BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/agr
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali melanjutkan negosiasi terkait dengan tarif bea masuk resiprokal dengan pemerintah AS.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah Indonesia saat ini masih bisa bernegosiasi dengan pemerintah AS sebelum tarif bea masuk resiprokal AS diimplementasikan kepada mitra dagangnya pada 1 Agustus 2025.
"Dalam suratnya Presiden Trump ke negara-negara, ada 12 negara yang deadline negosiasinya mundur menjadi 1 Agustus. Nah, Indonesia termasuk negara yang dapat deadline mundur," katanya dalam Raker dengan Komite IV DPD, Rabu (9/7/2025).
Sri Mulyani menyampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah bertolak ke AS lagi untuk membahas masalah tarif bea masuk. Dia berharap pertemuan bilateral tersebut menghasilkan keputusan yang terbaik.
"Ada [bertemu] kementerian, USTR, secretary of commerce, treasury, dan White House sendiri. Kami berkoordinasi dan berkomunikasi dengan mereka," tuturnya.
Sri Mulyani juga mengaku khawatir keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menerapkan tarif bea masuk resiprokal kepada mitra dagangnya akan berujung ke pelemahan ekonomi dunia. Tentu, hal ini akan turut berdampak ke perekonomian Indonesia.
Dia menilai lembaga multilateral yang seharusnya menengahi konflik internasional, justru cenderung lemah dan tidak berani bertindak.
"Mirip dengan yang disampaikan Presiden Trump pada April lalu. Seluruh dunia ini lebih dari 89 negara akan kena [tarif bea masuk resiprokal]. Makanya, proyeksi ekonomi dunia menjadi melemah karena langkah tersebut," ujarnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani sempat menyinggung bahwa pemerintah AS memiliki sentimen negatif terhadap negara anggota BRICS. Pemerintah AS menganggap BRICS tidak pro Amerika sehingga mengancam untuk mengenakan tarif bea masuk lebih tinggi.
Menurutnya, dinamika tersebut masih terus terjadi ke depannya. Hal ini juga menyebabkan kondisi perekonomian global akan diliputi ketidakpastian.
"Presiden Trump membuat statement bahwa kelompok BRICS itu dianggap tidak mendukung AS sehingga mengancam akan menyampaikan tambahan tarif. Ini menggambarkan kita akan terus dihadapkan pada suasana yang sangat dinamis," katanya.
Untuk diketahui, tidak ada perubahan dalam kurun 3 bulan ini karena sejak awal pemerintah AS akan mengenakan tarif bea masuk 32% ke Indonesia. Adapun bea masuk itu masih lebih rendah ketimbang tarif negara tetangga seperti Kamboja (36%), Laos (40%), dan Thailand (36%).
Namun demikian, bea masuk yang diberlakukan AS atas produk dari Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan bea masuk AS yang diberlakukan terhadap Malaysia (25%) dan Vietnam (20%). (rig)
