Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Hadapi Sengketa Pajak? Jangan Lupa Baca Yurisprudensi di Perpajakan ID

A+
A-
4
A+
A-
4
Hadapi Sengketa Pajak? Jangan Lupa Baca Yurisprudensi di Perpajakan ID

JAKARTA, DDTCNews - Sengketa pajak cenderung sulit dihindari dalam sistem pajak di suatu negara. Hal ini tak mengherankan lantaran perbedaan interpretasi ketentuan perpajakan antara wajib pajak dan otoritas pajak kerap kali terjadi.

Adanya perubahan kebijakan pajak, baik secara domestik maupun global, yang terus terjadi juga membuat peluang terjadinya potensi sengketa di ranah perpajakan makin besar.

Guna membantu wajib pajak dan otoritas pajak dalam menghadapi sengketa pajak, DDTC melalui platform Perpajakan ID telah menyajikan kanal Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung.

Baca Juga: Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

“Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak,” demikian keterangan pada laman Perpajakan ID, dikutip pada Kamis (4/8/2022).

Kanal yang memuat putusan-putusan hakim terdahulu ini diharapkan dapat digunakan sebagai bacaan, baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak, ketika mengalami kasus sengketa yang sama sehingga konsistensi putusan dengan fakta yang sama dapat terjaga.

Saat ini, jumlah dokumen di kanal Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung mencapai 435 dokumen dan tersedia mulai dari 2020 hingga 2022. Pengguna dapat membaca yurisprudensi secara lebih mudah berdasarkan nomor putusan, tahun, upaya hukum, jenis pajak, atau hasil putusan yang dihasilkan.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Pengguna juga bisa mendapatkan daftar isi putusan dengan fitur Quick Guide di bagian kiri dokumen sehingga dapat langsung membaca bagian pokok sengketa, argumen pemohon banding dalam surat banding, tanggapan terbanding dalam surat uraian banding, hingga pertimbangan hukum pengadilan pajak atau majelis hakim.

Pengguna dapat memberi coretan atau warna pada bagian-bagian kalimat yang dirasa penting melalui fitur Highlight, menyimpan dokumen tertentu untuk dibaca kemudian hari pada fitur Add to My Favorites, dan membagikan tautan putusan kepada rekan dengan fitur Share.

Perpajakan ID adalah situs database perpajakan dengan akses mudah, fitur lengkap, dan konten terpercaya. Selain Putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung, tersedia pula peraturan pajak, perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), buku pajak, glosarium, UU perpajakan konsolidasi, dan panduan pajak.

Baca Juga: Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Mari menghemat waktu mencari yurisprudensi untuk sengketa pajak melalui Perpajakan ID. Akses Perpajakan ID dengan klik di sini. (rig)

Topik : perpajakan ID, perpajakan ID premium, pajak, putusan, pengadilan pajak, mahkamah agung

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini