EDUKASI PAJAK

Hadapi Sengketa Pajak? Jangan Lupa Baca Yurisprudensi di Perpajakan ID

Redaksi DDTCNews | Kamis, 04 Agustus 2022 | 10:00 WIB
Hadapi Sengketa Pajak? Jangan Lupa Baca Yurisprudensi di Perpajakan ID

Kanal Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung di Perpajakan ID.

JAKARTA, DDTCNews - Sengketa pajak cenderung sulit dihindari dalam sistem pajak di suatu negara. Hal ini tak mengherankan lantaran perbedaan interpretasi ketentuan perpajakan antara wajib pajak dan otoritas pajak kerap kali terjadi.

Adanya perubahan kebijakan pajak, baik secara domestik maupun global, yang terus terjadi juga membuat peluang terjadinya potensi sengketa di ranah perpajakan makin besar.

Guna membantu wajib pajak dan otoritas pajak dalam menghadapi sengketa pajak, DDTC melalui platform Perpajakan ID telah menyajikan kanal Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung.

Baca Juga:
Ini Aturan Baru Permohonan IKH di Pengadilan Pajak Mulai 12 April 2024

“Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak,” demikian keterangan pada laman Perpajakan ID, dikutip pada Kamis (4/8/2022).

Kanal yang memuat putusan-putusan hakim terdahulu ini diharapkan dapat digunakan sebagai bacaan, baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak, ketika mengalami kasus sengketa yang sama sehingga konsistensi putusan dengan fakta yang sama dapat terjaga.

Saat ini, jumlah dokumen di kanal Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung mencapai 435 dokumen dan tersedia mulai dari 2020 hingga 2022. Pengguna dapat membaca yurisprudensi secara lebih mudah berdasarkan nomor putusan, tahun, upaya hukum, jenis pajak, atau hasil putusan yang dihasilkan.

Baca Juga:
Ingat! Pengguna Jasa Kepabeanan Bisa Kena Blokir Jika Tidak Lapor SPT

Pengguna juga bisa mendapatkan daftar isi putusan dengan fitur Quick Guide di bagian kiri dokumen sehingga dapat langsung membaca bagian pokok sengketa, argumen pemohon banding dalam surat banding, tanggapan terbanding dalam surat uraian banding, hingga pertimbangan hukum pengadilan pajak atau majelis hakim.

Pengguna dapat memberi coretan atau warna pada bagian-bagian kalimat yang dirasa penting melalui fitur Highlight, menyimpan dokumen tertentu untuk dibaca kemudian hari pada fitur Add to My Favorites, dan membagikan tautan putusan kepada rekan dengan fitur Share.

Perpajakan ID adalah situs database perpajakan dengan akses mudah, fitur lengkap, dan konten terpercaya. Selain Putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung, tersedia pula peraturan pajak, perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), buku pajak, glosarium, UU perpajakan konsolidasi, dan panduan pajak.

Mari menghemat waktu mencari yurisprudensi untuk sengketa pajak melalui Perpajakan ID. Akses Perpajakan ID dengan klik di sini. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 19 Maret 2024 | 16:25 WIB IZIN KUASA HUKUM

Ini Aturan Baru Permohonan IKH di Pengadilan Pajak Mulai 12 April 2024

Selasa, 19 Maret 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ingat! Pengguna Jasa Kepabeanan Bisa Kena Blokir Jika Tidak Lapor SPT

Selasa, 19 Maret 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Gagal Unduh Formulir e-Form Saat Lapor SPT Tahunan, Coba Cara Ini

BERITA PILIHAN
Selasa, 19 Maret 2024 | 16:25 WIB IZIN KUASA HUKUM

Ini Aturan Baru Permohonan IKH di Pengadilan Pajak Mulai 12 April 2024

Selasa, 19 Maret 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ingat! Pengguna Jasa Kepabeanan Bisa Kena Blokir Jika Tidak Lapor SPT

Selasa, 19 Maret 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Gagal Unduh Formulir e-Form Saat Lapor SPT Tahunan, Coba Cara Ini

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:39 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan PPN, Sri Mulyani Ikuti Fatsun Politik Pemerintahan Baru

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:17 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan PPN, DPR Sarankan Tunggu The Fed Turunkan Suku Bunga

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:09 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ditanya DPR soal Kenaikan Tarif PPN, Dirjen Pajak: Kami Sedang Kaji

Selasa, 19 Maret 2024 | 13:33 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Penyediaan Jaringan Listrik dan Air