Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Hanya 34 Rumah Kos Taat Pajak, Ini Sebabnya

A+
A-
0
A+
A-
0
Hanya 34 Rumah Kos Taat Pajak, Ini Sebabnya
Kepala Seksi Penetapan Pendapatan DPPKAD Siti Julaeha menunjukan stiker segel yang akan ditempelkan pada setiap rumah kost yang tidak membayar pajak. (Foto: Radar Cirebon)

CIREBON, DDTCNews – Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Cirebon berencana untuk semakin menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak atas rumah kos. Pasalnya, hanya sekitar 34 dari ratusan rumah kos yang membayar pajak.

Kepala Bidang Pajak Daerah I DPPKAD Dede Achmady mengatakan sebagian pemilik rumah menyiasati rumah tinggalnya untuk dimanfaatkan sebagai rumah kos. Padahal, aturan menyebutkan pemilik kos wajib bayar pajak jika terdapat lebih dari 10 kamar dalam satu rumah.

“Kami kerap menemui kendala di lapangan. Ada rumah kos yang berdiri dengan izin rumah tinggal. Lalu kami bingung dalam menentukan sikap,” katanya, baru-baru ini.

Baca Juga: Waduh! Ribuan Kendaraan Tunggak Pajak Kendaraan Sampai Rp50 Miliar

Pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) mengatur bahwa hanya rumah kos dengan lebih 10 kamar yang wajib bayar pajak. Aturan ini diperjelas dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Daerah, di mana pajak rumah kos ditetapkan dengan tarif 5% dari omzet per bulan.

Pasal inilah, kata Dede, yang menimbulkan polemik di daerah mengenai penentuan jumlah kamar kos dalam satu rumah. Maka dari itu sejak tahun 2014 lalu seluruh DPPKAD di Indonesia mengajukan revisi atas aturan tersebut.

Ia mengatakan masih banyak kos-kosan dengan jumlah kamar di bawah 10 tetapi memiliki omzet yang lebih besar karena tarif kamarnya lebih tinggi. Karena itu, saat melakukan pendataan lapangan, banyak pemilik kos protes karena terdapat rumah kos yang walau hanya delapan kamar, omzetnya jauh di atas yang memiliki 15 kamar, namun tidak kena pajak.

Baca Juga: Atasi Isu Tunggakan Pajak, Pemda Ini Tawarkan Pemutihan dan Diskon PBB

Kepala Seksi Penetapan Pendapatan Bidang Pajak Daerah I DPPKAD Kota Cirebon Siti Julaeha menjelaskan DPPKAD sudah melakukan pendataan dan memberikan formulir untuk di isi, namun hingga saat ini formulir itu belum kunjung dikembalikan.

“Kami berkali-kali datang, tidak juga digubris. Karena itu besok kita naikan menjadi yustisi penegakan,” katanya seperti di radarcirebon.com.

Wajib pajak rumah kos yang sudah mendaftarkan diri hanya 34 titik. Padahal, kata Siti ada ratusan rumah kos di Kota Cirebon. Terkadang, lanjutnya, saat turun ke lapangan mereka menunjukan surat izin tinggal, bukan rumah kos.

Baca Juga: Pemutihan Pajak Diadakan Kembali, Berlaku Hingga 31 Agustus

Dalam penegakan itu akan dilakukan dua hal. Pertama tentang razia perizinan agar ada kesesuaian. Kedua memaksa mereka menjadi wajib pajak. Jika tidak, stiker besar dengan tulisan pelanggar perda akan ditempelkan pada rumah kos sebagai efek jera dan sanksi sosial. (Amu)

Topik : pajak daerah, pajak rumah kos, uu pdrd, kota cirebon

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 Juni 2022 | 18:00 WIB
KOTA MALANG

404 Titik Tempat Parkir di Kota Ini Bakal Jadi Objek Pajak Baru

Selasa, 14 Juni 2022 | 19:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov Tetapkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB pada 9 Desember 2022

Selasa, 14 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROVINSI SUMATRA UTARA

Kepatuhan Pajak Kendaraan Cuma 30%, Gubernur Edy Siapkan Jurus Ini

Selasa, 14 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Rumah Ber-NJOP Rp2 Miliar Bisa Dapat Keringanan Pajak, Ini Aturannya

berita pilihan

Selasa, 05 Juli 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Jelang Iduladha, DJBC Perketat Pengawasan Impor Binatang Hidup

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:45 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Waduh! Ribuan Kendaraan Tunggak Pajak Kendaraan Sampai Rp50 Miliar

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA SERANG BARAT

Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:45 WIB
KINERJA FISKAL

Tahun Ini, Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp403 Triliun

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Simak Lagi Cara Gabung NPWP Suami-Istri, Siapkan Dokumen Pendukungnya

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

Minta Konfirmasi Data, Pegawai Pajak Datangi Lokasi Agen Perjalanan

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Basisnya Tinggi, Penerimaan Pajak Semester II/2022 Diprediksi Rp889 T

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:00 WIB
KP2KP NUNUKAN

Petugas Pajak Sisir Usaha di Sekitar Bandara, Gali Info Soal Omzet