nasional baru Rp155,7 triliun atau 22,5% dari pagu senilai Rp695,2 triliun. Presiden Jokowi Widodo juga memerintahkan percepatan penyerapan dana stimulus tersebut agar bisa segera dirasakan masyarakat sekaligus mengerek perekonomian.

Sebelumnya, BPS telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020 mengalami kontraksi 5,32%. Jika dilihat menurut pengeluaran, konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi 5,51%, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) minus 8,61%, dan ekspor minus 11,66%.

Baca Juga: DJP: Kinerja Pajak 2021 Masih Akan Dibayangi Pandemi Covid-19

Sementara itu, konsumsi pemerintah terkontraksi 6,9%, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) minus 7,76%, dan impor terkontraksi 16,96%.

Struktur PDB kuartal II/2020 masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yakni 57,85%, diikuti oleh PMTB 30,61%, dan ekspor 15,69%. Sementara itu, konsumsi pemerintah tercatat sebesar 8,67%, konsumsi LNPRT 1,36%, dan impor minus 15,52%. (kaw)

Baca Juga: Target Penerimaan Meleset, Menkeu Usul DPR Bentuk Panja Perpajakan 
Topik : pertumbuhan ekonomi, PDB, virus Corona, resesi, pemulihan ekonomi nasional, Sri Mulyani
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 21 Januari 2021 | 14:56 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Kamis, 21 Januari 2021 | 14:05 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 21 Januari 2021 | 13:15 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Kamis, 21 Januari 2021 | 11:19 WIB
VAKSINASI
berita pilihan
Kamis, 28 Januari 2021 | 15:12 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 28 Januari 2021 | 14:23 WIB
KABUPATEN LEBONG
Kamis, 28 Januari 2021 | 13:53 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA
Kamis, 28 Januari 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Januari 2021 | 12:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Januari 2021 | 12:07 WIB
FILIPINA
Kamis, 28 Januari 2021 | 11:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Januari 2021 | 11:04 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK