KOTA MALANG

Hanya Berlaku Bulan Ini! Segera Manfaatkan Program Pemutihan Pajak

Dian Kurniati | Selasa, 02 April 2024 | 10:30 WIB
Hanya Berlaku Bulan Ini! Segera Manfaatkan Program Pemutihan Pajak

Ilustrasi.

MALANG, DDTCNews – Pemkot Malang, Jawa Timur kembali memberikan insentif pembebasan denda atau pemutihan pajak daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang menyatakan program pemutihan pajak tersebut diberikan untuk memeriahkan HUT ke-110 kota tersebut. Untuk diperhatikan, program tersebut hanya berlaku pada bulan ini saja.

"Memperingati ulang tahun Kota Malang yang ke-110, pemkot mengadakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah mulai 1 April hingga 30 April 2024," bunyi keterangan foto yang diunggah akun Instagram @bapendamalangkota, dikutip pada Selasa (2/4/2024).

Baca Juga:
Termasuk Pajak, 6 Kebijakan UU HKPD Ini Mulai Implementasi pada 2025

Program pemutihan diberikan untuk semua jenis pajak daerah. Pada jenis pajak bumi dan bangunan (PBB), pemutihan denda diberikan untuk tahun pajak 1994 hingga 2023.

Persyaratan untuk menikmati insentif tersebut, yaitu menyerahkan formulir permohonan, kartu tanda penduduk (KTP), dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB.

Untuk jenis pajak lainnya, diberikan pemutihan denda untuk tunggakan periode Januari 1998 hingga Februari 2023. Persyaratan untuk mengikuti program ini yakni menyerahkan formulir permohonan, KTP, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Baca Juga:
Apa Itu Formulir 1721-B1?

"Formulir permohonan bisa diunduh di https://bapenda.malangkota.go.id,” bunyi pengumuman dari Bapenda.

Program pemutihan dapat dinikmati oleh seluruh wajib pajak yang memiliki tunggakan. Apabila memerlukan bantuan, wajib pajak dapat menghubungi call center Bapenda melalui aplikasi Whatsapp pada nomor 0811-3135-585 dan 0811-3135-586. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PPH

Apa Itu Formulir 1721-B1?

BERITA PILIHAN
Rabu, 29 Mei 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PPH

Apa Itu Formulir 1721-B1?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:45 WIB PERDAGANGAN KARBON

BKF Catat Nilai Transaksi Bursa Karbon Masih Minim, Apa Tantangannya?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Relaksasi Lartas, Pengusaha Tekstil Khawatir Gempuran Produk Impor

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:32 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Potensi Pajak dari Tiap WP Bisa Diprediksi Lebih Akurat

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:15 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Kadin Siapkan Whitepaper untuk Dukung Pelaksanaan Visi Misi Prabowo

Rabu, 29 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

DJP Sebut UMKM Lebih Untung Buka Usaha di IKN, Ternyata Ini Alasannya